Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana
Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam ketentuan Pasal 482 – Pasal 485 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. BAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN Pasal 482 Ayat (1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan…
Hukum Perusakan Dan Penghancuran Barang di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung diatur dalam ketentuan Pasal 521 – Pasal 526 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. BAB XXIX TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Perusakan dan Penghancuran Barang Pasal 521 Ayat (1) Setiap Orang yang secara…
Hukum Pidana Pencurian di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan pencurian diatur dalam ketentuan Pasal 476 – Pasal 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XXIV TINDAK PIDANA PENCURIAN Pasal 476 Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki…
Pengertian Oligarki: Makna dan Sejarah
Hukum Positif Indonesi- Kata “oligarki” berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang berarti “sedikit” dan arche yang berarti “pemerintahan” atau “kekuasaan”. Jadi, secara harfiah, oligarki dapat diartikan sebagai “pemerintahan oleh sedikit orang”. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sistem di mana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada sekelompok kecil individu atau elit, sering kali mengesampingkan suara…
Distribusi Chromebook di Indonesia: Dampak dan Tantangan
Hukum Positif Indonesia- Pendidikan daring di Indonesia mengalami pergeseran signifikan sejak pandemi COVID-19, yang memunculkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran. Salah satu upaya yang dijalankan adalah program distribusi Chromebook oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2020, di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital dan memastikan…
Hukum Positif Indonesia: Tindak Pidana Akibat Kealpaan (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan kematian atau luka diatur dalam ketentuan Pasal 474 – Pasal 475 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XXIII TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN Pasal 474 Ayat (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya…
Pahami Hukum Federal dan Negara Bagian di AS
Hukum Positif Indonesia- Sistem hukum di Amerika Serikat merupakan salah satu komponen penting yang mencerminkan prinsip federalisme negara tersebut. Dalam artikel ini, kita akan mendalami dua tingkatan hukum yang ada, yaitu hukum federal dan hukum negara bagian. Setiap tingkatan memiliki karakteristik, sumber, dan kekuasaan yang berbeda, serta berperan penting dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Dengan memahami…
Buku Bahasa Indonesia Kelas XII Kurikulum Merdeka Edisi Revisi
Hukum Positif Indonesia- Ringkasan Buku Bahasa Indonesia Kelas XII Kurikulum Merdeka Edisi Revisi Buku Bahasa Indonesia Kelas XII Kurikulum Merdeka edisi revisi dirancang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia siswa di tingkat akhir. Materi dalam buku ini mencakup hal-hal penting sebagai berikut: Dengan pendekatan yang modern dan partisipatif, buku ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan…
Buku Bahasa Indonesia Kelas XI Kurikulum Merdeka Edisi Revisi
Hukum Positif Indonesia- Ringkasan Buku Bahasa Indonesia Kelas XI Kurikulum Merdeka Edisi Revisi Buku Bahasa Indonesia Kelas XI Kurikulum Merdeka edisi revisi ditujukan untuk mendalami dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia siswa. Materi yang disajikan dalam buku ini meliputi beberapa aspek penting, antara lain: Dengan pendekatan yang modern dan interaktif, buku ini bertujuan untuk membekali siswa…
Buku Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum Merdeka Edisi Revisi
Hukum Positif Indonesia- Ringkasan Buku Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum Merdeka Edisi Revisi Buku Bahasa Indonesia Kelas X Kurikulum Merdeka edisi revisi dirancang untuk membantu siswa memahami dan menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek, seperti: Dengan pendekatan yang interaktif dan aplikatif, buku ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa,…
Ruang Lingkup Hukum Pidana di Indonesia Berdasarkan Tempat
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana di Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu aspek yang penting dalam hukum pidana adalah peraturan tentang ruang lingkup berdasarkan tempat, yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.…
Hukum Pidana Indonesia: Penganiayaan dan Tindak Kejahatan Lainnya (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana terhadap tubuh diatur dalam ketentuan Pasal 466 – Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH Bagian Kesatu Penganiayaan Pasal 466 Ayat (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana…
Ruang Lingkup Hukum Pidana Menurut Waktu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu aspek penting dalam pemahaman hukum pidana adalah ruang lingkupnya, termasuk pengaturan berdasarkan waktu. Dalam artikel ini, kita akan membahas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 hingga Pasal 3 mengenai ruang lingkup…
Pengadilan Federal dan Negara Bagian di AS: Penjelasan Lengkap
Hukum Positif Indonesia- Sistem peradilan di Amerika Serikat merupakan salah satu yang paling kompleks di dunia, menggabungkan pengadilan federal dan pengadilan negara bagian untuk menciptakan struktur hukum yang komprehensif. Dengan prinsip “due process” yang memberikan jaminan peradilan yang adil, sistem ini dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara. Sistem peradilan…
Perbedaan Judex Factie dan Judex Law dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam dunia hukum, pemahaman tentang peran dan fungsi berbagai entitas sangatlah penting untuk mencapai keadilan yang seutuhnya. Dua istilah yang sering digunakan dalam proses peradilan adalah Judex Factie dan Judex Law. Masing-masing memiliki tugas dan fokus yang berbeda, namun saling melengkapi dalam pengambilan keputusan hukum. Artikel ini akan membahas pengertian dan perbedaan…
Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap nyawa dan janin diatur dalam ketentuan Pasal 458 – Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN Bagian Kesatu Pembunuhan Pasal 458 Ayat (1) Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana…
Mengerti Reformatio in Melius dalam Hukum Eropa
Hukum Positif Indonesia- Reformatio in melius adalah sebuah istilah Latin yang berarti “perubahan menuju yang lebih baik”. Istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum, terutama dalam sistem hukum Eropa, untuk merujuk pada kemampuan pengadilan untuk memperbaiki atau mengubah keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Dalam praktiknya, reformatio in melius mengizinkan pengadilan untuk memberikan keputusan…
Memahami Peran Amicus Curiae dalam Hukum
Hukum Positif Indonesia- Dalam dunia hukum, istilah Amicus Curiae atau “teman pengadilan” merujuk pada individu atau organisasi yang memberikan pandangan atau informasi tambahan kepada pengadilan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam kasus yang sedang dibahas, kontribusi mereka sering kali penting untuk memperluas pemahaman pengadilan tentang isu-isu yang kompleks. Artikel…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Hak Keuangan dan Protokoler Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Hak kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasak 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi hak kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Hak Keuangan Hak keuangan kepala daerah meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan,…
Buku Bahasa Indonesia Kelas VIII Kurikulum Merdeka Edisi Revisi
Hukum Positif Indonesia- Buku Bahasa Indonesia Kelas VIII Kurikulum Merdeka Edisi Revisi dirancang untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa SMP. Buku ini mencakup berbagai materi penting, termasuk keterampilan berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Pendekatan kontekstual dalam buku ini relevan dengan kehidupan sehari-hari, memudahkan siswa untuk mengaitkan…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Hukum Tindak Pidana Penelantaran di Indonesia (Buku II KUHP)
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penelantaran diatur dalam ketentuan Pasal 428 – Pasal 432 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: BAB XVI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG Pasal 428 Ayat (1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang…
Pengertian dan Kategori Mens Rea dalam Hukum Pidana
Hukum Positif Indonesia- Dalam dunia hukum pidana, istilah mens rea memainkan peran fundamental dalam menilai niat dan kesadaran di balik tindakan kriminal. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep ini tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum untuk memahami bagaimana sistem peradilan menilai tanggung jawab individu atas perbuatan…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Memahami Hukum Perkoperasian di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penguatan perekonomian nasional melalui ekonomi kerakyatan, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Koperasi Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh…
Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Ikatan perkawinan yang telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat putus. Mengenai putusnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 38 – Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam uriaan ini disampaikan mengenai: Sebab Putusnya Ikatan Perkawinan Putusnya perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor…
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan judul…
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif. Dampak positif dari pemilihan kepala daerah secara lagsung salah satunya adalah terselenggaranya sistem demokrasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sedangkan…
Aspek Kunci Sistem Hukum Amerika Serikat
Hukum Positif Indonesia- Amerika Serikat adalah negara dengan sistem hukum yang kompleks dan berlapis. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam bidang hukum negara ini: Dengan struktur yang rumit dan beragam, sistem hukum di Amerika Serikat memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. -RenTo110526-
Perbandingan Mendalam Android dan iOS untuk Pengguna Modern
Hukum Positif Indonesia- Dalam era digital saat ini, smartphone telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Dua sistem operasi yang mendominasi pasar perangkat seluler adalah Android dan iOS. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang membuatnya menarik bagi berbagai kalangan pengguna. Artikel ini akan membahas perbedaan utama antara Android dan iOS, mulai dari aspek teknis hingga…
Get new content delivered directly to your inbox.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.