Perbankan
Produk Bank
Hukum Positif Indonesia- Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa, diantaranya yaitu dengan menjual produk. Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan produk bank. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Dalam uraian ini … Continue reading Produk Bank
Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
Hukum Positif Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Modal Inti Bank Berbadan Hukum Indonesia Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) Kantor Cabang Bank Luar Negeri Pengelompokan Bank Berdasarkan Modal Inti Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang … Continue reading Pengelompokan Bank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Properti
Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam
By: Rendra Topan Pemohon setelah permohonannya telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Badan Pengusahaan Batam berkenaan dengan hak alokasi lahan disebut dengan pengguna lahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kewajiban Uang Wajib Tahunan (UWT) Kategori Penetapan Uang Wajib Tahunan (UWT) Pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atas Alokasi Lahan dengan peruntukan Apartemen/Perkantoran/Rumah Susun Kewajiban Uang Wajib … Continue reading Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan Batam
Hak Cipta
By: Rendra Topan Perkembangan pranata dan tata kehidupan serta kemajuan teknologi yang demikian cepat dengan arus globalisasi, mengharuskan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum disemua sektor, khususnya sektor hukum berkenaan dengan hak cipta sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan … Continue reading Hak Cipta
Badan Hukum
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (corporate social responsibility-CSR) Mekanisme Tanggung Jawab … Continue reading Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Akibat Kepailitan
Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitor pailit. Akibat kepailitan … Continue reading Akibat Kepailitan
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Perikatan
Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pelaku Usaha Dalam Negeri Pelaku Usaha Luar Negeri Para Pihak dalam Perdagangan Melalui Sistem Eletronik Para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang … Continue reading Para Pihak Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Jual Beli Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan
By : Rendra Topan Jual beli merupakan kegiatan yang juga bagian dari hukum perdata yang secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata – Pasal 1540 KUHPerdata. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Jual Beli Ketentuan Jual Beli Larangan dalam Jual Beli Kewajiban Penjual Kewajiban Pembeli Objek Jual Beli Pengertian Jual Beli Jual beli menurut Pasal … Continue reading Jual Beli Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Perkawinan
Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan
Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Harta Benda dalam Perkawinan Harta Bersama Harta Bawaan Harta Benda dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda … Continue reading Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan
Pembagian Waris Menurut Islam
Hukum Positif Indonesia- Hukum waris di Indonesia dibedakan menjadi hukum waris menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran, hukum waris perdata menurut Burgelijk Wetbook (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum waris adat. Pada kesempatan ini diuraikan mengenai hukum waris dalam Islam Hukum waris menurut Wikipedia adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah … Continue reading Pembagian Waris Menurut Islam
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Hukum Positif Indonesia 
You must be logged in to post a comment.