Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
By: Rendra Topan Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia, pemerintah telah mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun […]
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 – Pasal 17) BAB III Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 – Pasal 29) BAB IV Pengangkatan dan Pemerberhentian […]
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 Perubahan ketentuan Pasal 8 Penyisipan pasal diantara ketenuan Pasal 13 dan ketentuan Pasal 14 sebanyak 6 pasal Perubahan ketentuan Pasal 14 Penyisipan pasal diantara Pasal 14 […]
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2 Perubahan ketentuan Pasal 4 Perubahan Ketentuan Pasal 5 Penjelasan Pasal 7 dihapus, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 4. Perubahan ketentuan Pasal 12 Perubahan […]
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 5) BAB II Susunan Pengadilan (Pasal 6 – Pasal 49) BAB III Kekuasaan Pengadilan (Pasal 50 – Pasal 54) BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal […]
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TIdak Sehat
By: Rendra Topan Untuk menjaga kepentingan umum dan dalam rangka perlindungan konsumen, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, pemerintah telah mengaturnya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun […]
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
BAB I Ketentun Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 – Pasal 16) BAB IV Kegiatan yang Dilarang (Pasal […]
Perindustrian
By: Rendra Topan Indonesia merupakan negara yang berdaulat, salah satunya adalah berdaulat dalam bidang ekonomi. Sebagai bangsa yang berdaulat tentunya mempunyai visi, misi serta tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya sebagaimana cita-cita […]
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian (Pasal 5 – Pasal 7) BAB III Rencana Induk Industri Nasional (Pasal 8 – Pasal […]
Pemotongan Penghasilan PNS
By: Rendra Topan Judul artikel dipilih guna menguraikan mengenai pemotongan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pemotongan penghasilan oleh semua pihak yang […]
Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah
By: Rendra Topan Tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain diatur dalam Pasal 2 – Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Adapun tata cara tersebut […]
Badan Hukum Perusahaan Perasuransian
By: Rendra Topan Perusahaan perasuransian di Indonesia haruslah berbadan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia menurut ketentuan peraturan […]
Penyusunan Undang-Undang
By: Rendra Topan Undang-undang dalam proses penyusunannya merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat dan presiden. Sebelum disahkan menjadi sebuah undang-undang biasanya disebut dengan Rancangan Undang-Undang (RUU). Rancangan undang-undang sesuai dengan kewenangannya, dapat berasal […]
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (Pasal 2 – Pasal 12) BAB III Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Pasal 13 – Pasal 22) […]
Kerja Sama Daerah
By: Rendra Topan Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memperbolehkan masing-masing daerah untuk melakukan kerja sama baik kerja sama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan amanat […]
