Jaminan Fidusia
Hukum Positif Indonesia- Kita sering mendengar kata fidusia atau membacanya pada saat kita membicarakan atau membaca sebuah topik yang bertemakan lembaga keuangan atau perbankan. Dalam hal fidusia pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor […]
Hak Tanggungan
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggugnan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 […]
Penghentian Penyidikan
Hukum Positif Indonesia- Sebuah peristiwa tindak pidana yang sedang dalam tahapan penyidikan dapat dihentikan proses penyidikannya atau dengan kata lain kasusnya di tutup, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 109 Kitab Undang-Undang […]
Penyelenggara Negara
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat negara […]
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tata Cara Pelaksanaan Peran SerTa Masyarakat (Pasal 2 – Pasal 12) BAB III Tata Cara Pemebrian Penghargaan (Pasal 13 – Pasal 23) BAB IV […]
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelenggara Negara (Pasal 2) BAB III Asas Umum Penyelenggara Negara (Pasal 3) BAB IV Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara (Pasal 4 – Pasal 6) […]
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia (Pasal 4 – Pasal 26) BAB IV Hak […]
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Obyek Hak Tanggungan (Pasal 4 – Pasal 7) BAB III Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan (Pasal 8 – Pasal 9) BAB […]
Secangkir Kopi: Kepemilikan Properti di Batam
Hukum Positif Indonesia- Pendahuluan Batam merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat dengan status free trade zone. Keistimewaan ini yang menarik para kaum urban untuk datang […]
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Hukum Positif Indoensia- Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan flora dan fauna dalam satu ekosistem, dimana hutan Indonesia juga merupakan salah satu yang menjadi paru-paru dunia. Berdasarkan data dari Wikipedia disebutkan […]
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pencegahan Perusakan Hutan (Pasal 5 – Pasal 7) BAB IV Pemberantasan Perusakan […]
Pancasila dalam Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan
Hukum Positif Indonesia- Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berasal dari bahasa sansekerta “panca” yang berarti lima dan “sila” yang bermakna dasar. Jadi Pancasila merupakan lima dasar yang menjadi pondasi keberadaan Negara […]
Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler
Hukum Positif Indonesia- Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah )BOS reguler diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional […]
Alokasi Dana BOS Reguler
Hukum Positif Indonesia- Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler diatur dalam kententuan Pasal 6 – Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional […]
Penerima Dana BOS Reguler
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, telah diatur penerima dana Bantuan OPerasiona Sekolah […]
Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
Hukum Positif Indonesia- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada tanggal 6 Februari 2020 […]
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Penerima Dana (Pasal 4 – Pasal Pasal 5) BAB III Alokasi Dana (Pasal 6 – Pasal 8) BAB IV Komponen Penggunaan […]
Pekerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hal ini berdampak terhadap banyaknya permasalahan hukum yang ditimbulkan dengan keberadaan tenaga kerja Indonesia di […]
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pekerja Migran Indonesia (Pasal 4 – Pasal 6) BAB III Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 7 – Pasal 37) BAB IV […]
Harta Benda Dalam Perkawinan
Hukum Positif Indonesia- Harta benda dalam perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 35 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perkawinan harta dibedakan menjadi: Harta bersama. Harta bawaan. Harta Bersama […]
