Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Lingkup Pelindungan Paten (Pasal 2 – Pasal 23)
3. BAB III Permohonan Paten (Pasal 24 – Pasal 45)
4. BAB IV Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif (Pasal 46 – Pasal 56)
5. BAB V Persetujuan dan Penolakan Permohonan (Pasal 57 – Pasal 63)
6. BAB VI Komisi Banding Paten dan Permohonan Banding (Pasal 64 – Pasal 73)
7. BAB VII Pengalihan Hak, dan Paten sebagai Objek Jaminan Fidusia (Pasal 74 – Pasal 108)
8. BAB VIII Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah (Pasal 109 – Pasal 120)
9. BAB IX Paten Sederhana (Pasal 121 – Pasal 124)
10. BAB X Dokumentasi dan PElayanan Informasi Paten (Pasal 125)
11. BAB XI Biaya (Pasal 126 – Pasal 129)
12. BAB XII Penghapusan Paten (Pasal 130 – Pasal 141)
13. BAB XIII Penyelesaian Sengketa (Pasal 142 – Pasal 154)
14. BAB XIV Penetapan Sementara Pengadilan (Pasal 155 – Pasal 158)
15. BAB XV Penyidikan (Pasal 159)
16. BAB XVI Perbuatan yang Dilarang (Pasal 160)
17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 161 – Pasal 166)
18. BAB XVIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 167 – Pasal 168)
19. BAB XIX Ketentuan Peralihan (Pasal 169)
20. BAB XX Ketentuan Penutup (Pasal 170 – Pasal 173)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024.