Categories
Sumber Hukum Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

 Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan RUang Lingkup Usaha Penjaminan (Pasal 2 – Pasal 6)
  3. BAB III Badan Hukum dan Permodalan (Pasal 7 – Pasal 12)
  4. BAB IV Kepemilikan dan Kepengurusan (Pasal 13 – Pasal 17)
  5. BAB V Izin Usaha (Pasal 18 – Pasal 24)
  6. BAB VI Kantor Cabang (Pasal 25)
  7. BAB VII Tata Kelola, Pnegawasan, dan Pelaporan (Pasal 26 – Pasal 28)
  8. BAB VIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, dan Kepailitan (Pasal 29 – Pasal 31)
  9. BAB IX Pencabutan Izin Usaha (Pasal 32 – Pasal 37)
  10. BAB X Penyelenggaraan Penjaminan (Pasal 38 – Pasal 50)
  11. BAB XI Asosiasi Lembaga Penjamin, Lembaga Penunjang Jaminan, dan Profesi Penyedia Jasa Bagi Lembaga Penjamin (Pasal 51 – Pasal 53)
  12. BAB XII Penyelesaian Sengketa (Pasal 54 – Pasal 55)
  13. BAB XIII Sanksi Admnistratif (Pasal 56)
  14. BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 57 – Pasal 59)
  15. BAB XV Ketentuan Peralihan (Pasal 60 – Pasal 62)
  16. BAB XVI Ketentuan Penutup (Pasal 63 – Pasal 65)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.