Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3).
  2. BAB II Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 4 – Pasal 105).
  3. BAB III Transfer ke Daerah (Pasal 106 – Pasal 139).
  4. BAB IV Pengelolaan Belanja Daerah (Pasal 140 – Pasal 153).
  5. BAB V Pembiayaan Utang Daerah (Pasal 154 – Pasal 163).
  6. BAB VI Pembentukan Dana Abadi (Pasal 164 – Pasal 166).
  7. BAB VII Sinergi Pendanaan (Pasal 167 – Pasal 168).
  8. BAB VIII Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (Pasal 169 – Pasal 180).
  9. BAB IX Ketentuan Pidana (Pasal 181 – Pasal 185).
  10. BAB X Ketentuan Lain-Lain (Pasal 186).
  11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 187 – Pasal 188).
  12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 189 – Pasal 193).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d