Himpunan Peraturan Lain

Peraturan

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal I Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294 Keterangan: Mengubah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.

Keep reading

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal I Pasal II Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 169 Keterangan: Mengubah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047 Keterangan: Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018

Keep reading

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Ruang Lingkup dan Kriteria (Pasal 2 – Pasal 4)BAB III Mekanisme Penyetaraan Jabatan (Pasal 5 – Pasal 15)BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 16 – Pasal 17)Lampiran Berita…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aset Kripto (Pasal 2 -Pasal 18)BAB III Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto (Pasal 19 – Pasal 31)BAB IV Ketentuan Lain-Lain…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6)BAB II Rencana Korporasi (Pasal 7 – Pasal 10)BAB III Pendirian Bank Berbadan Hukum Indonesia (Pasal 11 – Pasal 23)BAB IV Bank Digital (Pasal 23 – Pasal 31)BAB V Kepemilikan dan Perubahan Modal Bank Berbadan Hukum Indonesia…

Keep reading

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum

Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (Pasal 2 – Pasal 6)BAB III Sanksi (Pasal 7 – Pasal 9) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893 Keterangan: Mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah Pasal I Pasal II Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211 Keterangan: Mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006.

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Kepala Daerah

Peraturan Kepala Daerah

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 8Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (2)Perubahan ketentuan Pasal 22Perubahan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) Pasal II Keterangan: Mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor…

Keep reading

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)BAB II Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan (Pasal 5 – Pasal 8)BAB III Penyidikan (Pasal 9 – Pasal 52)BAB IV Anggaran (Pasal 53)BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 54)…

Keep reading

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1 – Pasal 2)BAB II Persayaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 3 – Pasal 9)BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 10) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230 Keterangan: Dicabut dengan…

Keep reading

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran dan Manfaat Jaminan Hari Tua

Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1)BAB II Persyaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 2 – Pasal 13)BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 14 – Pasal 15) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Keterangan: Mencabut Peraturan…

Keep reading

Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153 Keterangan: Mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/2012

Keep reading

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 274 Keterangan: Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/2015

Keep reading

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan

Sistematika Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)BAB II Pengadaan Lahan (Pasal 4 – Pasal 5)BAB III Pengalokasian Lahan (Pasal 6 – Pasal 24)BAB IV Pengawasan (Pasal 25 – Pasal 26)BAB V Perubahan Dokumen…

Keep reading

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Ombudsman

Peraturan Ombudsman

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Sistematika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahu 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Terdiri dari 9 (sembilan) Pasal.LampiranBAB I PendahuluanBAB II Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah ProvinsiBAB III Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/KotaBAB IV Tahapan, Monitoring, Evaluasi dan…

Keep reading

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Keputusan

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional (Pasal 2)BAB III Jenis Rumpun Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatan Fungsional (Pasal 3 – Pasal 8)BAB IV Ketentuan Peralihan (Pasal 9)BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal 11)Lampiran

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sistematika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Keep reading

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sistematika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

Keep reading

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Lampiran: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 Tanggal 24 Maret 2015

PROSEDUR PENGGUNAAN DAN SUPERVISI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAFTAR ISI PENDAHULUAN Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi…

Keep reading

By Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.