Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 […]
Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap […]
Jenis dan Pendaftaran Gudang
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang […]
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk […]
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Hukum Positif Indonesia- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 27 – Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor […]
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 Berdasarkan Ketetapan Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah […]
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru
Hukum Positif Indonesia- Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada […]
Rambu-Rambu Dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
By: Rendra Topan Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat […]
Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama
Hukum Positif Indonesia- Penistaan agama termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam […]
Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2021 bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Cuti bersama tahun 2021 yang sudah ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri […]
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral BAB I Ketentuan Umum (Pasal […]
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak […]
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB […]
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) […]
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB […]
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik BAB I Ketentuan Umum (Pasal […]
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BAB I Ketentuan Umum […]
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu NR 8 Tahun 1948
Sistematika Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. dahulu […]
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung BAB I […]
Hukum Perdata ›
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 […]
Jabatan Notaris Sebagai Profesi
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis […]
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal […]
Akibat Kepailitan
Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan […]
Hukum Pidana ›
Tindak Pidana Pornografi
Hukum Positif Indonesia- Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini, berdampak terhadap sosial kemasyarakatan baik itu dampak positif […]
Unsur-Unsur Tindak Pidana “Menghasut”
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini di sampaikan mengenai: Pengertian Menghasut Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Sanksi Pengertian Menghasut Pengertian menghasut […]
Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 28 – Pasal […]
Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka dilakukan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak […]
Ilmiah ›
Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren
Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan […]
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung […]
Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan […]
Tata Pemerintahan ›
Cara Mengidentifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Karakteristik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor […]
Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Melalui Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah mengatur mengenai sistem kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pandemi Covid-19 melalui Surat Edaran Menteri […]
Tahapan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Tahapan penyelesaian pelaporan dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) […]
Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Hukum Positif Indonesia- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi […]
Informasi Umum COVID-19
Konsultansi
Ingin Mempunyai Loket Pembayaran Tagihan dan Pulsa?
Popular
Solusi Kesehatan Herbal
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) […]
Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama
Hukum Positif Indonesia- Penistaan agama termasuk tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam […]
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – […]
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah […]
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan […]
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 […]
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB […]
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – […]
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – […]