Selamat Datang

Hukum Positif Indonesia

Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

Join 1,497 other followers




Terbaru

Mengenal Hukum Disiplin Militer

Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter. Dalam uraian ini disampaikan mengenai:…

Keep reading

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Buku Pertama BAB Pendahuluan Penerapan Hukum Pidana Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB I Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan (Pasal 4 – Pasal 5) BAB II Pidana (Pasal 6 – Pasal 31) BAB III Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana (Pasal 32 – Pasal 38) BAB IV Gabungan…

Keep reading

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Hukum Positif Indonesia- Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor…

Keep reading

Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Hukum Positif Indonesia- Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik Penyelesaian Perselihan Partai Politik Ruang Lingkup Perselisihan…

Keep reading

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Selain hak dan kewjiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk…

Keep reading

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Untuk menjamin…

Keep reading

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia- Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Terhadap Kewajiban Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis…

Keep reading

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia- Uraian mengenai judul ini sudah pernah disampaikan dalam artikel sebelumnya tentang tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil dan bentuk pelanggarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Tata Pemerintahan


Hukum Pidana


Hukum Perdata


Ilmiah

Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana

%d bloggers like this: