Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana
Bank Mandiri: Layanan dan Keunggulan Terbaik di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Bank Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 2 Oktober 1998. Bank ini merupakan hasil penggabungan empat bank negara yang berbeda, yaitu Bank Exim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, dan Bank Pembangunan Indonesia. Tujuan dari pendirian Bank Mandiri adalah untuk menciptakan bank yang kuat dan kompetitif…
Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia: Menulis
Hukum Positif Indonesia- Menulis adalah salah satu keterampilan penting dalam berkomunikasi. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas berbagai aspek menulis, mulai dari dasar-dasar hingga teknik yang lebih kompleks. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pentingnya Menulis Jenis-Jenis Tulisan Langkah-Langkah Menulis Merencanakan Menyusun Menulis Draf Mengedit dan Merevisi Menyelesaikan Teknik Menulis yang Efektif Praktik Menulis Penutup Menulis…
Tindak Pidana Pemalsuan Meterai di Indonesia (Buku II KUHP)
Tindak pidana pemalsuan meterai diatur dalam ketentuan Pasal 382 – Pasal 390 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai Pasal 382 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)…
Memahami Konsep Ultimum Remedium dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Kita pasti pernah mendengar istilah ultimum remedium dalam sebuah ketentuan peraturan atau srtikel hukum lainnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penerapan prinsip ini tidak hanya mendukung perlindungan hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penegakan hukum adil dan proporsional. Artikel ini akan membahas pengertian ultimum remedium serta memberikan…
Hukum Penipuan Uang di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum penipuan uang berkenaan dengan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam ketentuan Pasal 374 – Pasal 381 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. BAB XI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS Pasal 374 Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan…
Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah diatur dalam ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB X TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH Pasal 373 Ayat (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di…
Ekonomi Amerika Serikat: Aspek Penting yang Perlu Diketahui
Hukum Positif Indonesia- Amerika Serikat (AS) memiliki salah satu ekonomi terbesar dan paling kompleks di dunia. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang ekonomi negara tersebut: Produk Domestik Bruto (PDB) PDB Amerika Serikat merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, mencerminkan kekuatan dan variasi ekonominya. Sektor-sektor seperti teknologi, kesehatan, keuangan, dan energi berkontribusi besar terhadap pertumbuhan…
Hukum Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 347 – Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Pejabat Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pejabat Pasal 347 Setiap Orang…
Tutorial Menggunakan Aplikasi Telegram
Hukum Positif Indonesia- Telegram adalah aplikasi pesan instan yang populer digunakan untuk komunikasi. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai dan menggunakan Telegram: Mengunduh Telegram Membuat Akun Menambahkan Kontak Mengirim Pesan Membuat Grup Menggunakan Channel Menggunakan Bot Mengatur Privasi dan Keamanan Berbagi Media dan File Menggunakan Telegram di Banyak Perangkat Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda siap…
Hukum Positif di Indonesia: Tindak Pidana dan Sanksinya (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dan sanksinya yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang diatur dalam ketentuan Pasal 306 – Pasal 346 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB VIII TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG Bagian Kesatu Tindak…
Apa Itu Mutatis Mutandis dalam Hukum Pidana?
Hukum Positif Indonesia- Mutatis mutandis adalah istilah Latin yang berarti “dengan perubahan yang diperlukan.” Dalam konteks hukum pidana, istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ketentuan tertentu dapat diterapkan dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Secara praktis, penggunaan mutatis mutandis menggambarkan penerapan prinsip atau norma dari satu situasi ke situasi lain dengan mempertimbangkan perbedaan yang ada di…
Tutorial Menggunakan Aplikasi Instagram
Hukum Postif Indonesia- Instagram adalah salah satu platform media sosial yang paling populer, digunakan untuk berbagi foto dan video. Berikut adalah langkah-langkah untuk memulai dan menggunakan aplikasi Instagram: Mengunduh dan Mendaftar Unduh Aplikasi Daftar Akun Membuat Profil Menavigasi Halaman Utama Mengunggah Konten Mengunggah Foto atau Video Membuat Cerita Berinteraksi dengan Pengguna Lain Menjelajahi Konten Mengatur…
Tindak Pidana terhadap Agama dalam Hukum Positif Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap agama diatur dalam ketentuan Pasal 300 – Pasal 305 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Pasal 300 Setiap Orang Di…
Memahami Asas Hukum Praduga Tak Bersalah di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Artikel ini membahas tentang asas hukum presumption of innocence atau praduga tak bersalah yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum. Asas ini menjadi landasan penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Dengan mengurai dasar hukum dari sudut pandang…
Tindak Pidana di Proses Peradilan Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 278 – Pasal 299 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN Bagian Kesatu Penyesatan Proses Peradilan Pasal 278 Ayat (1) Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan…
Jenis Instrumen Pasar Modal di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal dapat berupa saham, obligasi, reksa dana, dan derivatif. Dalam uraian disampaikan mengenai: Saham Sederhananya saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Bagaimana Cara Kerjanya? Cara kerja saham dapat diuraikan dengan ilustrasi sederhana sebagai berikut: “Bayangkan kamu dan tiga orang temanmu ingin membangun…
Tutorial Menggunakan Aplikasi Facebook
Hukum Positif Indonesia- Facebook adalah salah satu aplikasi media sosial yang paling populer di dunia. Berikut adalah langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi Facebook di perangkat mobile Anda. Mengunduh dan Menginstal Aplikasi Mendaftar atau Masuk Menjelajahi Beranda Membuat Kiriman Menambahkan Teman Mengelola Pengaturan Menggunakan Messenger Menggunakan Fitur Lain Keluar dari Aplikasi Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda…
Hukum Pidana dan Ketertiban Umum di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana dan ketertiban umum diatur dalam ketentuan Pasal 234 – Pasal 277 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk Paragraf 1 Penodaan terhadap…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Peran Kepala Daerah dan Wakilnya dalam Pemerintahan
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud dengan kepala daerah di Indonesia terdiri dari gubernur untuk daerah provinsi, wali kota untuk daerah kota, dan bupati untuk daerah kabupaten. Kepala daerah ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu…
Perubahan Terbaru Peraturan Perdagangan Bebas 2025
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka memberikan kepastian hukum guna penerapan yang efektif dan efisien mengenai penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan beas, pemerintah melakukan perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangannya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Pengertian Istilah dalam Hukum Positif Indonesia (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Pengertian dan istilah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 144 – Pasal 186 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uarian ini disampaikan mengenai: BAB V PENGERTIAN ISTILAH Pasal 144 Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan,…
Gugurnya Kewenangan Penuntutan dalam Hukum Pidana Indonesia (Buku I KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Gugurnya kewenangan penuntutan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 132 – Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan Pasal 132 Ayat (1)…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Pelajari Pengelompokan Bank Berdasarkan Modal Inti sesuai POJK 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
Hukum Positif Indonesia- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum telah mengelompokan bank berdasarkan modal inti. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang disampaikan dalam uraian ini untuk persamaan persepsi berkenaan dengan modal inti yang dikutip dari kentuan Pasal 1…
Jenis dan Dasar Perhitungan serta Kadar Zakat dalam Islam
Hukum Positif Indonesia- Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang hukumnya adalah wajib, dan zakat diibaratkan salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Zakat Pengertian Zakat menurut Bahasa Kata “zakat” berasal dari bahasa Arab…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan judul…
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan…
Panduan Lengkap Pasar Modal di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pasar modal atau bursa efek merupakan sebuah isitilah yang sering kita baca dan dengar, dala uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pasar Modal / Bursa Efek Pasar modal atau bursa efek adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana (perusahaan, pemerintah) dengan pihak yang memiliki dana (investor). Di sini, berbagai instrumen keuangan jangka panjang…
Perbandingan Tablet, Laptop, dan PC: Mana yang Tepat untuk Anda?
Hukum Positif Indonesia- Kita sering melihat di pasaran adanya perangkat teknologi berupa tablet, laptop dan PC (Persomal Computer), namun masih banyak yang belum mengerti perbedaannya. Kadang kita membeli tablet, laptop, atau PC hanya berdasarkan gengsi bukan disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaan akan barang-barang tersebut. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Tablet Defenisi Tablet Tablet adalah komputer…
Get new content delivered directly to your inbox.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.