Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial
Hukum Positif Indonesia- Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam ketentuan Pasal 2 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 […]
Hukum Positif Indoensia- Pemerintah Indonesia untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya dalam hal alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris (Pasal 2 – Pasal 14) BAB III Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan […]
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada 7 Juli […]
Sistematika Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 2. Perubahan ketentuan […]
Hukum Positif Indonesia- Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan istilah yang digunakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal yang biasa disebut dengan corporate social responsibility (CSR). Pengertian Tanggung jawab sosial […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Hak dan Tanggung Jawab (Pasal 3 – Pasal 4) BAB III […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal) BAB III Kebijakan Penanaman Modal […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Terdiri dari 9 (Sembilan) pasal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89
Hukum Positif Indonesia- Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, untuk itu pemerintah mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengertian Pengertian […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Hak dan Kewajiban (Pasal […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17, serta penambahan angka 15a, angka […]
Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Impor dan Ekspor (Pasal 7 – Pasal 11) BAB III Tarip dan Nilai […]
Hukum Positif Indonesia- Indonesia national single window merupakan salah satu cara pemerintah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. […]
Sitematika Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengelolaan Indonesia National Single Window (Pasal 2) BAB III Penyelenggaraan Sistem Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- Perkembangan teknologi dewasa ini memungkinkan orang untuk melakukan bisnis tanpa harus bertatap muka antara produsen dan konsumen, cukup dari rumah sudah dapat melakukan bisnis. Mencermati perkembangan tersebut banyak pelaku […]
Hukum Positif Indonesia- Perlidungan dan pengamanan perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 67 – Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Siapa yang melakukan pelindungan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tindakan Antidumping (Pasal 2 – Pasal 34) BAB […]
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara/daera di atur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perencanaan dan […]
Hukum Positif Indonesia- Pengelolaan barang milik negara maupun barang milik daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal I Perubahan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 21, […]
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 4 – Pasal […]
keterangan: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
Hukum Positif Indonesia- Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, bahwa, “setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil […]
Cerita Si Birong
