Himpunan Peraturan Lain

Peraturan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Terdiri dari 16 pasal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50

Keep reading

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal I Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294 Keterangan: Mengubah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Keep reading

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal I Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169 Keterangan: Mengubah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggran 2022

Sistematika Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggran 2022 Terdiri dari 17 pasal dan 16 lampiran. Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8 Keterangan:

Keep reading

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 6 Lampiran

Keep reading

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026

Sistematika Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 nomor 7 Keterangan: Lampiran belum tersedia

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047 Keterangan: Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018

Keep reading

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54

Keep reading

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup dan Kriteria (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Mekanisme Penyetaraan Jabatan (Pasal 5 – Pasal 15) BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 16 –…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148 Keterangan:

Keep reading

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1191 Keterangan: Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Keep reading

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331 Keterangan: Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022.

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 164

Keep reading

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Rencana Korporasi (Pasal 7 – Pasal 10) BAB III Pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 11 – Pasal 23) BAB IV Bank Digital (Pasal 23 – Pasal 31) BAB V Kepemilikan dan Perubahan Modal…

Keep reading

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Sanksi (Pasal 7 – Pasal 9) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994

Keep reading

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893 Keterangan: Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014

Keep reading

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768 Keterangan: Dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 382

Keep reading

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144 Translated content: Systematics of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 1 of 2023 concerning Official Correspondence Format in the Regional Government Environment Republic of Indonesia State…

Keep reading

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 Keterangan:

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Sistematika Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Lampiran I – VIII Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 47

Keep reading

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Sistematika Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lampiran I – XXIII Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864

Keep reading

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sistematika Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 901

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pendaftaran Gudang (Pasal 2 – Pasal 7) BAB III Pencatatan Administrasi Gudang (Pasal 8 – Pasal 10) BAB IV Pelaporan (Pasal 11 – Pasal 13) BAB V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 14) BAB VI Sanksi  (Pasal…

Keep reading

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 8 Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perubahan ketentuan Pasal 22 Perubahan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) Pasal II Keterangan: Mengubah Peraturan…

Keep reading

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Keterangan: Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014

Keep reading

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

Terdiri dari 37 Pasal.

Keep reading

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118

Keep reading

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Persayaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 3 – Pasal 9) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 10) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230 Keterangan:…

Keep reading

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran dan Manfaat Jaminan Hari Tua

Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1) BAB II Persyaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 2 – Pasal 13) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 14 – Pasal 15) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Keterangan:…

Keep reading

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Keep reading

Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707

Keep reading

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil

Sistematika Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari 2 (dua) pasal. Lampiran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296

Keep reading

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masa Persiapan Pensiun

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masa Persiapan Pensiun Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248

Keep reading

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153 Keterangan: Mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/2012

Keep reading

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 274 Keterangan: Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/2015

Keep reading

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan

Sistematika Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pengadaan Lahan (Pasal 4 – Pasal 5) BAB III Pengalokasian Lahan (Pasal 6 – Pasal 24) BAB IV Pengawasan (Pasal 25 – Pasal 26)…

Keep reading

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 8) BAB II Alokasi Lahan (Pasal 9 – Pasal 15) BAB III Dokumen Alokasi Lahan dan Prosedur (Pasal 16 – Pasal 25) BAB IV Layanan Lainnya (Pasal 26 – Pasal 37) BAB V Kewajiban dan Larangan (Pasal 38 – Pasal 39) BAB VI Pengawasan dan Tindak Lanjut…

Keep reading

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501

Keep reading

Peraturan Ombudsman

Peraturan Ombudsman

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035

Keep reading

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Sistematika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahu 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Terdiri dari 9 (sembilan) Pasal. Lampiran BAB I Pendahuluan BAB II Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi BAB III Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota BAB…

Keep reading

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia

Terdiri dari 17 pasal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454

Keep reading

Keputusan

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara Keputusan Presiden ini terdiri dari 3 diktum.

Keep reading

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional (Pasal 2) BAB III Jenis Rumpun Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatan Fungsional (Pasal 3 – Pasal 8) BAB IV Ketentuan Peralihan (Pasal 9) BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal…

Keep reading

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Terdiri dari tiga pasal, ditetapkan di Jakarta, 4 Nopember 2010. Terdiri dari tiga pasal, ditetapkan di Jakarta, 4 Nopember 2010.

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sistematika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Keep reading

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sistematika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Keep reading

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing

Keep reading

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Lampiran: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 Tanggal 24 Maret 2015

PROSEDUR PENGGUNAAN DAN SUPERVISI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAFTAR ISI PENDAHULUAN Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi…

Keep reading

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.