Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana
Hukum Positif di Indonesia: Tindak Pidana dan Sanksinya (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dan sanksinya yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang diatur dalam ketentuan Pasal 306 – Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB VIII TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG Bagian Kesatu Tindak…
Apa Itu Mutatis Mutandis dalam Hukum Pidana?
Hukum Positif Indonesia- Mutatis mutandis adalah istilah Latin yang berarti “dengan perubahan yang diperlukan.” Dalam konteks hukum pidana, istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ketentuan tertentu dapat diterapkan dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Secara praktis, penggunaan mutatis mutandis menggambarkan penerapan prinsip atau norma dari satu situasi ke situasi lain dengan mempertimbangkan perbedaan yang ada di…
Tutorial Menggunakan Aplikasi Instagram
Hukum Postif Indonesia- Instagram adalah salah satu platform media sosial yang paling populer, digunakan untuk berbagi foto dan video. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai dan menggunakan aplikasi Instagram: Mengunduh dan Mendaftar Unduh Aplikasi Daftar Akun Membuat Profil Menavigasi Halaman Utama Mengunggah Konten Mengunggah Foto atau Video Membuat Cerita Berinteraksi dengan Pengguna Lain Menjelajahi Konten Mengatur…
Tindak Pidana terhadap Agama dalam Hukum Positif Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap agama diatur dalam ketentuan Pasal 300 – Pasal 305 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Pasal 300 Setiap Orang Di…
Memahami Asas Hukum Praduga Tak Bersalah di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Artikel ini membahas tentang asas hukum presumption of innocence atau praduga tak bersalah yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum. Asas ini menjadi landasan penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Dengan mengurai dasar hukum dari sudut pandang…
Tindak Pidana di Proses Peradilan Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 278 – Pasal 299 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN Bagian Kesatu Penyesatan Proses Peradilan Pasal 278 Ayat (1) Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan…
Jenis Instrumen Pasar Modal di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal dapat berupa saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif. Dalam uraian disampaikan mengenai: Saham Sederhananya saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Bagaimana Cara Kerjanya? Cara kerja saham dapat diuraikan dengan ilustrasi sederhana sebagai berikut: “Bayangkan kamu dan tiga orang temanmu ingin membangun…
Tutorial Menggunakan Aplikasi Facebook
Hukum Positif Indonesia- Facebook adalah salah satu aplikasi media sosial yang paling populer di dunia. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi Facebook di perangkat mobile Anda. Mengunduh dan Menginstal Aplikasi Mendaftar atau Masuk Menjelajahi Beranda Membuat Kiriman Menambahkan Teman Mengelola Pengaturan Menggunakan Messenger Menggunakan Fitur Lain Keluar dari Aplikasi Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda…
Hukum Pidana dan Ketertiban Umum di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana dan ketertiban umum diatur dalam ketentuan Pasal 234 – Pasal 277 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk Paragraf 1 Penodaan terhadap…
Tutorial Menggunakan Aplikasi TikTok
Hukum Positif Indonesia- Tik-tok merupakan salah satu aplikasi yang menunjang untuk pengembangan kreativitas penggunanya dalam rangka menjadi “content creator”. Uraian berikut ini menyampaikan secara umum tentang langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi tik-tok. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengantar tentang TikTok TikTok adalah platform media sosial yang telah merevolusi cara orang berbagi dan mengonsumsi konten video. Dikenal…
Tindak Pidana Rapat Legislatif: Hukum Positif Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 232-Pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH Pasal 232 Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman…
Pemahaman Emiten dan Investor di Pasar Modal
Hukum Positif Indonesia- Di pasar modal atau bursa efek dikenal beberapa istilah, di antaranya adalah emiten dan investor. Pada kesempatan ini disampaikan mengenai: Emiten Secara sederhana “emiten” adalah pihak atau perusahaan yang mencari modal dari masyarakat luas dengan cara menerbitkan efek (surat berharga) di pasar modal. Istilah emiten ini sangat erat kaitannya dengan Bursa Efek…
Panduan Lengkap Menggunakan WhatsApp
Hukum Positif Indonesia- WhatsApp adalah salah satu aplikasi pesan instan yang paling populer di dunia. Dengan WhatsApp, Anda bisa mengirim pesan teks, melakukan panggilan suara dan video, serta berbagi foto, video, dan file. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai dan menggunakan WhatsApp dengan efektif. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tutorial Menggunakan Aplikasi WhatsApp Di bawah ini…
Tindak Pidana terhadap Negara Sahabat: Hukum & Sanksi (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap negara sahabat diatur dalam ketentuan Pasal 221 – Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat Paragraf 1 Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat Pasal 221 Setiap…
Panduan Lengkap Pasar Modal di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pasar modal atau bursa efek merupakan sebuah isitilah yang sering kita baca dan dengar, dala uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pasar Modal / Bursa Efek Pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana (perusahaan, pemerintah) dengan pihak yang memiliki dana (investor). Di sini, berbagai instrumen keuangan jangka panjang…
Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 217 – Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Pasal…
Hukum Pidana Keamanan Negara di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana keamanan negara di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 188 – Pasal 216 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara Paragraf 1 Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham…
Kontribusi Indonesia dalam Standarisasi Nama Negara
Hukum Positif Indonesia- Dokumen di bawah ini menguraikan kontribusi Indonesia kepada Kelompok Ahli Nama Geografis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan fokus pada dokumen eksonim yang diperbarui untuk nama negara dunia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Latar Belakang dan Tujuan Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam forum United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), khususnya melalui Kelompok…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Perubahan Terbaru Peraturan Perdagangan Bebas 2025
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka memberikan kepastian hukum guna penerapan yang efektif dan efisien mengenai penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan beas, pemerintah melakukan perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan…
Abolisi dan Amnesti: Peran Presiden dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam sistem hukum Indonesia, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan abolisi dan amnesti sebagai bagian dari mekanisme pengampunan negara. Infografik berikut merangkum dasar hukum, prosedur pemberian, dan contoh terkini dari implementasi hak tersebut, menunjukkan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan pertimbangan lembaga legislatif dalam proses hukum nasional. Dalam…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Ruang Lingkup Ketentuan Peraturan Pidana (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Ruang lingkup ketentuan peraturan pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA Bagian Kesatu Menurut Waktu Pasal 1 Ayat (1)…
Menggali Istilah Penting dalam KUHP Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pengertian dan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) diatur dalam ketentuan Pasal 144 – Pasal 187. Berikut ini pengertian dan istilah dimaksud: Tindak Pidana Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Pelajari Pengelompokan Bank Berdasarkan Modal Inti sesuai POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
Hukum Positif Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang disampaikan dalam uraian ini untuk persamaan persepsi berkenaan dengan modal inti yang dikutip dari kentuan Pasal 1…
Jenis dan Dasar Perhitungan serta Kadar Zakat dalam Islam
Hukum Positif Indonesia- Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang hukumnya adalah wajib, dan zakat diibaratkan salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Zakat Pengertian Zakat menurut Bahasa Kata “zakat” berasal dari bahasa Arab…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan judul…
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan…
Merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-80: Tema dan Filosofi Logo
Tema dan Filosofi Logo HUT Kemerdekaan RI ke-80 Hukum Positif Indonesia- 17 Agustus 2025 merupakan HUT (Hari Ulang Tahun) Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke-80, tepatnya terhitung sejak Proklamai Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke -80 tersebut, Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Sekretariat Negara telah membentuk panita…
Sejarah dan Makna Toga Hakim di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Singkat Toga Hakim Tradisi toga hakim punya akar sejarah yang panjang dan menarik. Awalnya, konsep toga berasal dari bangsa Etruskan di Italia sekitar 1200 SM, lalu diadopsi oleh bangsa Romawi sebagai simbol kewarganegaraan dan kekuasaan. Di masa Romawi, toga dikenakan oleh para pejabat dan warga negara…
Get new content delivered directly to your inbox.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.