Bentuk Kontrak
By: Rendra Topan Bentuk kontrak diatur dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bentuk kontrak yang dimaksud dalam peraturan presiden ini merupakan bentuk kontrak yang berkenaan […]
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Sifat, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Tempat Kedudukan (Pasal 5) BAB IV Fungsi, Tugas dan Wewenang (Pasal 6 – […]
Jenis Kontrak
By: Rendra Topan Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah baik yang menggunakan metode penyedia maupun metode swakelola diperlukan sebuah dokumen yang disebut kontrak. Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor […]
Penetapan HPS
By: Rendra Topan Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan tahapan dari persiapan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui metode penyedia. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Presiden Nomor 16 […]
Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan
By: Rendra Topan Pemerintah melalui Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu […]
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kewenangan Penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 2 – Pasal 6) BAB III Permintaan Informasi tentang Rahasia Bank dan Informasi tentang Rekening Efek pada […]
Penghapusan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
By: Rendra Topan Terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik akan dilakukan pengahapusan oleh penyelenggara sistem elektronik selama informasi dan dokumen tersebut tidak relevan, dimana informasi dan dokumen tersebut memperoses data pribadi yang […]
Proses Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Arikel sebelumnya telah diuraikan tentang tata kelola sistem elektronik yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara sistem elektronik, dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan data pribadi pengguna sistem […]
Tata Kelola Sistem Elektronik
By: Rendra Topan Sistem elektronik harus dikelola dengan baik dan benar oleh penyelenggaranya untuk melindungi konsumen yang dalam hal ini adalah pengguna sistem tersebut. Untuk itu pemerintah mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor […]
Pemberhentian PNS Karena Sudah Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara
By; Rendra Topan Alasan selanjutnya seseorang dapat diberhentikan sebagai PNS adalah karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara. Adapun pejabat negara dimaksud, dalam Pasal 256 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun […]
