Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 […]
Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap […]
Jenis dan Pendaftaran Gudang
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang […]
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk […]
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Hukum Positif Indonesia- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 27 – Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor […]
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 Berdasarkan Ketetapan Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah […]
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru
Hukum Positif Indonesia- Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada […]
Rambu-Rambu Dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
By: Rendra Topan Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat […]
Kamus Hukum Indonesia
Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data […]
Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah […]
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Latar Belakang Permasalahan Putusan Mahkamah Konstitusi Kesimpulan Latar Belakang Mahkamah Konstitusi sesuai […]
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan […]
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah […]
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana umum tata ruang merupakan tahapan awal dari rencana umum tata ruang yang juga merupakan bagian […]
Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 […]
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan […]
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini merupakan proyek perubahan yang penulis lakukan pada waktu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat […]
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan Sanksi Pengertian Apa itu pemerasan? Berdasarkan Kamus […]
Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Tinjauan Pustaka Permasalahan Pembahasan Isi Petisi “THR” Tunjangan Hari […]
Hukum Perdata ›
Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah […]
Kamus Hukum Berkenaan dengan Akta Notaris
Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat awam pastinya sering mendengar dan mengucapkan istilah akta atau akta notaris dalam komunikasi keseharian yang […]
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 […]
Jabatan Notaris Sebagai Profesi
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis […]
Hukum Pidana ›
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan Sanksi Pengertian Apa itu pemerasan? Berdasarkan Kamus […]
Mengenal Tindak Pidana Terorisme
Hukum Positif Indonesia- Pemberantasan terorisme didasarkan pada komitmen nasional dan internasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengacu pada konvensi […]
Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama
Hukum Positif Indonesia- Penistaan agama termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam […]
Tindak Pidana Pornografi
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif […]
Ilmiah ›
Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Tinjauan Pustaka Permasalahan Pembahasan Isi Petisi “THR” Tunjangan Hari […]
Dasar Perhitungan Zakat dalam Islam
Hukum Positif Indonesia- Zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib, dan inilah salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama […]
Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan […]
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.
Tata Pemerintahan ›
Lembaga Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dewan Kawasan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tugas dan […]
Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor […]
Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri […]
Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) […]
Informasi Umum COVID-19
Konsultansi
Bill, Ticketing, and Top Up
Popular
Solusi Kesehatan Herbal
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan Sanksi Pengertian Apa itu pemerasan? Berdasarkan Kamus […]
Mengenal Lembaga Keuangan Bank di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Setiap negara dalam melakukan pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak terlepas dari sebuah […]
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Latar Belakang Permasalahan Putusan Mahkamah Konstitusi Kesimpulan Latar Belakang Mahkamah Konstitusi sesuai […]
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan […]
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional mencakup ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang meliputi wilayah […]
Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana umum tata ruang merupakan tahapan awal dari rencana umum tata ruang yang juga merupakan bagian […]
Pokok-Pokok Perencanaan Tata Ruang
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan tata ruang mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 […]
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan […]
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini merupakan proyek perubahan yang penulis lakukan pada waktu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat […]