Peraturan
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Menteri Pendidikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Kepala Daerah
Peraturan Menteri Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Pendaftaran Gudang (Pasal 2 – Pasal 7)BAB III Pencatatan Administrasi Gudang (Pasal 8 – Pasal 10)BAB IV Pelaporan (Pasal 11 – Pasal 13)BAB V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 14)BAB VI Sanksi (Pasal 15 – Pasal 16)BAB VII…
Keep readingPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 8Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (2)Perubahan ketentuan Pasal 22Perubahan ketentuan Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) Pasal II Keterangan: Mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor…
Keep readingPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Keterangan: Diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014
Keep readingPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya
Terdiri dari 37 Pasal.
Keep readingPeraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Sistematika Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4)BAB II Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, atau Pemeriksaan (Pasal 5 – Pasal 8)BAB III Penyidikan (Pasal 9 – Pasal 52)BAB IV Anggaran (Pasal 53)BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 54)…
Keep readingPeraturan Menteri Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1 – Pasal 2)BAB II Persayaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 3 – Pasal 9)BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 10) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230 Keterangan: Dicabut dengan…
Keep readingPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran dan Manfaat Jaminan Hari Tua
Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1)BAB II Persyaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 2 – Pasal 13)BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 14 – Pasal 15) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Keterangan: Mencabut Peraturan…
Keep readingPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Keep readingPeraturan Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707
Keep readingPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
Sistematika Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari 2 (dua) pasal.Lampiran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296
Keep readingPeraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masa Persiapan Pensiun
Sistematika Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masa Persiapan Pensiun BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Masa Persiapan Pensiun (Pasal 2)BAB III Kewenangan Penetapan Pemberian Masa Persipan Pensiun (PAsal 3)BAB IV Prosedur dan Persyaratan dalam Penetapan Pemberian, Penolakan, atau Penangguhan Masa Persiapan Pensiun (Pasal 4 – Pasal 8)BAB IV Hak dan…
Keep readingPeraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153 Keterangan: Mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/2012
Keep readingPeraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 274 Keterangan: Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/2015
Keep readingPeraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan
Sistematika Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)BAB II Pengadaan Lahan (Pasal 4 – Pasal 5)BAB III Pengalokasian Lahan (Pasal 6 – Pasal 24)BAB IV Pengawasan (Pasal 25 – Pasal 26)BAB V Perubahan Dokumen…
Keep readingPeraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 8)BAB II Alokasi Lahan (Pasal 9 – Pasal 15)BAB III Dokumen Alokasi Lahan dan Prosedur (Pasal 16 – Pasal 25)BAB IV Layanan Lainnya (Pasal 26 – Pasal 37)BAB V Kewajiban dan Larangan (Pasal 38 – Pasal 39)BAB VI Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengawasan (Pasal 40 – Pasal…
Keep readingPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501
Keep readingPeraturan Ombudsman
Peraturan Ombudsman
Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan
Sistematika Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Penerimaan dan Verifikasi Laporan (Pasal 2 – Pasal 10)BAB III Pemeriksaan Laporan (Pasal 11 – Pasal 27)BAB IV Penyelesaian Laporan (Pasal 28 – Pasal 39)BAB V Monitoring Penyelesaian Laporan (Pasal 40 – Pasal…
Keep readingPeraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Hukum Positif Indonesia- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973
Keep readingPeraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Sistematika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahu 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Terdiri dari 9 (sembilan) Pasal.LampiranBAB I PendahuluanBAB II Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah ProvinsiBAB III Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/KotaBAB IV Tahapan, Monitoring, Evaluasi dan…
Keep readingPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
Terdiri dari 17 pasal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454
Keep readingKeputusan
Keputusan Presiden
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
Sistematika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
Keep readingKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
Sistematika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
Keep readingKeputusan Menteri Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing
Keep readingKeputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Lampiran: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 Tanggal 24 Maret 2015
PROSEDUR PENGGUNAAN DAN SUPERVISI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM DAFTAR ISI PENDAHULUAN Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi…
Keep reading
You must log in to post a comment.