Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 […]
Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap […]
Jenis dan Pendaftaran Gudang
Hukum Positif Indonesia- Untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, serta dalam rangka melaksanakan Undang-Undang […]
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)
Hukum Positif Indonesia- Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Untuk […]
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Hukum Positif Indonesia- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 27 – Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor […]
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 Berdasarkan Ketetapan Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah […]
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru
Hukum Positif Indonesia- Guru merupakan sebutan bagi pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan berbagai macam pengetahuan yang disampaikan kepada […]
Rambu-Rambu Dalam Penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
By: Rendra Topan Kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini dapat memudahkan bagi penggunanya dan dapat pula membahayakan. Kepentingan bisnis saat […]
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 […]
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
Terdiri dari 17 pasal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454
Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang […]
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Sistematika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Jati Diri […]
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Sistematika Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Lingkup Perlindungan […]
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Sistematika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup […]
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Sistematika Unadng-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Ruang […]
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Sistematika Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal I Perubahan ketentuan […]
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal […]
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan […]
Hukum Perdata ›
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 […]
Jabatan Notaris Sebagai Profesi
Hukum Positif Indoensia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis […]
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal […]
Akibat Kepailitan
Hukum Positif Indonesia- Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan […]
Hukum Pidana ›
Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perkara Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka dilakukan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak […]
Tindak Pidana Dalam Perlindungan Anak
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam perlindungan anak diatur dalam ketentuan Pasal 77 – Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun […]
Penghentian Penyidikan atas Perbuatan yang diduga Merupakan Tindak Pidana
Hukum Positif Indonesia- Sebuah peristiwa tindak pidana yang sedang dalam tahapan penyidikan dapat dihentikan proses penyidikannya atau dengan kata lain […]
Tindak Pidana Dalam Kegiatan Usaha Migas
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel berjudul Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi telah diuraikan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan […]
Ilmiah ›
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Yang Menuai Kritik
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini sengaja dipilih karena menarik bagi penulis sehubungan dengan demontrasi oleh sekelompok masyarakat di Gedung […]
Pembayaran Selisih Tagihan Listrik Tetap Menguntungkan PLN dan Merugikan Konsumen
Hukum Positif Indonesia- Selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan informasi pada media massa baik online maupun cetak memberitakan terjadinya lonjakan tagihan […]
Virus Corona Merupakan Makhluk Tuhan Paling “Sexy”
Hukum Positif Indonesia- Mewabahnya virus corona yang dikenal dengan sebutan COVID-19 di seluruh belahan jagad raya merupakan rencana Tuhan yang […]
Hubungan Kekarantinaan Kesehatan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Hukum Positif Indonesia- Untuk mengetahui hubungan antara kekarantinaan kesehatan dengan pembatasan sosial berskala besar, terlebih dahulu disampaikan pengertian dari kedua […]
Tata Pemerintahan ›
Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah berkenaan dengan cipta kerja yang […]
Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap […]
Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Hukum Positif Indonesia- Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, […]
Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Hukum Positif Indonesia- Pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang […]
Informasi Umum COVID-19
Konsultansi
Ingin Mempunyai Loket Pembayaran Tagihan dan Pulsa?
Popular
Solusi Kesehatan Herbal
Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi demokrasi di Indonesia secara umum, namun juga mempunyai dampak negatif.
Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Hukum Positif Indonesia- Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, […]
Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya
Hukum Positif Indonesia- Pada uraian sebelumnya yang berjudul Kewajiban dan Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil telah disampaikan bahwa pelanggaran terhadap […]
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan […]
Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Sistematika Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta […]
Matriks Perubahan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 […]
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Sistematika Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan […]
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Sistematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – […]
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan […]