Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023
Hukum Positif Indonesia- Libur Nasional Tahun 2023 Cuti Bersama Ketetapan mengenai libur nasional dan cuti bersama tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.
Keep reading
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022
Badan Kepegawaian Negara telah mengirimkan Surat Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022 yang ditujukan kepada yang terhormat Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Berikut disampaikan jadwal seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga teknis tahun 2022 berdasarkan surat tersebut…
Keep reading
17 Partai Politik dan 6 Partai Politk Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan partai politik peserta pemilihan umum (Pemilu) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal…
Keep reading
Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab, serta Kewenangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hukum Positif Inndonesia- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta kewenangan Presiden secara garis besar. Melalui uraian singkat ini disampaikan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban, tanggung jawab serta kewenangan Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): Demi…
Keep reading
Persyaratan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Hukum Positif Indonesia- Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi mengejawantahkan hal tersebut salah satunya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden setiap lima tahun. Oleh karenanya persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia diatur dalam konstisusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun…
Keep readingJadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Surat Nomor 7302/B/GT.01.03/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penyampaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Guru ASN PPPK Tahun 2022 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN telah menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK tahun 2022 sebagai berikut:…
Keep reading
Garis Besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Hukum Positif Indonesia- Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) disebut kan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ditetapkan dengan undang-undang, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Dalam uraian ini disampaikan…
Keep reading
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pengguna Solar Subsidi dan Pertalite Roda 4 Melalui Aplikasi Mypertamina
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah dalam rangka memastikan penyaluran Bahan Bajar Minyak (BBM) subsidi tepat sasaran, maka mulai tanggal 1 Juli 2022 konsumen solar subsidi dan pertalite roda 4 diminta untuk mendaftarkan kendaraan beserta data diri melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun…
Keep reading
Persyaratan Sertifikasi Pendidik bagi Guru dalam Jabatan
Hukum Positif Indonesia- Guna memenuhi standar nasional pendidikan berkenaan dengan sertifikasi guru, khususnya sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang harus kita…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
