Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia: Pengembangan Literasi
Hukum Positif Indonesia- Pengembangan literasi merupakan materi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, namun materi ini dapat juga dimanfaatkan oleh para pembaca yang ingin mengembangan potensi diri. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Pengembangan literasi adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Literasi yang baik sangat penting…
Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia: Menulis
Hukum Positif Indonesia- Menulis adalah salah satu keterampilan penting dalam berkomunikasi. Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas berbagai aspek menulis, mulai dari dasar-dasar hingga teknik yang lebih kompleks. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pentingnya Menulis Jenis-Jenis Tulisan Langkah-Langkah Menulis Merencanakan Menyusun Menulis Draf Mengedit dan Merevisi Menyelesaikan Teknik Menulis yang…
Memahami Konsep Ultimum Remedium dalam Hukum Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Kita pasti pernah mendengar istilah ultimum remedium dalam sebuah ketentuan peraturan atau artikel hukum lainnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penerapan prinsip ini tidak hanya mendukung perlindungan hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penegakan hukum adil dan proporsional. Artikel ini akan membahas…
Kontribusi Indonesia dalam Standarisasi Nama Negara
Hukum Positif Indonesia- Dokumen di bawah ini menguraikan kontribusi Indonesia kepada Kelompok Ahli Nama Geografis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan fokus pada dokumen eksonim yang diperbarui untuk nama negara dunia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Latar Belakang dan Tujuan Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam forum United Nations Group of Experts on Geographical…
Sejarah dan Makna Hari Guru di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Singkat Hari Guru Tanggal 25 November diperingati sebagai hari guru, hal ini mempunyai latar belakang atau sejarah yang cukup panjang dimulai dari era kolonial Belanda, era pendudukan Jepang, dan era setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Era Kolonial Belanda Pada era kolonial…
Buku Bahasa Indonesia Kelas IX Kurikulum Merdeka Edisi Revisi
Hukum Positif Indonesia- Buku Bahasa Indonesia Kelas IX Kurikulum Merdeka Edisi Revisi dirancang untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa SMA. Buku ini mencakup berbagai aspek penting dalam penguasaan bahasa, seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Materi yang disajikan mengedepankan pendekatan kontekstual, sehingga siswa dapat mengaitkan pelajaran dengan pengalaman…
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Absolut
Yustisi
Yustisi
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Pedoman Penyusunan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan sistem yang dibuat untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal penyelenggaraannya dilaksanakan secara menyeluruh oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk itu Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem…
Makna dan Penggunaan Bendera Merah Putih
Hukum Positif Indonesia- Bendera merah putih merupakan salah satu sarana permesatu bangsa, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia, untuk pemerintah telah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu…
Moneter dan Fiskal
Moneter dan Fiskal
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan Lima Ribu (5000) Tahun Emisi 2022
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp5.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/12/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 5000 (lima ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang…
Ciri Uang Rupiah Kertas Pecahan Dua Ribu (2000) Tahun Emisi 2022
Hukum Positif Indonesia- Uang rupiah kertas Rp2.000,- tahun emisi 2022 mempunyai ciri umum dan ciri khusus sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/13/2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 2000 (dua ribu) Tahun Emisi 2022. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bagian Depan Ciri Umum Bagian Depan Uang…
Urusan Pemerintahan Konkuren
Pendidikan
Pendidikan
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 11
Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 11 Pengantar Prakata Daftar Isi Petunjuk Penggunaan Buku Bagian 1 Pancasila Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Glosarium Daftar Pustaka Daftar Sumber Gambar Indeks…
Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10
Sistematika Buku Pembelajaran Siswa Kurikulum Merdeka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas 10 Kata Pengantar Prakata Penulis Daftar Isi Petunjuk Penggunaan Buku Bagian 1 Pancasila Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika Bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Glosarium Daftar Pustaka Daftar Sumber…
Kesehatan
Kesehatan
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia: Aturan dan Tindakan
Hukum Positif Indonesia- Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah diatur dalam ketentuan Pasal 15 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat…
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Hukum Positif Indonesia- Kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dalam ketentuan Pasal 10 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Kedaruratan kesehatan masyarakat mempunyai pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang…
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Upaya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Dokumen Lingkungan dan Perizinan
Hukum Positif Indonesia- Pada artikel sebelumnya mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup telah diuraikan secara garis besar mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yaitu meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Beberapa instrumen yang digunakan pemerintah dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup…
Hukum Pengelolaan Sampah di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pertambahan penduduk dunia secara umumnya terus bertambah, dan khususnya negara Indonesia dari waktu ke waktu yang terus meningkat menimbulkan permasalahan tersendiri, salah satunya adalah sampah. Sudah tentu dengan bertambahnya jumlah penduduk berarti bertambah juga konsumsi penduduk yang secara otomatis juga meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah-sampah tersebut jika…
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
9 (Sembilan) Alasan Kepulangan Tenaga Kerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan data yang dilaporkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan penempatan, yang berisikan tentang data kepulangan dan data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia, maka dapat diketahui alasan kepulangan tenaga kerja migran Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Alasan Kepulangan…
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Pelindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia…
Kependudukan
Kependudukan
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Mengenal Kegiatan Administrasi Kependudukan
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal-pasalnya secara garis besar, bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di…
Hukum Kewarganegaraan Indonesia: Panduan Lengkap
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Perundangan-Undangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pengertian Warga Negara Warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006…
Perhubungan
Perhubungan
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Hukum Pelayaran di Indonesia: Pemahaman dan Regulasi
Hukum Positif Indonesia- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan letak geografisnya merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau besar. Sebagai sebuah negara kepulauan transportasi perairan merupakan transportasi yang dominan, sehingga diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya untuk menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor…
Pemahaman Hukum Laut Indonesia: Kedaulatan dan Yurisdiksi
Hukum Positif Indonesia- Dalam hal wilayah laut Indonesia telah diatur dalam Pasal 5 – Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara umum telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan…
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Hukum Positif Indonesia- Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan…
Panduan Pengalokasian Lahan di Batam
Hukum Positif Indonesia- Pengalokasian lahan di batam diatur dalam ketentuan Pasal 6 – Pasal 24 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lahan. Alokasi lahan adalah penyerahan bagian-bagian dari tanah hak pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada pengguna lahan, dalam…
Perdagangan
Perdagangan
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Perdagangan
Pengawasan dan Penyidikan dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan
Hukum Positif Indonesia- Pengawasan dan penyidikan bidang perdagangan diatur dalam ketentuan Pasal 98 – 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam uraian ini disaampaikan mengenai: Pengawasan Siapa yang mempunyai kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan? Kewenangan pengawasan dalam bidang perdagangan berada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan terlebih…
Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di Indonesia
Hukum Positif Indonesia- Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan Pasal 17 – Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Bentuk Kegiatan yang Dilarang dalam Praktik Monopoli dan Persaingan…
Komunikasi dan Informasi
Komunikasi dan Informasi
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Panduan Lengkap Kota Batam: Informasi dan Pariwisata
Hukum Positif Indonesia- Informasi Umum Kota Batam Wilayah Pemerintahan Kota Batam Kota Batam merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan…
Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 Berdasarkan Ketetapan Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 dengan surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor…
Aparatur
Aparatur
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Panduan Penggunaan Aplikasi Pendataan Tenaga Non-ASN
Hukum Positif Indonesia- Pendataan tenaga non-ASN bertujuan untuk mengetahui seberapa berat dan besar tingkat kesulitan dalam penyelesaian pendataan tenaga non-ASN. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengguna Aplikasi Pendataan Tenaga Non-ASN Pengguna aplikasi pendataan tenaga non-ASN adalah admin instansi. Admin Instansi Bagi pengguna aplikasi yang berstatus sebagai admin instansi, terlebih dahulu…
Penjelasan Teknis Mengenai Ketentuan Umum Pemetaan Pegawai Non-ASN sebagaimana Tercantum dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Disampaikan pada Acara Sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Sosialisasi Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2022. Sosialisasi ini bertujuan untuk persamaan cara pandang atas pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah baik pusat…
Anggaran
Anggaran
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Hukum Positif Indonesia- Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 12 Maret 2019, maka terdapat beberapa penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pegeloaan Keuangan Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran…
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pengadaan Barang Milik Negara/Daerah
Hukum Positif Indonesia- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik negara/daera di atur dalam ketentuan Pasal 9 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang…
Kelembagaan
Kelembagaan
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Mengenal Persyarikatan Muhammadiyah
Hukum Positif Indonesia- Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang sudah ada sejak tahun 1912 M. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Sejarah Singkat Beridirinya Persyarikatan Muhammadiyah Persyarikatan Muhammadiyah didirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan 18 November 1912 M. di Desa Kauman Jogyakarta oleh K.H. Ahmad…
Mengenal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Hukum Positif Indonesia- Mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diatur dalam ketentuan Pasal 37 – Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pusat Transaksi Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Pusat Transaksi Pelaporan dan Analisis…
Pemilihan Umum
Pemilihan Umum
Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.
Pemilihan Umum
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor Foto Calon Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat Tinggal 1. ABDUL KHARISMA’MUN, S.H. LAKI-LAKI KOTA JAKARTA BARAT/DKI JAKARTA 2. H. AHMAD KANEDI,S.H., M.H. LAKI-LAKI KOTA BENGKULU/BENGKULU 3. ANDRIAN WAHYUDI LAKI-LAKI…
Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan
Hukum Positif Indonesia- Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor Foto Calon Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat Tinggal 1. ABDUL AZIZ LAKI-LAKI KOTA PALEMBANG/SUMATERA SELATAN 2. AGUNG WIJAYA, S.H., M.H. LAKI-LAKI KOTA PALEMBANG/SUMATERA SELATAN 3. ALDINA MERIAMDAPUTRI PEREMPUAN…
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.