Hukum Perdata

Hukum Perdata

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia

Badan Hukum

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Hukum Perdata

Pembagian Waris Menurut Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Download

Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit. Akibat kepailitan […]

Badan Hukum

Syarat dan Putusan Pailit

Badan Hukum

Pengantar tentang Kepailitan

Hukum Perdata

Jaminan Fidusia

Hukum Perdata

Hak Tanggungan

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Perkawinan

Hukum Perdata

Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan

Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Harta Benda dalam Perkawinan Harta Bersama Harta Bawaan Harta Benda dalam Perkawinan Dalam perkawinan harta dibedakan menjadi: Harta bersama. Harta bawaan. Harta Bersama Harta bersama yaitu harta yang diperoleh […]

Hukum Perdata

Pembagian Waris Menurut Islam

https://rendratopan.com/2018/12/20/pembatalan-perkawinan/

Hukum Perdata

Pedoman Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan

https://rendratopan.com/2018/12/20/pencegahan-perkawinan/

Hukum Perdata

Pedoman Dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan

https://rendratopan.com/2018/12/19/syarat-perkawinan/

Hukum Perdata

Syarat Perkawinan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Perbankan

Hukum Pidana

Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

By: Rendra Topan Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, sebagai peraturan pelaksana dari […]

Hukum Pidana

Tindak Pidana Perbankan Berkaitan Dengan Rahasia Bank

Moneter dan Fiskal

Pemberian Kredit dan Bantuan Teknis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Bank Umum

Hukum Perdata

Rahasia Bank

Kelembagaan

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Properti

Moneter dan Fiskal

Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam

By: Rendra Topan Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban Uang Wajib Tahunan (UWT) Kategori Penetapan Uang Wajib Tahunan (UWT) Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas Alokasi Lahan dengan peruntukan Apartemen/Perkantoran/Rumah Susun Kewajiban Uang Wajib […]

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Rumah Susun di Indonesia

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mengenal Rumah Susun Sebagai Salah Satu Bentuk Perumahan di Indonesia

Hukum Perdata

Hak Cipta

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Badan Hukum

Badan Hukum

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Mekanisme Tanggung Jawab […]