Rendra Topan
Peraturan
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
Hukum Positif Indonesia- Daftar isi: Sistematika Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 Terdiri dari 7 (tujuh) pasal dan 4 (empat) lampiran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19 Lampiran I Lampiran II Lampiran III Bagian 1 Lampiran III Bagian 2 Lampiran IV Bagian 1…
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal I Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67 Keterangan: Mengubah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250 Keterangan: Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 32 Tahun 2021…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggran 2022
Sistematika Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggran 2022 Terdiri dari 17 pasal dan 16 lampiran. Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8 Keterangan:
Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026
Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 6 Lampiran
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026
Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 nomor 7 Keterangan: Lampiran belum tersedia
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047 Keterangan: Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 548
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148 Keterangan:
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Rencana Korporasi (Pasal 7 – Pasal 10) BAB III Pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 11 – Pasal 23) BAB IV Bank Digital (Pasal 23 – Pasal 31) BAB V Kepemilikan dan Perubahan Modal…
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peraturan Menteri Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan
Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893 Keterangan: Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144 Translated content: Systematics of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 1 of 2023 concerning Official Correspondence Format in the Regional Government Environment Republic of Indonesia State…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 Keterangan:
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Sistematika Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Lampiran I – VIII Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 47
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Sistematika Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lampiran I – XXIII Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sistematika Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 901
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peraturan Menteri Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pendaftaran Gudang (Pasal 2 – Pasal 7) BAB III Pencatatan Administrasi Gudang (Pasal 8 – Pasal 10) BAB IV Pelaporan (Pasal 11 – Pasal 13) BAB V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 14) BAB VI Sanksi (Pasal…
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 8 Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perubahan ketentuan Pasal 22 Perubahan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) Pasal II Keterangan: Mengubah Peraturan…
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Keterangan: Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1040
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Persayaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 3 – Pasal 9) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 10) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230 Keterangan:…
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran dan Manfaat Jaminan Hari Tua
Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1) BAB II Persyaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 2 – Pasal 13) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 14 – Pasal 15) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Keterangan:…
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
Sistematika Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari 2 (dua) pasal. Lampiran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masa Persiapan Pensiun
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masa Persiapan Pensiun Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248
Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153 Keterangan: Mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/2012
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 274 Keterangan: Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/2015
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan
Sistematika Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pengadaan Lahan (Pasal 4 – Pasal 5) BAB III Pengalokasian Lahan (Pasal 6 – Pasal 24) BAB IV Pengawasan (Pasal 25 – Pasal 26)…
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 8) BAB II Alokasi Lahan (Pasal 9 – Pasal 15) BAB III Dokumen Alokasi Lahan dan Prosedur (Pasal 16 – Pasal 25) BAB IV Layanan Lainnya (Pasal 26 – Pasal 37) BAB V Kewajiban dan Larangan (Pasal 38 – Pasal 39) BAB VI Pengawasan dan Tindak Lanjut…
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501
Peraturan Ombudsman
Peraturan Ombudsman
Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon Pasal I Pasal II Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor…
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567 Keterangan: Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Hukum Positif Indonesia- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Sistematika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahu 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Terdiri dari 9 (sembilan) Pasal. Lampiran BAB I Pendahuluan BAB II Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi BAB III Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota BAB…
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
Terdiri dari 17 pasal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454
Keputusan
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 Terdiri dari empat diktum.
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Sistematika Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara Keputusan Presiden ini terdiri dari 3 diktum.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Sistematika Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional (Pasal 2) BAB III Jenis Rumpun Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatan Fungsional (Pasal 3 – Pasal 8) BAB IV Ketentuan Peralihan (Pasal 9) BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
Sistematika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
Sistematika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025; Nomor 2 Tahun 2025; Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti bersama Tahun 2026
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025; Nomor 2 Tahun 2025; Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti bersama Tahun 2026 Terdiri dari 7 (tujuh) diktum, dan lampiran.
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024; Nomor 2 Tahun 2024; Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024; Nomor 2 Tahun 2024; Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 Terdiri dari 7 (tujuh) Diktum
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Lampiran: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 Tanggal 24 Maret 2015
PROSEDUR PENGGUNAAN DAN SUPERVISI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAFTAR ISI PENDAHULUAN Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi…
