Hukum Pidana

Mengenal Istilah DEELNEMING

Hukum Positif Indonesia- Dalam hukum pidana dikenal istilah deelneming, yang secara umum memiliki makna turut serta. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Deelneming berasal dari bahasa Belanda yaitu “deelnemen”. Deelneming memiliki arti yaitu penyertaan. penyertaan (Deelneming) adalah bentuk turut serta/terlibatnya orang secara psikis maupun fisik yang masing-masing melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Keterlibatan…

Keep reading

Mengenal Istilah SAMENLOOP

Hukum Positif Indonesia- Istilah samenloop digunakan dalam hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Samenloop adalah perbarengan tindak pidana dimana seseorang melakukan perbuatan melanggar beberapa peraturan hukum pidana yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim. Macam-Macam Samenloop Berdasarkan…

Keep reading

Ikhtisar Kasus Ferdi Sambo

Hukum Positif Indonesia- Informasi yang tersaji dalam uraian ini bersumber dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Informasi Umum Penuntut Umum Terdakwa Ferdy Sambo, SH, SIK, MH. Tanggal Pendaftaran Senin, 10 Okt. 2022 Klasifikasi Perkara Pembunuhan Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 10 Okt. 2022 Nomor Surat Pelimpahan…

Keep reading

Unsur Tindak Pidana Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai negara hukum jelas melarang segala macam bentuk perjudian, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 303 KUHP. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Perjudian Penulis menyampaikan pengertian perjudian berdasarkan 2 kategori, yaitu: Pengertian Perjudian Menurut Bahasa.Pengertian Perjudian Menurut Undang-Undang. Pengertian Perjudian Menurut Bahasa Perjudian mempunyai kata dasar ‘judi’ yang ditambahkan awalan…

Keep reading

Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Hukum Positif Indonesia- Menghilangkan nyawa manusia merupakan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 – 350 BAB XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Perbuatan menghilangkan nyawa manusia ini dikenal dengan istilah pembunuhan. Terdapat banyak tindak pidana dalam kategori kejahatan terhadap nyawa lainnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti aborsi, dan bunuh diri.…

Keep reading

Unsur Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Penghinaan berasal dari kata dasar hina, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) online hina mengandung makna: Rendah kedudukannya (pangkat, martabatnya).Keji, tercela, tidak baik (tentang perbutan, kelakuan). Setelah diberi imbuhan “peng” dan “an” menjadi “penghinaan” mengandung arti: Proses, cara, perbuatan menghina(kan).Pencemaran terhadap nama baik seseorang yang…

Keep reading

Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana mengenai pemalsuan surat diatur dalam BAB XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pemalsuan berasal dari kata “palsu”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna tidak tulen; tidak sah; lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya); tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya); gadungan (tentang polisi,…

Keep reading

Pokok-Pokok Praperadilan

Hukum Positif Indonesia- Dalam manajemen penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dapat diajukan praperadilan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Praperadilan Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun…

Keep reading

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Hukum Positif Indonesia- Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.