Hukum Waris di Masyarakat Adat Minangkabau
Hukum Positif Indonesia- Hukum waris dalam masyarakat adat Minangkabau di Indonesia sangat khas dan unik, terutama karena mengedepankan sistem matrilineal. Berikut adalah beberapa pokok-pokok pikiran yang penting mengenai pembagian waris menurut hukum adat Minangkabau: Sistem Matrilineal Dalam adat Minangkabau, garis keturunan mengikuti jalur ibu. Ini berarti harta warisan akan turun…
Sejarah dan Layanan Bank Negara Indonesia 46
Hukum Positif Indonesia- Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) adalah salah satu bank milik negara di Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Bank ini merupakan bank komersial pertama yang didirikan setelah kemerdekaan Indonesia dan memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian nasional. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah BNI…
Bank Mandiri: Layanan dan Keunggulan Terbaik di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Bank Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 2 Oktober 1998. Bank ini merupakan hasil penggabungan empat bank negara yang berbeda, yaitu Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. Tujuan dari pendirian Bank Mandiri adalah untuk menciptakan…
Pacta Sunt Servanda: Prinsip Hukum yang Harus Dipatuhi
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaiakn mengenai: Pengertian Pacta Sunt Servanda Adagium hukum “pacta sunt servanda” merupakan salah satu ungkapan yang berasal Bahasa Latin, yang kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi “perjanjian harus di tepati”. Pacta sunt servanda adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh…
6 (enam) Alasan Pembubaran Perseroan Terbatas
Hukum Positif Indonesia- Sebuah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dapat dibubarkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 – Pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta…
Kewajiban dan Tanggung Jawab Likuidator
Hukum Positif Indonesia- Likuidator adalah orang yang melakukan likuidasi. Mengenai kewajiban likuidator ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam uraian ini…
Perikatan
Perikatan
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Pembatalan Perkawinan di Indonesia: Panduan Lengkap
Hukum Positif Indonesia- Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 – Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang telah dilangsungkan dapat dimintakan pembatalan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Pembatalan Perkawinan Sebab-sebab yang membatalkan perkawinan yaitu: Tata Cara Pembatalan…
Pencegahan Perkawinan Menurut Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 – Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan undang-undang ini dinyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Syarat Pencegahan Perkawinan Perkawinan dapat dicegah oleh keluarga…
Properti
Properti
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Hukum Positif Tanah di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Hal yang mendasari hak atas tanah di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan inilah kemudian pemerintah…
Badan Hukum
Badan Hukum
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Mengenal Perusahaan Pembiayaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Semakin maraknya perusahaan pembiayaan di Indonesia mengharuskan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyempurnakan peraturan mengenai perusahaan pembiayaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan, dan yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan…
Panduan Lengkap Asuransi dan Asuransi Syariah di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam artikel Mengenal Perasuransian di Indoneisa telah diuraikan bahwa asuransi terdiri atas: Ruang lingkup usaha perasuransian secara umum diatur dalam Pasal 2 – Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Berikut ini uraian mengenai asuransi dan dan Asuransi syariah. Asuransi…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.