Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewajiban dan Larangan bagi Pemberi Kerja Tanaga Kerja Asing (Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Dewan Kawasan Keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tugas dan Kewenangan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sekretariat Dewan […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Kelembagaan (Pasal 3 – […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Persetujuan Lingkungan Hidup (Pasal 3 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Karateristik Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Identifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Berdasarkan Kode […]
Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Pasal I Perubahan […]
Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Kode Wilayah Administrasi […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Administrasi Kependudukan Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Kewenangan Pemerintah Pusat Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Kependudukan Kartu […]
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MENTERI DALAM NEGERI, Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 tentang Bea Materai BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Objek, Tarif dan Saat Terutang Bea Materai (Pasal 3 – Pasal 8) […]
