Tata Pemerintahan | Hukum Positif Indonesia

Anggaran

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah

Langkah-Langkah Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah

Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Aparatur

Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023

Kedudukan dan Tanggung Jawab, Tugas, dan Klasifikasi Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

Klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022

Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022

Panduan Penggunaan Aplikasi Pendataan Tenaga Non-ASN

Penjelasan Teknis Mengenai Ketentuan Umum Pemetaan Pegawai Non-ASN sebagaimana Tercantum dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Disampaikan pada Acara Sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Kelembagaan

Mengenal Persyarikatan Muhammadiyah

Mengenal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

17 Partai Politik dan 6 Partai Politk Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022

Provinsi Kalimantan Selatan

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Pemilihan Umum

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Lampung

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Jambi

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Riau

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Urusan Pemerintahan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Aceh

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau

Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 12

Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 9

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Urusan Pemerintahan Absolut

Yustisi

Hukum Positif Indonesia- Diskresi diatur dalam ketentuan Pasal 22 – Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Diskresi Pengertian diskresi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Yustisi

Mengenal Kewenangan Pemerintahan

Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan

Mengenal Administrasi Pemerintahan

Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Bendera Merah Putih, Bendera Bangsa Indonesia

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Moneter dan Fiskal

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Tahun Emisi 2022

Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 Tahun Emisi 2022

Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 Tahun Emisi 2022

Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 Tahun Emisi 2022

Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 10.000 Tahun Emisi 2022

Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan 5.000 Tahun Emisi 2022

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Urusan Pemerintah Konkuren

Kependudukan

Mengenal Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan data pribadi yang juga merupakan hak setiap warga negara, serta memberikan kepastian hukum, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengertian data pribadi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang…

Keep reading

Komunikasi dan Informasi

Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023

Hukum Positif Indonesia- Libur Nasional Tahun 2023 Cuti Bersama Ketetapan mengenai libur nasional dan cuti bersama tertuang dalam SKB No. 1006/2022, No. 3/2022 , dan No. 3/2022 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Selasa, 11 Oktober 2022.

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.