Hukum Positif Indonesia
Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana
Terbaru
Mengenal Hukum Disiplin Militer
Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter. Dalam uraian ini disampaikan mengenai:…
Keep reading
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Tujuan dan Fungsi (Pasal 4 – Pasal 5) BAB III Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Disiplin Militer (Pasal 6) BAB IV Disiplin Militer (Pasal 7) BAB V Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer…
Keep reading
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama BAB Pendahuluan Penerapan Hukum Pidana Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB I Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan (Pasal 4 – Pasal 5) BAB II Pidana (Pasal 6 – Pasal 31) BAB III Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana (Pasal 32 – Pasal 38) BAB IV Gabungan…
Keep reading
Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa
Hukum Positif Indonesia- Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor…
Keep reading
Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik
Hukum Positif Indonesia- Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik Penyelesaian Perselihan Partai Politik Ruang Lingkup Perselisihan…
Keep reading
Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain hak dan kewjiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk…
Keep reading
Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Untuk menjamin…
Keep reading
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pembentuk Partai Politik (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Poltik (Pasal 5 – Pasal 8) BAB IV Asas dan Ciri (Pasal 9) BAB V Tujuan dan Fungsi (Pasal 10…
Keep reading
Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis…
Keep reading
Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Hukum Positif Indonesia- Uraian mengenai judul ini sudah pernah disampaikan dalam artikel sebelumnya tentang tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil dan bentuk pelanggarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
