Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan
Hukum Positif Indonesia- Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR), sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun […]
Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
Hukum Positif Indonesia- Prsyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga Negara […]
Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru
Hukum Positif Indonesia- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru sebagai pedoman/panduan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah […]
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru
Sistematika Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan. […]
Dewan Pendidikan
Hukum Positif Indonesia- Menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat […]
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1, di antara angka 17 dan […]
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengelolaan Pendidikan (Pasal 2 – Pasal 59) BAB III Penyelenggaraan Pendidikan Formal […]
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Hukum Positif Indonesia- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang bertugas […]
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Hukum Positif Indonesia- Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diatur dalam ketentuan Pasal 16 – Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara dibedakan menjadi: Bendahara penerimaan. Bendahara […]
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah yang juga […]
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTK-SKPD) diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan […]
Selamat Lebaran
Segenap manajemen Hukum Positif Indonesia mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin”
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II […]
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
Sistematika Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Badan Amil Zakat Nasional (Pasal 5 – Pasal 20) BAB III Pengumpulan, Pendistribusian, […]
Kuasa Pengguna Anggaran
Hukum Positif Indonesia- Kuasa pengguna anggaran dalam mengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan […]
Pengguna Anggaran
Hukum Positif Indonesia Pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala satuan kerja perangkat daerah merupakan pengguna […]
Pengelola Keuangan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelum melanjutkan uraian mengenai pengelola keuangan daerah, terlebih […]
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pejabat pengelola keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah merupakan […]
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Koordinator keuangan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretaris daerah merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah. Tugas Koordinator pengelolaan […]
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Penguasaan Mineral dan […]
