Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Sistematika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Prinsip Profesionalitas (Pasal […]
Produk Kesehatan Herbal Sebagai Salah Satu Cara dalam Pencegahan dan Pengobatan Alternatif
Semakin beragamnya jenis penyakit menandakan umur dunia yang semakin tua, sehingga semua jenis bakteri dan virus beradaptasi secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman. Namun segala sesuatunya tetap dikembalikan ke alam, demikian juga […]
Kegiatan yang Dilarang Dalam Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Hukum Positif Indonesia- Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan Pasal 17 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan […]
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Jenis […]
Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan
Hukum Positif Indonesia- Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah: Pemerintah pusat. Pemerintah daerah provinsi. […]
Perjanjian yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Sehubungan dengan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Hukum Positif Indonesia- Perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha sehubungan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang […]
Kewenangan Pemerintah dalam Penguasaan dan Pengusahaan Ketanagalistrikan
Hukum Posostif Indonesia- Pemerintah Indoensia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, salah satunya adalah melalui tenaga listrik yang mempunyai potensi besar pada era digitalisasi saat ini. Mengingat kebutuhan tenaga […]
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2) BAB III Penguasaan dan Pengusahaan (Pasal 3 – Pasal 4) BAB […]
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 […]
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pemberian Kompensasi dan Restitusi (Pasal 2 – […]
Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 […]
Badan dan Tim yang Dibubarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dengan terbentuknya komite yang dalam pelaksanaan tugasnya […]
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Ditetapkan tanggal 20 Juli 2020 terdiri atas 22 pasal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178
Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka dilakukan proses hukum yang dilakukan oleh parat penegak hukum. Proses hukum tersebut antara lain penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dalam […]
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kedudukan (Pasal 2) BAB III Fungsi, Tugas, dan Wewenang (Pasal 2 – Pasal […]
Simulasi Perhitungan Besaran Tagihan Listrik
Hukum Positif Indonesia- Energi listrik seiring dengan kemajuan teknologi menjadi kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebagian besar teknologi saat ini menggunakan tenaga listrik, bahkan saat ini kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak […]
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis, 16 Juli 2020 yang menyampaikan aspirasinya […]
Pengetahuan Dasar Tentang Website Bagi Pemula Menuju Industri 4.0
Hukum Positif Indonesia- Teknologi yang setiap waktu terus berkembang terutama dalam bidang informasi membuat manusia hanya memerlukan sebuah personal computer, laptop, maupun mobile phone untuk mendapatkan informasi mutakhir tentang banyak hal seperti […]
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Sistematika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1. Perubahan ketentuan Pasal 5. Perubahan ketentuan Pasal […]
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban (Pasal 5 – Pasal […]
Kamus Hukum Berkenaan dengan Akta Notaris
Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat awam pastinya sering mendengar dan mengucapkan istilah akta atau akta notaris dalam komunikasi keseharian yang berkenaan dengan legalitas. Berikut ini disampaikan beberapa istilah berkenaan dengan sebutan akta […]
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 […]
Jabatan Notaris Sebagai Profesi
Hukum Positif Indoensia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat […]
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka […]
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris (Pasal 2 – Pasal 14) BAB III Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan […]
