Skip to content

Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dilakukan di Wina pada tanggal 18 April 1961 (terjemahan)

Daftar isi:

Negara-negara merupakan pihak pada konvensi ini.

Mengingat bahwa orang-orang dari semua bangsa dari zaman kuno telah mengakui status agen diplomatik.

Mengingat tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Persatuan Bangsa Berkenaan dengan dengan persamaan dengan kedaulatan negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan promosi hubungan persahabatan antar bangsa.

Percaya bahwa konvensi internasional tentang hubungan diplomatik, hak istimewa dan kekebalan akan berkontribusi dalam pengembangan hubungan persahabatan antar bangsa, terlepas dari sistem konstitusional dan sosial mereka yang berbeda.

Menyadari bahwa tujuan dari hak istimewa dan kekebalan tersebut bukanlah untuk menguntungkan individu tetapi untuk memastikan kinerja yang efisien dari fungsi misi diplomatik sebagai perwakilan negara.

Menegaskan bahwa aturan hukum kebiasaan internasional merupakan kelanjutan peraturan atas hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh ketentuan-ketentuan Konevensi ini.

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, ungkapan-ungkapan berikut akan memiliki arti yang ditetapkan di bawah ini kepada mereka:

  • (a) “Kepala misi” adalah orang yang ditugasi oleh Negara pengirim dengan tugas bertindak dalam kapasitas itu;
  • (b) “Anggota misi” adalah kepala misi dan anggota staf misi;
  • (c) “Anggota staf misi” adalah anggota staf diplomatik, staf administrasi dan teknis, dan staf layanan misi;
  • (d) “Anggota staf diplomatik” adalah anggota staf misi yang memiliki pangkat diplomatik;
  • (e) Seorang “agen diplomatik” adalah kepala misi atau anggota staf diplomatik misi;
  • (f) “Anggota staf administrasi dan teknis” adalah anggota staf misi yang dipekerjakan dalam layanan administrasi dan teknis misi;
  • (g) “Anggota staf pelayanan” adalah anggota staf misi dalam pelayanan rumah tangga misi;
  • (h) Seorang “pelayan pribadi” adalah orang yang berada dalam pelayanan rumah tangga dari anggota misi dan yang bukan pegawai dari Negara pengirim;
  • (i) “Tempat misi” adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah tambahannya, terlepas dari kepemilikannya, digunakan untuk tujuan misi termasuk kediaman kepala misi.

Pasal 2

Pembentukan hubungan iplomatic antar Negara, dan misi diplomatik permanen, dilakukan dengan persetujuan bersama.

Pasal 3

  1. Fungsi misi diplomatik terdiri, antara lain, dalam:
    • (a) Mewakili Negara pengirim di Negara penerima;
    • (b) Melindungi di Negara penerima kepentingan Negara pengirim dan warga negaranya, dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional;
    • (c) Bernegosiasi dengan Pemerintah Negara penerima;
    • (d) Memastikan dengan semua cara yang sah kondisi dan perkembangan di Negara penerima, dan melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim;
    • (e) Mempromosikan hubungan persahabatan antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmiah mereka.
  2. Tidak ada dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mencegah kinerja fungsi konsuler oleh misi diplomatik.

Pasal 4

  1. Negara pengirim harus memastikan bahwa persetujuan dari Negara penerima telah diberikan untuk orang yang diusulkannya untuk diakreditasi sebagai kepala misi ke Negara itu.
  2. Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan alasan kepada Negara pengirim untuk penolakan persetujuan.

Pasal 5

  1. Negara pengirim dapat, setelah memberikan pemberitahuan kepada Negara penerima yang bersangkutan, mengakreditasi kepala misi atau menugaskan setiap anggota staf diplomatik, tergantung kasusnya, ke lebih dari satu Negara, kecuali ada menyatakan keberatan oleh salah satu Negara penerima.
  2. Jika Negara pengirim mengakreditasi seorang kepala misi ke satu atau lebih Negara lain, ia dapat membentuk misi diplomatik yang dipimpin oleh suatu tuntutan hukum (Chargé d’affaires ad interim) di setiap Negara Bagian di mana kepala misi tidak memiliki kursi tetapnya.
  3. Seorang kepala misi atau anggota staf diplomatik misi dapat bertindak sebagai perwakilan dari Negara pengirim ke organisasi internasional.

Pasal 6

Dua atau lebih Negara dapat mengakreditasi orang yang sama sebagai kepala misi ke Negara lain, kecuali keberatan ditawarkan oleh Negara penerima.

Pasal 7

Tunduk pada ketentuan pasal 5, 8, 9 dan 11, Negara pengirim dapat dengan bebas menunjuk anggota staf misi. Dalam kasus atase militer, angkatan laut atau udara, Negara penerima dapat meminta nama mereka untuk diserahkan sebelumnya, untuk persetujuannya.

Pasal 8

  1. Anggota staf diplomatik misi pada prinsipnya harus berkewarganegaraan dari Negara pengirim.
  2. Anggota staf diplomatik misi tidak dapat diangkat dari antara orang-orang yang memiliki kewarganegaraan dari Negara penerima, kecuali dengan persetujuan dari Negara yang dapat ditarik kembali setiap saat.
  3. Negara penerima dapat memiliki hak yang sama berkenaan dengan warga negara dari Negara ketiga yang juga bukan warga negara dari Negara pengirim.

Pasal 9

  1. Negara penerima dapat setiap saat dan tanpa harus menjelaskan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik misi adalah persona non grata atau bahwa anggota lain dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam kasus seperti itu, Negara pengirim harus, sebagaimana mestinya, menarik kembali orang yang bersangkutan atau menghentikan fungsinya dengan misi. Seseorang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum tiba di wilayah Negara penerima. 
  2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal dalam jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat 1 pasal ini, Negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi.

Pasal 10

  1. Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima, atau kementerian lain yang mungkin disetujui, harus diberitahukan tentang:
    • (a) Penunjukan anggota misi, kedatangan mereka dan keberangkatan terakhir mereka atau penghentian berfungsi dengan misi;
    • (b) Kedatangan dan keberangkatan terakhir seseorang yang termasuk dalam keluarga anggota misi dan, jika sesuai, fakta bahwa seseorang menjadi atau berhenti menjadi anggota keluarga dari anggota misi;
    • (c) Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pegawai swasta dalam mempekerjakan orang-orang yang disebutkan dalam sub-ayat (a) dari ayat ini dan, jika sesuai, fakta bahwa mereka meninggalkan pekerjaan orang tersebut;
    • (d) Keterlibatan dan pemecatan orang-orang yang bertempat tinggal di Negara penerima sebagai anggota misi atau pegawai swasta yang berhak atas hak istimewa dan kekebalan.
  2. Jika memungkinkan, pemberitahuan sebelumnya tentang kedatangan dan keberangkatan terakhir juga harus diberikan.

Pasal 11

  1. Jika tidak ada kesepakatan khusus mengenai ukuran misi, Negara penerima dapat mensyaratkan bahwa ukuran misi disimpan dalam batas-batas yang dianggap wajar dan normal, dengan memperhatikan keadaan dan kondisi di menerima Negara dan untuk kebutuhan misi tertentu.
  2. Negara penerima dapat sama, dalam batas yang sama dan atas dasar non-diskriminatif, menolak untuk menerima pejabat dari kategori tertentu.

Pasal 12

Negara pengirim tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Negara penerima, mendirikan kantor-kantor yang membentuk bagian dari misi di tempat-tempat selain tempat di mana misi itu sendiri didirikan.

Pasal 13

  1. Kepala misi dianggap telah menjalankan fungsinya di Negara penerima baik ketika dia telah menunjukkan mandatnya atau ketika dia telah memberi tahu kedatangannya dan salinan asli dari mandatnya telah diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Urusan Negara penerima, atau kementerian lainnya yang mungkin disepakati, sesuai dengan praktek yang berlaku di Negara penerima yang akan diterapkan dengan cara yang seragam.
  2. Urutan penyerahan surat kepercayaan atau salinan aslinya akan ditentukan oleh tanggal dan waktu kedatangan kepala misi.

Pasal 14

  1. Kepala misi dibagi menjadi tiga kelas, yaitu:
    • (a) Para duta besar atau nuncios yang diakreditasi untuk Kepala Negara, dan kepala misi lain yang sederajat;
    • (b) Para utusan, menteri dan internuncios terakreditasi untuk Kepala Negara;
    • (c) Para pejabat yang ditunjuk yang diakreditasi oleh Menteri Luar Negeri.
  2. Kecuali sebagai prioritas dan tata krama, tidak boleh ada perbedaan antara kepala misi berdasarkan kelasnya.

Pasal 15

Kelas dimana kepala misi akan ditugaskan harus disepakati antara Negara.

Pasal 16

  1. Pimpinan misi diutamakan di kelasnya masing-masing dalam urutan tanggal dan waktu menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 13.
  2. Perubahan dalam mandat kepala misi yang tidak melibatkan perubahan kelas tidak akan mempengaruhi prioritasnya.
  3. Artikel ini tidak mengurangi praktek apapun yang diterima oleh Negara penerima sehubungan dengan didahulukan dari wakil Tahta Suci.

Pasal 17

Prioritas dari anggota staf diplomatik misi harus diberitahukan oleh kepala misi kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lain yang mungkin disetujui.

Pasal 18

Prosedur yang harus dipatuhi di setiap Negara untuk penerimaan kepala misi harus seragam dalam setiap kelas.

Pasal 19

  1. Jika jabatan kepala misi kosong, atau jika kepala misi tidak dapat menjalankan fungsinya, Pejabat yang ditunjuk akan bertindak untuk sementara sebagai kepala misi. Nama dari Pejabat yang ditunjuk harus diberitahukan, baik oleh kepala misi atau, jika dia tidak dapat melakukannya, oleh Kementerian Luar Negeri dari Negara pengirim ke Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kementerian lain yang mungkin disepakati.
  2. Dalam kasus di mana tidak ada anggota staf diplomatik dari misi yang hadir di Negara penerima, anggota staf administrasi dan teknis dapat, dengan persetujuan dari Negara penerima, ditunjuk oleh Negara pengirim untuk bertanggung jawab atas urusan administrasi misi saat ini.

Pasal 20

Misi dan kepalanya berhak untuk menggunakan bendera dan lambang Negara pengirim di tempat misi, termasuk kediaman kepala misi, dan pada alat transportasi.

Pasal 21

  1. Negara penerima harus memfasilitasi akuisisi di wilayahnya, sesuai dengan hukumnya, dengan Negara pengirim tempat yang diperlukan untuk misinya atau membantu yang terakhir dalam mendapatkan akomodasi dengan cara lain.
  2. Itu juga akan, jika perlu, membantu misi dalam mendapatkan akomodasi yang sesuai untuk anggotanya.

Pasal 22

  1. Tempat misi tidak dapat diganggu gugat. Agen dari Negara penerima tidak dapat memasukkan mereka, kecuali dengan persetujuan dari kepala misi.
  2. Negara penerima berada di bawah tugas khusus untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk melindungi tempat misi dari gangguan atau kerusakan dan untuk mencegah gangguan kedamaian misi atau penurunan martabatnya.
  3. Tempat misi, perabotan mereka dan properti lainnya di atasnya dan sarana transportasi misi harus kebal dari pencarian, permintaan, keterikatan atau eksekusi.

Pasal 23

  1. Negara pengirim dan kepala misi akan dibebaskan dari semua iuran nasional, regional atau kota dan pajak sehubungan dengan tempat misi, baik dimiliki atau disewa, selain sebagai pembayaran untuk layanan tertentu yang diberikan.
  2. Pembebasan dari pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku untuk iuran dan pajak yang terhutang berdasarkan hukum Negara penerima oleh orang-orang yang mengadakan kontrak dengan Negara pengirim atau kepala misi.

Pasal 24

Arsip dan dokumen misi tidak dapat diganggu gugat kapanpun dan dimanapun mereka berada.

Pasal 25

Negara penerima harus memberikan fasilitas penuh untuk kinerja fungsi misi.

Pasal 26

Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai masuknya zona yang dilarang atau diatur untuk alasan keamanan nasional, Negara penerima harus memastikan kepada semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di wilayahnya.

Pasal 27

  1. Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi untuk semua tujuan resmi. Dalam berkomunikasi dengan Pemerintah dan misi dan konsulat lain dari Negara pengirim, dimanapun lokasinya, misi dapat menggunakan semua cara yang sesuai, termasuk kurir diplomatik dan pesan dalam kode atau sandi. Namun, misi dapat menginstal dan menggunakan pemancar nirkabel hanya dengan persetujuan dari Negara penerima.
  2. Korespondensi resmi misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berkaitan dengan misi dan fungsinya.
  3. Kantong diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan.
  4. Paket yang merupakan tas diplomatik harus memiliki tanda eksternal yang terlihat dari karakternya dan hanya boleh berisi dokumen atau barang diplomatik yang ditujukan untuk penggunaan resmi.
  5. Kurir diplomatik, yang akan diberikan dokumen resmi yang menunjukkan statusnya dan jumlah bungkusan yang merupakan kantung diplomatik, harus dilindungi oleh Negara penerima dalam menjalankan fungsinya. Dia akan menikmati orang yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan.
  6. Negara pengirim atau misi dapat menunjuk kurir diplomatik ad hoc. Dalam kasus seperti itu, ketentuan ayat 5 pasal ini juga akan berlaku, kecuali bahwa kekebalan yang disebutkan di dalamnya akan berhenti berlaku jika kurir tersebut telah mengirimkan kantung diplomatik kepada penerima barang dalam tugasnya.
  7. Sebuah tas diplomatik dapat dipercayakan kepada kapten pesawat komersial yang dijadwalkan mendarat di pelabuhan masuk resmi. Ia harus diberikan dokumen resmi yang menunjukkan jumlah 9 bungkusan yang merupakan kantung tersebut tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai kurir diplomatik. Misi dapat mengirimkan salah satu anggotanya untuk memiliki tas diplomatik secara langsung dan bebas dari kapten pesawat.

Pasal 28

Biaya dan ongkos yang dipungut oleh misi dalam rangka tugas resminya akan dibebaskan dari semua iuran dan pajak.

Pasal 29

Orang dari agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Dia tidak akan bertanggung jawab atas segala bentuk penangkapan atau penahanan. Negara penerima harus memperlakukan dia dengan hormat dan akan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah serangan apapun terhadap dirinya, kebebasan atau martabatnya.

Pasal 30

  1. Kediaman pribadi agen diplomatik akan menikmati perlindungan dan perlindungan yang sama seperti tempat misi.
  2. Surat-suratnya, korespondensinya dan, kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf 3 pasal 31, propertinya, juga akan menikmati hak yang tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 31

  1. Seorang agen diplomatik akan menikmati kekebalan dari yurisdiksi pidana Negara penerima. Dia juga akan menikmati kekebalan dari sipil dan yurisdiksi administratif, kecuali dalam kasus:
    • (a) Tindakan nyata yang berkaitan dengan harta tak bergerak pribadi yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali dia memegangnya atas nama Negara pengirim untuk tujuan misi;
    • (b) Tindakan yang berkaitan dengan suksesi di mana agen diplomatik terlibat sebagai pelaksana, administrator, ahli waris atau wakil sebagai orang pribadi dan bukan atas nama Negara pengirim;
    • (c) Tindakan yang berkaitan dengan aktivitas profesional atau komersial yang dilakukan oleh agen diplomatik di Negara penerima di luar fungsi resminya.
  2. Agen diplomatik tidak wajib memberikan bukti sebagai saksi.
  3. Tidak ada tindakan eksekusi yang dapat diambil sehubungan dengan agen diplomatik kecuali dalam kasus-kasus yang berada di bawah sub-ayat (a), (b) dan (c) dari paragraf 1 pasal ini, dan dengan ketentuan bahwa tindakan terkait dapat diambil tanpa melanggar hak yang tidak dapat diganggu gugat dari orangnya atau tempat tinggalnya.
  4. Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskan dia dari yurisdiksi Negara pengirim.

Pasal 32

  1. Kekebalan dari yurisdiksi agen diplomatik dan orang-orang menikmati kekebalan berdasarkan pasal 37 dapat dicabut oleh Negara pengirim.
  2. Pengabaian harus selalu diungkapkan.
  3. Permulaan proses oleh agen diplomatik atau oleh seseorang yang menikmati kekebalan dari yurisdiksi berdasarkan pasal 37 akan mencegah dia dari meminta kekebalan dari yurisdiksi sehubungan dengan klaim balasan yang terkait langsung dengan klaim utama.
  4. Pengabaian kekebalan dari yurisdiksi sehubungan dengan proses perdata atau administratif tidak boleh dianggap menyiratkan pengabaian kekebalan sehubungan dengan pelaksanaan putusan, yang mana pengabaian terpisah akan diperlukan.

Pasal 33

  1. Tunduk pada ketentuan ayat 3 pasal ini, agen diplomatik sehubungan dengan layanan yang diberikan untuk Negara pengirim dibebaskan dari ketentuan jaminan sosial yang mungkin berlaku di Negara penerima.
  2. Pengecualian yang diatur dalam ayat 1 pasal ini juga berlaku untuk pegawai negeri yang hanya mempekerjakan agen diplomatik, dengan syarat:
    • (a) Bahwa mereka bukan warga negara atau penduduk permanen di Negara penerima; dan
    • (b) Bahwa mereka dilindungi oleh ketentuan jaminan sosial yang mungkin berlaku di Negara pengirim atau Negara ketiga.
  3. Agen diplomatik yang mempekerjakan orang-orang yang pengecualian yang diatur dalam ayat 2 pasal ini tidak berlaku harus memperhatikan kewajiban yang diberlakukan oleh ketentuan jaminan sosial dari Negara penerima kepada pengusaha.
  4. Pengecualian yang diatur dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak akan menghalangi partisipasi sukarela dalam sistem jaminan sosial dari Negara penerima asalkan partisipasi tersebut diizinkan oleh Negara itu.
  5. Ketentuan pasal ini tidak akan mempengaruhi perjanjian bilateral atau multilateral mengenai jaminan sosial yang dibuat sebelumnya dan tidak akan menghalangi kesimpulan dari perjanjian tersebut di masa depan.

Pasal 34

Agen diplomatik akan dibebaskan dari semua iuran dan pajak, pribadi atau riil, nasional, regional atau kota, kecuali:

  • (a) Pajak tidak langsung dari jenis yang biasanya dimasukkan dalam harga barang atau jasa;
  • (b) Iuran dan pajak atas harta tak gerak pribadi yang terletak di wilayah Negara penerima, kecuali ia memegangnya atas nama Negara pengirim untuk tujuan misi;
  • (c) Estate, suksesi atau warisan tugas yang dipungut oleh Negara penerima, tunduk pada ketentuan ayat 4 pasal 39;
  • (d) Iuran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber di Negara penerima dan pajak modal atas investasi yang dilakukan dalam usaha komersial di Negara penerima;
  • (e) Pungutan yang dikenakan untuk layanan tertentu yang diberikan;
  • (f) Biaya pendaftaran, pengadilan atau pencatatan, iuran hipotek dan materai, berkenaan dengan harta tak bergerak, dengan tunduk pada ketentuan pasal 23.

Pasal 35

Negara penerima akan membebaskan agen diplomatik dari semua layanan pribadi, dari semua layanan publik dalam bentuk apapun, dan dari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan permintaan, kontribusi militer dan tagihan.

Pasal 36

  1. Negara penerima harus, sesuai dengan hukum dan peraturan yang mungkin diadopsi, mengizinkan masuk dan memberikan pembebasan dari semua bea masuk, pajak, dan biaya terkait selain biaya untuk penyimpanan, pengangkutan dan layanan serupa, pada:
    • (a) Artikel untuk penggunaan resmi misi;
    • (b) Artikel untuk penggunaan pribadi agen diplomatik atau anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya, termasuk artikel yang ditujukan untuk pendiriannya.
  2. Bagasi pribadi agen diplomatik akan dibebaskan dari pemeriksaan, kecuali jika terdapat alasan yang serius untuk menganggap bahwa barang tersebut berisi artikel yang tidak tercakup dalam pengecualian yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, atau barang yang impor atau ekspornya dilarang oleh hukum atau dikendalikan oleh peraturan karantina dari Negara penerima. Inspeksi tersebut harus dilakukan hanya di hadapan agen diplomatik atau wakilnya yang sah.

Pasal 37

  1. Anggota keluarga agen diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya harus, jika mereka bukan warga negara dari Negara penerima, menikmati hak istimewa dan kekebalan yang ditentukan dalam pasal 29 sampai 36.
  2. Anggota administrasi dan teknis staf misi, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang merupakan bagian dari rumah tangga masing-masing, harus, jika mereka bukan warga negara dari atau 12 penduduk tetap di Negara penerima, menikmati hak istimewa dan kekebalan yang ditentukan dalam pasal 29 sampai 35, kecuali bahwa kekebalan dari yurisdiksi sipil dan administratif dari Negara penerima yang ditentukan dalam ayat 1 pasal 31 tidak akan mencakup tindakan yang dilakukan di luar tugas mereka. Mereka juga akan menikmati hak istimewa yang ditentukan dalam pasal 36, paragraf 1, berkenaan dengan barang yang diimpor pada saat pemasangan pertama.
  3. Anggota staf layanan misi yang bukan warga negara atau penduduk tetap di Negara penerima akan menikmati kekebalan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan dalam rangka tugas mereka, pembebasan dari iuran dan pajak atas honorarium yang mereka terima dengan alasan pekerjaan mereka dan pembebasan yang terkandung dalam pasal 33.
  4. Hamba pribadi anggota misi akan, jika mereka bukan warga negara atau penduduk tetap di Negara penerima, dibebaskan dari iuran dan pajak atas honorarium yang mereka terima dengan alasan mereka pekerjaan. Dalam hal lain, mereka dapat menikmati hak istimewa dan kekebalan hanya sejauh yang diakui oleh Negara penerima. Namun, Negara penerima harus menjalankan yurisdiksinya atas orang-orang tersebut sedemikian rupa agar tidak terlalu mengganggu kinerja fungsi misi.

Pasal 38

  1. Kecuali sejauh hak istimewa dan kekebalan tambahan dapat diberikan oleh Negara penerima, agen diplomatik yang merupakan warga negara atau penduduk tetap di Negara itu hanya akan menikmati kekebalan dari yurisdiksi, dan tidak dapat diganggu gugat, sehubungan dengan tindakan resmi yang dilakukan di pelaksanaan fungsinya.
  2. Anggota lain dari staf misi dan pegawai swasta yang merupakan warga negara atau penduduk tetap di Negara penerima akan menikmati hak istimewa dan kekebalan hanya sejauh yang diterima oleh Negara penerima. Namun demikian, Negara penerima harus menjalankan yurisdiksinya atas orang-orang tersebut sedemikian rupa agar tidak terlalu mengganggu kinerja fungsi misi.

Pasal 39

  1. Setiap orang yang berhak atas hak istimewa dan kekebalan akan menikmatinya sejak ia memasuki wilayah Negara penerima untuk melanjutkan jabatannya atau, jika sudah di wilayahnya, sejak pengangkatannya diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lain yang mungkin disepakati.
  2. Ketika fungsi seseorang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, hak istimewa dan kekebalan tersebut biasanya akan berhenti pada saat ia meninggalkan negara itu, atau pada saat berakhirnya jangka waktu yang wajar untuk melakukannya, tetapi akan tetap ada. sampai saat itu, bahkan dalam kasus konflik bersenjata. Namun, sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota misi, kekebalan akan terus ada.
  3. Dalam kasus kematian anggota misi, anggota keluarganya akan terus menikmati hak istimewa dan kekebalan yang menjadi hak mereka sampai berakhirnya jangka waktu yang wajar untuk meninggalkan negara itu.
  4. Dalam hal kematian anggota misi bukan warga negara atau penduduk tetap di Negara penerima atau anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangganya, Negara penerima akan mengizinkan penarikan harta bergerak dari almarhum, dengan pengecualian setiap properti yang diperoleh di negara yang ekspornya dilarang pada saat kematiannya. Estate, suksesi dan tugas warisan tidak akan dikenakan pada properti bergerak yang keberadaannya di Negara penerima hanya karena kehadiran di sana dari almarhum sebagai anggota misi atau sebagai anggota keluarga dari anggota misi.

Pasal 40

  1. Jika agen diplomatik melewati atau berada di wilayah negara ketiga, yang telah memberinya visa paspor jika visa tersebut diperlukan, saat melanjutkan untuk mengambil atau kembali ke posnya, atau ketika kembali ke posnya. negaranya sendiri, Negara ketiga akan memberinya kekebalan dan kekebalan lain yang mungkin diperlukan untuk memastikan transit atau pengembaliannya. Hal yang sama berlaku jika ada anggota keluarganya yang menikmati hak istimewa atau kekebalan yang menemani agen diplomatik, atau bepergian secara terpisah untuk bergabung dengannya atau untuk kembali ke negara mereka.
  2. Dalam keadaan yang serupa dengan yang ditentukan dalam paragraf 1 pasal ini, negara ketiga tidak boleh menghalangi perjalanan anggota staf administrasi dan teknis atau pelayanan misi, dan anggota keluarga mereka, melalui wilayah mereka.
  3. Negara Ketiga harus memberikan korespondensi resmi dan komunikasi resmi lainnya dalam perjalanan, termasuk pesan dalam kode atau sandi, kebebasan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Negara penerima. Mereka harus memberikan kepada kurir diplomatik, yang telah diberikan visa paspor jika visa tersebut diperlukan, dan tas diplomatik dalam perjalanan, perlindungan dan perlindungan yang sama seperti yang harus disetujui oleh Negara penerima.
  4. Kewajiban Negara ketiga berdasarkan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk orang-orang yang disebutkan masing-masing dalam ayat-ayat tersebut, dan untuk komunikasi resmi dan tas diplomatik, yang keberadaannya di wilayah Negara ketiga akan diberlakukan. majeure.

Pasal 41

  1. Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, itu adalah kewajiban semua orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan tersebut untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara itu.
  2. Semua bisnis resmi dengan Negara penerima yang dipercayakan untuk misi oleh Negara pengirim harus dilakukan dengan atau melalui Kementerian Luar Negeri dari Negara penerima atau kementerian lain yang mungkin disepakati.
  3. Tempat misi tidak boleh digunakan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan fungsi misi sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini atau oleh aturan hukum internasional umum lainnya atau dengan perjanjian khusus apa pun yang berlaku antara pengirim dan Negara penerima.

Pasal 42

Agen diplomatik tidak boleh dalam praktek Negara penerima untuk keuntungan pribadi kegiatan profesional atau komersial.

Pasal 43

Fungsi agen diplomatik berakhir, antara lain:

  • (a) Pada pemberitahuan oleh Negara pengirim ke Negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik telah berakhir;
  • (b) Pada pemberitahuan oleh Negara penerima ke Negara pengirim yang, sesuai dengan ayat 2 pasal 9, menolak untuk mengakui agen diplomatik sebagai anggota misi.

Pasal 44

Negara penerima harus, bahkan dalam kasus konflik bersenjata, memberikan fasilitas untuk memungkinkan orang menikmati hak istimewa dan kekebalan, selain warga negara dari Negara penerima, dan anggota keluarga orang tersebut terlepas dari kewarganegaraan mereka, untuk pergi pada momen sedini mungkin. Secara khusus, jika diperlukan, mereka harus menyediakan sarana transportasi yang diperlukan untuk diri mereka sendiri dan harta benda mereka.

Pasal 45

Jika hubungan diplomatik terputus antara dua Negara, atau jika sebuah misi secara permanen atau sementara ditarik kembali:

  • (a) Negara penerima harus, bahkan dalam kasus konflik bersenjata, menghormati dan melindungi tempat misi, bersama dengan propertinya dan arsip;
  • (b) Negara pengirim dapat mempercayakan hak asuh tempat misi, bersama dengan properti dan arsipnya, kepada Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima;
  • (c) Negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan kepentingannya dan kepentingan warga negaranya kepada Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima.

Pasal 46

Sebuah Negara pengirim dapat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara penerima, dan atas permintaan Negara ketiga yang tidak diwakili di Negara penerima, melakukan perlindungan sementara untuk kepentingan Negara ketiga dan warga negaranya.

Pasal 47

  1. Dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara penerima tidak boleh membedakan antara Negara-negara.
  2. Namun demikian, diskriminasi tidak boleh dianggap terjadi:
    • (a) Jika Negara penerima menerapkan salah satu ketentuan dari Konvensi ini secara terbatas karena penerapan yang membatasi ketentuan tersebut untuk misinya di Negara pengirim;
    • (b) Dimana berdasarkan kebiasaan atau kesepakatan Negara saling memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang dipersyaratkan oleh ketentuan Konvensi ini.

Pasal 48

Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dari salah satu badan khusus Pihak Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lain yang diundang oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. menjadi Pihak pada Konvensi, sebagai berikut: hingga 31 Oktober 1961 di Kementerian Federal untuk Urusan Luar Negeri Austria dan selanjutnya, hingga 31 Maret 1962, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal 49

Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 50

Konvensi ini akan tetap terbuka untuk aksesi oleh setiap Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebutkan dalam pasal 48. Instrumen aksesi harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 51

  1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen kedua puluh dua ratifikasi atau aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
  2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi kedua puluh dua, Konvensi akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi oleh Negara tersebut.

Pasal 52

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebutkan dalam pasal 48: 

  • (a) Tentang penandatanganan Konvensi ini dan tentang penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi, sesuai dengan pasal 48, 49 dan 50;
  • (b) Dari tanggal Konvensi ini akan mulai berlaku, sesuai dengan pasal 51.

Pasal 53

Naskah asli Konvensi ini, di mana teks Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama-sama otentik, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan resmi daripadanya ke semua Negara yang termasuk dalam salah satu dari empat kategori yang disebutkan dalam pasal 48.

SEBAGAI BUKTI,

Yang Berkuasa Penuh yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini. DIBUAT di Wina pada tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus enam puluh satu.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: