Penyelundupan Manusia di Indonesia: Tindak Pidana dan Sanksi (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam ketentuan Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XX TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA Pasal 457 Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk…
Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Individu di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap kebebasan individu diatur dalam ketentuan Pasal 446 – Pasal 456 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XIX TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG Bagian Kesatu Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan Pasal 446 Ayat (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum…
Tindak Pidana Pembukaan Rahasia di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- TIndak pidana pembukaan rahasia diatur dalam ketentuan Pasal 443 – Pasal 445 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XVIII TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA Pasal 443 Ayat (1) Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan…
Hukum Pidana Penghinaan dan Fitnah di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penghinaan dan fitnah diatur dalam ketentuan Pasal 433 – Pasal 442 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XVII TINDAK PIDANA PENGHINAAN Bagian Kesatu Pencemaran Pasal 433 Ayat (1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau…
Actus Reus: Pengertian dan Prinsip Dasar
Hukum Positif Indonesia- Dalam sistem hukum positif Indonesia, konsep actus reus memegang peranan penting dalam memahami dan menegakkan hukum pidana. Actus reus, yang secara harfiah berarti “tindakan yang salah,” adalah elemen fisik yang mendasari suatu kejahatan dan menjadi dasar untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan seseorang dapat dikenakan sanksi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian…
Asas Hukum Pidana dalam KUHP Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sejumlah asas-asas hukum pidana yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa asas yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Asas Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Lege) Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana…
Hukum Pidana
Hukum Pidana
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Hukum Tindak Pidana Penelantaran di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penelantaran diatur dalam ketentuan Pasal 428 – Pasal 432 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XVI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG Pasal 428 Ayat (1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang…
Hukum Pidana Kesusilaan di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana kesusilaan diatur dalam ketentuan Pasal 406 – Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XV TINDAK PIDANA KESUSILAAN Bagian Kesatu Kesusilaan Di Muka Umum Pasal 406 Dipidana dengan pidana penjara…
Pidana Umum
Pidana Umum
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Menggali Penistaan Agama dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Penistaan agama termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penistaan Agama Penistaan agama terdiri dari dua suku kata yaitu penistaan dan agama, yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti secara terpisah sebagai berikut: Dengan demikian…
Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Menghasut di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini di sampaikan mengenai: Pengertian Menghasut Pengertian menghasut menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disajikan secara daring (dalam jaringan) adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya) Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Tindak pidana hasut di atur dalam ketentuan Pasal 160 KUHP (Kitab Undang-Undang…
Pidana Khusus
Pidana Khusus
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Pidana Khusus
Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Hak asasi merupakan hak yang diberikan oleh Sang Pencipta, untuk itu kerberadaannya dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Perdagangan orang menurut ketentuan Pasal 1…
Pengertian, Bentuk, dan Unsur Gratifikasi
Hukum Positif Indonesia- Gratifikasi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Gratifikasi Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001…
Acara Pidana
Acara Pidana
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Analisis Perubahan UU No. 19 Tahun 2019
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dan penyisipan Pasal 47A Pasal 43 No.19/2019 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Perubahan…
Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 & UU No. 19 Tahun 2019
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel ini disandingkan perubahan ketentuan Pasal 45, dan penyisipan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang sebelumnya dalam bentuk tabel. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Perubahan Pasal 45 UU No. 30…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I
Hukum Pidana Khusus di Indonesia: Aturan dan Keberlakuan (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Aturan dan pemberlakuan berkenaan dengan pidana khusus secara garis besar diatur juga dalam ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB VI ATURAN PENUTUP Pasal 187 Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu…
Pengertian Istilah dalam Hukum Positif Indonesia (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Pengertian dan istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 144 – Pasal 186 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uarian ini disampaikan mengenai: BAB V PENGERTIAN ISTILAH Pasal 144 Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan,…
Gugurnya Kewenangan Penuntutan dalam Hukum Pidana Indonesia (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Gugurnya kewenangan penuntutan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 132 – Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan Pasal 132 Ayat (1)…
Panduan Hukum Pidana di Indonesia (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Panduan mengenai pemidanaan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 51 – Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN Bagian Kesatu Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan Pasal 51 Pemidanaan…
Hukum Positif Indonesia: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dan pertanggungjawabannya di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Bagian Kesatu Tindak Pidana Paragraf 1 Umum Pasal 12 Ayat (1)…
Ruang Lingkup Ketentuan Peraturan Pidana (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Ruang lingkup ketentuan peraturan pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA Bagian Kesatu Menurut Waktu Pasal 1 Ayat (1)…
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II
Hukum Pidana Indonesia: Tindak Pidana Asal Usul dan Perkawinan (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana berkenaan dengan asal usul perkawinan diautr dalam ketentuan Pasal 401 – 405 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XIV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN Pasal 401 Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang, dipidana…
Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Penjelasan Lengkap (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam ketentuan Pasal 391 – Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Bagian Kesatu Pemalsuan Surat Pasal 391 Ayat (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak…
Tindak Pidana Pemalsuan Meterai di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana pemalsuan meterai diatur dalam ketentuan Pasal 382 – Pasal 390 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai Pasal 382 Dipidana dengan pidana…
Hukum Penipuan Uang di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum penipuan uang berkenaan dengan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam ketentuan Pasal 374 – Pasal 381 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. BAB XI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS Pasal 374 Setiap Orang yang memalsu mata uang…
Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah diatur dalam ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB X TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH Pasal 373 Ayat (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan…
Hukum Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 347 – Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Pejabat Paragraf 1 Pemaksaan terhadap…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.