Ilmiah

Join 1,548 other followers

Tinjauan Yuridis

Pandangan Yuridis atas Petisi Pegawai Negeri Sipil Mengenai Tunjangan Hari Raya

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Tinjauan Pustaka Permasalahan Pembahasan Isi Petisi “THR” Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Negara Kesimpulan Saran Pendahuluan Dalam rangka menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat, penulis melalui Hukum Positif Indonesia menuliskannya berdasarkan data dan fakta secara yuridis berkenaan dengan judul artikel ini. Latar Belakang Mengikuti…

Keep reading

Dasar Perhitungan Zakat dalam Islam

Hukum Positif Indonesia- Zakat dalam Islam hukumnya adalah wajib, dan inilah salah satu perdagangan yang menguntungkan bagi umat Islam selama dijalankan sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Zakat Pengertian Zakat menurut Bahasa Pengertian Zakat menurut Istilah Jenis Zakat Zakat Nafs (jiwa)/Fithra Zakat Maal (Harta) Penerapan Zakat Harta dan Perhitungannya Ilustrasi…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Opini

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Bagi masyarakat Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah nama yang asing terutama dalam hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan atau aktivitas agama Islam di Indonesia. Namun begitu Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Majelis Ulama Indonesia…

Keep reading

Kewenangan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi yang Merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren

Hukum Positif Indonesia- Era otonomi daerah berdampak pada masalah pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota salah satunya dalam hal energi dan sumber daya mineral. Mencermati hal tersebut, maka pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan judul di atas memperhatikan fenomena yang…

Keep reading

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.



Jasa Konsultansi Skripsi Ilmu Hukum

Hukum Positif Indonesia sesuai dengan visinya “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berdasarkan Pancasila” dengan ini membuka layanan berupa konsultansi skripsi yang berkenaan dengan ilmu hukum bagi para mahasiswa yang tengah menjalani tahapan pembuatan skripsi. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengalami kendala dengan skripsi ilmu hukumnya, dapat menghubungi Hukum Positif Indonesia melalui whatsapp. Hukum Positif Indonesia melalui rendratopan.com juga … Continue reading Jasa Konsultansi Skripsi Ilmu Hukum

Transkrip Surat Terbuka Ruslan Buton dan Akibat Hukumnya

Sepekan belakangan ini rakyat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan tentang Ruslan Buton yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden republik Indonesia, ada kelompok yang pro dan kontra. Untuk itu penulis menyajikan transkrip surat terbuka Ruslan Buton dan ketentuan pasal yang dilanggar oleh Rusaln Buton sebagai konsekuensi hukumnya berdasarkan siaran pers Divisi Humas … Continue reading Transkrip Surat Terbuka Ruslan Buton dan Akibat Hukumnya


Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana