Sumber Hukum | Hukum Positif Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua

Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I […]

inPeraturan Lain

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran dan Manfaat Jaminan Hari Tua

Sistematika Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua BAB I […]

inPeraturan Lain

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 22 tentang Kementerian Perdagangan BAB I Kedudukan, Tugas, dan Fungsi (Pasal 1 – Pasal […]

inPeraturan Lain

Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara

Sistematika Peraturan Presiden Nomor 118 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan […]

inPeraturan Lain

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah

Sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri […]

inPeraturan Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9 Keterangan: […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam BAB I Ketentuan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal I Perubahan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal I Pasal II Lembaran Negara […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Keterangan: […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor […]

inUndang-Undang

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Tujuan […]

inPeraturan Lain

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan […]

inUndang-Undang

Anggaran Dasar Koprs Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Nama, Sifat, Waktu, dan […]

inPeraturan Lain

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia Terdiri dari tiga pasal, ditetapkan […]

inPeraturan Lain

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Lembaran Negara Republik Indonesia […]

inPeraturan Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Penyelenggaraan Kepalangmerahan (Pasal 2 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 382

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, IKan, dan Tumbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB […]

inUndang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Terdiri […]

inPeraturan Pemerintah