Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 10).
  2. BAB II Jenis Fleksibilitas Kerja (Pasal 11 – Pasal 21).
  3. BAB III Kriteria Fleksibilitas Kerja (Pasal 22 – Pasal 27).
  4. BAB IV Mekanisme Penerapan Fleksibilitas Kerja (Pasal 28 – Pasal 33).
  5. BAB V Kode Etik dan Kode Perilaku Penerapan Fleksibilitas Kerja (Pasal 34).
  6. BAB VI Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 35 – Pasal 36).
  7. BAB VII Pembinaan (Pasal 37).
  8. BAB VIII Ketentuan Penutup (Pasal 38 – Pasal 39).

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Back to top