-
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tujuan (Pasal 2) BAB III Jenis, Warna, dan Model (Pasal 3) BAB IV Pengadaan dan Penggunaan (Pasal 4 – Pasal 5) BAB V Sanksi […]
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup dan Kriteria (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Mekanisme Penyetaraan Jabatan (Pasal 5 – Pasal 15) BAB IV Ketentuan Penutup (Pasal 16 […]
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup, Kriteria, dan Persyaratan (Pasal 2 – Pasal 8) BAB III Mekanisme Penyetaraan Jabatan (Pasal 9 – Pasal 14) BAB IV Penetapan Angka Kredit […]
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Mekanisme Kerja (Pasal 7 – Pasal 21) BAB III Proses Bisnis (Pasal 22) BAB IV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 23 – Pasal […]
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Perencanaan Kinerja Pegawai (Pasal 7 – Pasal 15) BAB III Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja Pegawai (Pasal 16 – Pasal 22) BAB IV […]
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Read moreAdvertisements Sistematika eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Informasi Pemerintahan Daerah (Pasal 4 – Pasal 6) BAB III Informasi Pembangunan Daerah (Pasal 7 – Pasal 16) BAB IV Informasi Keuangan Daerah (Pasal 17 – Pasal 23) BAB […]
-
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Terdiri dari 7 (tujuh) pasal. Lampiran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707
-
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari 2 (dua) pasal. Lampiran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296
-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan Terdapat 9 (sembilan) pasal. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429
-
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
Read moreAdvertisements Sistemtaika Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 ) BAB II Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (Pasal 2 – Pasal 10) BAB III Pengelolalaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Pasal 11 – Pasal 17) BAB IV Pengendalian Pengalihan […]
-
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 – 2042
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022- 2042 BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Cakupan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara (Pasal 2) BAB III Peran dan Fungsi Rencana Tata RUang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara (Pasal 3 – […]
-
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara Terdiri dari 5 (lima) pasal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103
-
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tantang Otorita Ibu Kota Nusantara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Struktur Organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara (Pasal 4 – Pasal 19) BAB IV Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Nusantara (Pasal 20) BAB V […]
-
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tujuan (Pasal 2) BAB III Penyelenggaraan Reforma Agraria (Pasal 3 – Pasal 16) BAB IV Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria (Pasal 17) BAB V Kelembagaan Reforma Agraria (Pasal 18 – Pasal 22) BAB VI Kewajiban dan […]
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Aset Kripto (Pasal 2 -Pasal 18) BAB III Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan sehubungan dengan Aset Kripto (Pasal 19 – Pasal 31) […]
-
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahu 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Terdiri dari 9 (sembilan) Pasal. Lampiran BAB I Pendahuluan BAB II Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Provinsi BAB III Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota […]
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 7) BAB II Kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi (Pasal 8 – Pasal 11) BAB III Mekanisme Penyederhanaan Organisasi (Pasal 12 – Pasal 16) BAB […]
-
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara
Read moreAdvertisements Sistematika Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara Keputusan Presiden ini terdiri dari 3 diktum.
-
Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala
Read moreAdvertisements Sistematika Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Peggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Umum Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara Suara yang Dipancarkan Melalui Pengeras Suara Perlu Diperhatikan Kualitas dan Kelayakannya. Pembinaan dan Pengawasan Umum a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. […]
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Sistem Manajemen Kinerja PNS ((Pasal 4 – Pasal 19) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 20) Lampiran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor […]
-
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
Read moreAdvertisements Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I Pendahuluan (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Persayaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Pasal 3 – Pasal 9) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 10) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1230 […]
You must log in to post a comment.