Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia BAB I Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1) BAB II Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4 – Pasal 16) BAB IV dihapus BAB V Kementerian Negara (Pasal 17) BAB VI Pemerintahan Daerah (Pasal 18 – Pasal 18B) BAB VII Dewan Perwakilan Rakyat…
Keep readingUndang-Undang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Pasal 4 – Pasal 15) BAB III Pencegahan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 16 – Pasal 31) BAB IV Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Pasal 32 – Pasal 46)…
Keep reading
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 4 – Pasal 105) BAB III Transfer ke Daerah (Pasal 106 – Pasal 139) BAB IV Pengelolaan Belanja Daerah (Pasal 140 – Pasal…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 3. Mengubah ketentuan Pasal 4. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2). Mengubah ketentuan Pasal 8. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (1). Menghapus ketentuan Pasal 11.…
Keep reading
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari 23 pasal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13 Keterangan: Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Peraturan Lain
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Sistematika Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tujuan Penetapan Rumpun Jabatan Fungsional (Pasal 2) BAB III Jenis Rumpun Jabatan Fungsional dan Jenjang Jabatan Fungsional (Pasal 3 – Pasal 8) BAB IV Ketentuan Peralihan (Pasal 9) BAB V Ketentuan Penutup (Pasal 10 – Pasal…
Keep reading
Anggaran Dasar Koprs Pegawai Republik Indonesia
Sistematika Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Nama, Sifat, Waktu, dan Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Dasar, Fungsi, dan Kedaulatan Organisasi (Pasal 5 – Pasal 7) BAB IV Visi, Misi, dan Program (Pasal 8 – Pasal 10) BAB V Jati Diri, Kode Etik, Lambang,…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Hukum Positif Indonesia 
You must be logged in to post a comment.