All posts by Rendra Topan

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Mengenal Hukum Disiplin Militer

Hukum Positif Indonesia-

Tentara Nasional Indoneisa (TNI) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai alat pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia harus disiplin sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Milter.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Hukum Disiplin Militer

Untuk memahami pengertian hukum disiplin  militer, terlebihi dahulu disampaikan pengertian dari milter dan disiplin militer.

Pengertian mililter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Jadi pengertian hukum disiplin militer sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer

Hukum disiplin militer mempunyai fungsi dan tujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Tujuan Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Fungsi Hukum Disiplin Militer

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

  • Menciptakan kepastian hukum dan pelindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankum; dan
  • Menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Asas Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer

Dalam penyelenggaraan hukum disiplin militer menganut asas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu:

  • Keadilan; adalahbahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.
  • Pembinaan; adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.
  • Persamaan dihadapan hukum; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Praduga tak bersalah; adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.
  • Hierarki; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Ankum.
  • Kesatuan komando; adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.
  • Kepentingan militer; adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.
  • Tanggung jawab; adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.
  • Efektif dan efisien; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.
  • Manfaat; adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer

Pengertian pelanggaran hukum disiplin milter sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2014).

Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun jenis pelanggaran tersebut terdiri atas:

  • Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer.
  • Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Perbuatan ini meliputi:
    • Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
    • Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
    • Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.
    • Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Jenis Hukuman Disiplin Militer

Pelanggaran terhadapa hukum disiplin militer apabila terbukti tentunya akan dijatuhi hukuman disiplin.

Hukuman disiplin militer atas pelanggaran disiplin disiplin militer terdiri atas beberapa jenis sebagaiman diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, yaitu:

  • Teguran.
  • Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau
  • Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut di atas diikuti dengan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Terdapat beberapa ketentuan dalam penjatuhan hukuman disiplin militer sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin militer.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer berkenaan denagn penahanan disiplin ringan dan penahanan disiplin berat sebagaimana tersebut dalam jenis hukuman disiplin militer,  dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
  • Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan mengenai keadaan khusus dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah:

  • Negara dalam keadaan bahaya; adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kegiatan operasi militer; adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam kesatuan yang disiapsiagakan; adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Pada dasarnya penjatuhan hukuman disiplin militer merupakan bentuk pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum disiplin militer. (RenTo)(181021)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
  2. BAB II Tujuan dan Fungsi (Pasal 4 – Pasal 5)
  3. BAB III Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Disiplin Militer (Pasal 6)
  4. BAB IV Disiplin Militer (Pasal 7)
  5. BAB V Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer (Pasal 8 – Pasal 13)
  6. BAB VI Atasan dan Bawahan (Pasal 13 – Pasal 19)
  7. BAB VII Ankum dan Kewenangannya (Pasal 20 – Pasal 24)
  8. BAB VIII Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer (Pasal 25 – Pasal 45)
  9. BAB IX Pengajuan Keberatan (Pasal 46 – Pasal 52)
  10. BAB X Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (Pasal 53)
  11. BAB XI Ketentuan Lain-Lain (Pasal 54 – Pasal 57)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 58 – Pasal 60)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 61 – Pasal 62)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

  1. Buku Pertama
    • BAB Pendahuluan Penerapan Hukum Pidana Umum (Pasal 1 – Pasal 3)
    • BAB I Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pidana dalam Perundang-Undangan (Pasal 4 – Pasal 5)
    • BAB II Pidana (Pasal 6 – Pasal 31)
    • BAB III Peniadaan, Pengurangan dan Penambahan Pidana (Pasal 32 – Pasal 38)
    • BAB IV Gabungan Tindak PIdana (Pasal 39)
    • BAB V Tindak Pidana Aduan dalam Hukum Pidana Umum (Pasal 40)
    • BAB VI Hapusnya Hak Penuntutan dan Pidana (Pasal 41 – Pasal 44)
    • BAB VII Pengertian-Pengertian dan Perluasan Pengertian Beberapa Ketentuan (Pasal 45 – Pasal 63)
  2. Buku Kedua; Kejahatan-Kejahatan
    • BAB I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 64 – Pasal 72)
    • BAB II Kejahatan dalam Melaksanakan Kewajiban Perang, tanpa Bermaksud untuk memberi Bantuan Kepada Musuh atau Merugikan Negara untuk Kepentingan Musuh (Pasal 73 – Pasal 84)
    • BAB III Kejahatan yang Merupakan Suatu Cara bagi Seseorang Militer untuk Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas (Pasal 85 – Pasal 96)
    • BAB IV Kejahatan terhadap Pengabdian (Pasal 97 – Pasal 117)
    • BAB  V Kejahatan-Kejahatan terhadap Pelbagai Keharusan Dinas (Pasal 118 – Pasal 139)
    • BAB VI Pencurian dan Penadahan (Pasal 140 – Pasal 146)
    • BAB VII Merusakkan, Membinasakan atau Menghilangkan Barang-Barang Keperluan Angkatan Perang (Pasal 147 – Pasal 149)
  1. Ketentuan Penutup (Pasal 150)

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Photo by Martin Lopez on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam proses penegakkan hukum tidak terlepas dari tahapan penyidikan dan persidangan yang dalam setiap tahapan tersebut ada yang disebut dengan tersangka dan terdakwa.

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak asasi manusia terhadap tersangka dan terdakwa, pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam ketentuan Pasal 50 – Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pengertian:

Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata “tersangka” dilakukan setelah adanya penetapan oleh penyidik melalui tahapan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan penggunaan kata “terdakwa” dilakukan setelah berkas perkara tersangka dinyatakan lengkap dan menjalani pemeriksaan di pengadilan.

Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Hak-hak tersangka sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini penulis mengelompokan hak-hak tersebut sebagai berikut:

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Pemeriksaan

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak sebagai berikut:

  • Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
  • Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  • Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
  • Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru Bahasa.
  • Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
  • Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Penggunaan Juru Bahasa

Penggunaan juru Bahasa dalam proses pemeriksaan perkara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 177 – Pasal 178 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
  • Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara, ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.
  • Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
  • Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Pembelaan dan Bantuan Hukum

Tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pembelaan dan bantuan hukum dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak sebagai berikut:

  • Untuk mempersiapkan pembelaan:
    • Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
    • Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
  • Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
  • Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
  • Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak dan memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  • Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
  • Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Komunikasi

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak untuk melakukan komunikasi sebagai berikut:

  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
  • Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
  • Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
  • Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
  • Dalam hal surat untuk tersangka atau tedakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Kesehatan Jasmani dan Rohani

Tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada semua tingkatan mempunyai hak atas kesehata jasmani dan rohani sebagai berikut:

  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
  • Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Hak Tersangka atau Terdakwa atas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan tuntuan ganti kerugian dan rehabilitasi atas hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan hukum pidana formil dalam penyelesaian suatu perkara pidana.

Ganti Kerugian

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tata cara dan hal-hal yang menyebabkan tersangka atau terdakwa dapat mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam ketentuan Pasal 95 – Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

  • Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  • Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana disebutkan di atas yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan.
  • Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
  • Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian tersebut mengikuti acara praperadilan.
Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tata cara dan hal-hal yang menjadi dasar seorang dapat mempunyai hak untuk rehabiltasi diatur dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.
  • Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIdana yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (RenTo)(041021)

Ruang Lingkup dan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Photo by Susanne Jutzeler on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Dalam sebuah partai politik tidak jarang terjadi perselisihan, mengenai hal ini tentunya juga telah diatur cara penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 32 – Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Ruang Lingkup Perselisihan Partai Politik

Hal-hal yang menjadi ruang lingkup atau objek perselisihan dalam sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
  • Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik.
  • Pemecatan tanpa alasan yang jelas.
  • Penyalahgunaan kewenangan.
  • Pertanggungjawaban keuangan.
  • Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Terhadap hal yang menjadi objek perselisihan partai politik tersebut di atas, maka harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Terhadap permasalahan yang menjadi objek perselisihan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengaturnya sebagai berikut:

  • Diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
  • Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Perkara Partai Politik yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diajukan melalui pengadilan negeri, dan diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. (RenTo)(010121)

Hak dan Kewajiban serta Larangan Bagi Partai Politik

Hukum Positif Indonesia-

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi sebuah partai politik yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagaimana yang termaktub dalam akta notaris berkenaan dengan pendirian dan pembentukan partai politik, partai politik mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Selain hak dan kewjiban, sebuah partai partai politik juga dilarang untuk melakukan hal-hal tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Hak Partai Politik

Hak partai poltik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

  • Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara.
  • Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri.
  • Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.
  • Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Partai Politik

Partai politik mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut:

  • Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
  • Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
  • Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.
  • Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.
  • Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
  • Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
  • Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
  • Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.
  • Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Larangan bagi Partai Poltik

Sebuah partai poltik dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
    • Bendera atau lambang negara Republik Indonesia.
    • Lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah.
    • Nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional.
    • Nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
    • Nama atau gambar seseorang.
    • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
  • Dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
  • Dialrang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
  • Dilarang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Dilarang meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya.
  • Dilarang menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
  • Dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.
  • Dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/MarxismeLeninisme.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut di atas, partai politik didikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif sampai dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 47 – Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (RenTo)(011021)

Partai Politik dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Photo by Tom Fisk on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang bermakna kekuasaan ditangan rakyat, menggunakan partai politik sebagai sebuah sarana atau alat dalam rangka memilih kepala pemerintahan dan anggota Dewan Perakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-4 Pancasila, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai partai poltik, pemerintah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Pengertian Partai Politik

Partai Politik mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang ruang lingkupnya nasional, yang dibentuk oleh warga negara Indoensia secara sukarela atas dasar kesamaan visi dan misi berkenaan dengan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara dengan memelihara persatuan dan kesatuan negara Repblik Indonesia.

Syarat Berdiri dan Pembentukan Partai Politik

Menguraikan lebih lanjut mengenai partai politik, maka syarat berdirinya sebuah partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Penulis membedakan syarat berdiri dan pembentukan sebuah parati politik menjadi:

Syarat Materil

Syarat materil berdiri dan dibentuknya sebuah partai politik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
  • Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
  • Mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dimuat dalam Akta notaris. Anggaran Dasar (AD) setidaknya berisikan hal-hal sebagai berikut:
    • Asas dan ciri partai politik.
    • Visi dan misi partai politik.
    • Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik.
    • Tujuan dan fungsi partai politik.
    • Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keuptusan.
    • Kepengurusan partai politik.
    • Peraturan dan keputusan partai politik.
    • Pendidikan politik.
    • Keuangan partai politik.
  • Memiliki kepengurusan partai politik tingkat pusat yang juga dicantumkan dalam akta notaris bersama-sama dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dengan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan kaum perempuan.

Syarat Formil

Syarat formil berdiri dan dibentuknya partai poltik adalah sebagai berikut:

  • Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi badan hukum.
  • Untuk menjadi badan hukum, Partai Politik harus mempunyai:
    • Akta notaris pendirian Partai Politik.
    • Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Kantor tetap.
    • Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.
    • Memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang menerima pendaftaran selanjutnya melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran terhadap syarat materil dan syarat formil yang diajukan oleh calon partai politik dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

Selanjutnya Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Asas dan Ciri Partai Politik

Partai politik dalam pendirian dan pembentukannya mempunyai asas dan ciri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu:

  • Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana tersebut di atas merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Secara umum partai politik didirikan dan dibentuk tentunya mempunyai tujuan dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam kententuan Pasal 10 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Tujuan Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi:

Tujuan Umum Partai Politik

Secara umum tujuan sebuah partai politik yaitu:

  • Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik

Selain tujuan umum, pendirian dan pembentukan sebuah partai politik juga mempunyai tujuan khusus, yaitu:

  • Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
  • Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baik tujuan umum maupun tujuan khusus pendirian dan pembentukan sebuah partai politik  diwujudkan secara konstitusional.

Fungsi Partai Politik

Pendirian dan pembentukan partai politik secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

  • Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  • Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
  • Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  • Partisipasi politik warga negara Indonesia.
  • Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sebagaimana tujuan partai politik yang diwujudkan secara konstitusional, demikian juga halnya dengan fungsi partai politik juga diwujudkan secara konstitusional. (RenTo)(011021)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pembentuk Partai Politik (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Poltik (Pasal 5 – Pasal 8)
  4. BAB IV Asas dan Ciri (Pasal 9)
  5. BAB V Tujuan dan Fungsi (Pasal 10 – Pasal 11)
  6. BAB  VI Hak dan Kewajiban (Pasal 12 – Pasal 13)
  7. BAB VII Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota (Pasal 14 – Pasal 16)
  8. BAB VIII Organisasi dan Tempat Kedudukan (Pasal 17 – Pasal 18)
  9. BAB IX Kepengurusan (Pasal 19 – Pasal 26)
  10. BAB X Pengambilan Keputusan (Pasal 27 – Pasal 28)
  11. BAB XI Rekrumen Politik (Pasal 29)
  12. BAB XII Peraturan dan Keputusan Partai Politik (Pasal 30)
  13. BAB XIII Pendidikan Politik (Pasal 31)
  14. BAB XIV Penyelesaian Partai Politik (Pasal 32 – Pasal 33)
  15. BAB XV Keuangan (Pasal 34 – Pasal 39)
  16. BAB XVI Larangan (Pasal 40)
  17. BAB XVII Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik (Pasal 41 – Pasal 45)
  18. BAB XVIII Pengawasan (Pasal 46)
  19. BAB XIX Sanksi (Pasal 47 – Pasal 50)
  20. BAB XX Ketentuan Peralihan (Pasal 51)
  21. BAB XXI Ketentuan Penutup (Pasal 52 – Pasal 53)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Hukum Positif Indonesia-

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Bentuk Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 9 – Passal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran terhadap Kewajiban

Tingkatan dan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas pelanggaran terhadap kewajiban dibedakan menjadi:

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin ringan berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin ringan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan terhadap yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.

Bentuk Pelanggaran Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin ringan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan terhadap yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada Unit kerja, bentuk hukuman disiplin tersebut berupa:
    • Teguran lisan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
    • Teguran tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  • Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja.

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin sedang berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegwaia Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yan bersangkutan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan bentuk hukuman disiplin sedang berupa:
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemotongan tunjangan kineda sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari keda dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Bentuk Pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran dengan hukuman disiplin berat berdasarkan uraian sebelumnya tentang Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, penulis membedakannya menjadi:

  • Bentuk pelanggaran atas kewajiban utama dengan hukuman disiplin berat.
  • Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin berat.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Utama dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran atas kewajiban yang utama dengan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau negara;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menyimpan rahasia jabatan dan tidak mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.

Bentuk Pelanggaran atas Kewajiban Lainnya dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas kewajiban lainnya dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan bentuk hukuman disiplin berat berupa:
    • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
    • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Pelanggaran Berdasarkan Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Terhadap Larangan

Selain pelanggaran atas kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan sanksi hukuman disiplin, pelanggaran terhadap larangan bagi Pegawai Negeri Negeri Sipil (PNS) juga mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan bentuk pelanggarannya.

Bentuk pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Ringan

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin ringan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Sedang

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja danlatau instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan kegiatan yang merugikan negara, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sangkutan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menghalangi berjalannya tugas kedinasan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bentuk Pelanggaran atas Larangan dengan Hukuman Disiplin Berat

Bentuk pelanggaran atas larangan dengan hukuman disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan kepada yang bersangkutan dalam hal sebagai berikut:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melakukan pungutan di luar ketentuan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
  • Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Pemberian hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diuraikan di atas, tentunya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(230921)

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Uraian mengenai judul ini sudah pernah disampaikan dalam artikel sebelumnya tentang tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai negeri sipil dan bentuk pelanggarannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan mengenai:

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak melaksanakan kewajiban dan menaati larangan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin.

Mengenai tingkatan hukuman disiplin dan bentuk pelanggarannya tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Tingkatan Hukuman Disiplin terdiri atas:

  • Hukuman disiplin ringan.
  • Hukuman disiplin sedang.
  • Hukuman disiplin berat.

Masing-masing tingkatan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut terdiri dari beberapa jenis hukuman.

Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan tingkatan hukuman disiplin sebagaimana tersebut di atas, dapat ditentukan jenis hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

Jenis Hukuman Disiplin Ringan

Jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas:

  • Teguran lisan; Merupakan jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  • Teguran tertulis; Merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
  • Pernyataan tidak puas secara tertulis; Merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Jenis Hukuman Disiplin Sedang

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
  • Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Untuk sementara jenis hukum disiplin sedang berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri masih berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sampai diterbitkannya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jenis Hukuman Disiplin Berat

Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:

  • Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; adalah penurunan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional menjadi jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula selama 12 (dua belas) bulan.
  • Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; adalah pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional dengan menugaskan ke dalam jabatan pelaksana.
  • Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); hukuman disiplin ini diberikan setelah melalui tahapan pemekrisaan terlebih dahulu.

Pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (RenTo)(220921)

Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia-

Dalam artikel sebelumnya berkenaan dengan kewajiban dan larangan bagi pegawai pegawai negeri sipil telah disampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dalam uraian ini disampaikan kembali mengenai:

Kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri sebagaimna disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disipiln Pegawai Negeri Sipil.

Penulis membedakan kewajiban pegawai negeri sipil menjadi:

Kewajiban Utama

Adapun yang menjadi kewajiban utama seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut adalah:

  • Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
  • Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
  • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
  • Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
  • Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  • Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban Lainnya

Disamping kewajiban utama sebagaimana tersebut di atas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mempunyai kewajiban lainnya sebagai berikut:

  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  • Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
  • Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.
  • Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
  • Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
  • Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
  • Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
  • Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil

Sebagai aparatur negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang untuk melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:

  • Menyalahgunakan wewenang.
  • Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
  • Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
  • Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
  • Melakukan pungutan di luar ketentuan.
  • Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
  • Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
  • Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
  • Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
  • Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
  • Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
  • Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    • Ikut kampanye.
    • Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    • Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lain.
    • Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
    • Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
    • Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
    • Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan sebgaimana diuraikan di atas, mengkibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (RenTo)(220921)