
Hukum Positif Indonesia-
Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah
- BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 10).
- BAB II Jenis Fleksibilitas Kerja (Pasal 11 – Pasal 21).
- BAB III Kriteria Fleksibilitas Kerja (Pasal 22 – Pasal 27).
- BAB IV Mekanisme Penerapan Fleksibilitas Kerja (Pasal 28 – Pasal 33).
- BAB V Kode Etik dan Kode Perilaku Penerapan Fleksibilitas Kerja (Pasal 34).
- BAB VI Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 35 – Pasal 36).
- BAB VII Pembinaan (Pasal 37).
- BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 38 – Pasal 39).
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267
