Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Hukum Positif Indonesia-

 Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
2. BAB II Asas, Tujuan, dan RUang Lingkup Usaha Penjaminan (Pasal 2 – Pasal 6).
3. BAB III Badan Hukum dan Permodalan (Pasal 7 – Pasal 12).
4. BAB IV Kepemilikan dan Kepengurusan (Pasal 13 – Pasal 17).
5. BAB V Izin Usaha (Pasal 18 – Pasal 24).
6. BAB VI Kantor Cabang (Pasal 25).
7. BAB VII Tata Kelola, Pnegawasan, dan Pelaporan (Pasal 26 – Pasal 28).
8. BAB VIII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, dan Kepailitan (Pasal 29 – Pasal 31).
9. BAB IX Pencabutan Izin Usaha (Pasal 32 – Pasal 37).
10. BAB X Penyelenggaraan Penjaminan (Pasal 38 – Pasal 50).
11. BAB XI Asosiasi Lembaga Penjamin, Lembaga Penunjang Jaminan, dan Profesi Penyedia Jasa Bagi Lembaga Penjamin (Pasal 51 – Pasal 53).
12. BAB XII Penyelesaian Sengketa (Pasal 54 – Pasal 55).
13. BAB XIII Sanksi Admnistratif (Pasal 56).
14. BAB XIV Ketentuan Pidana (Pasal 57 – Pasal 59).
15. BAB XV Ketentuan Peralihan (Pasal 60 – Pasal 62).
16. BAB XVI Ketentuan Penutup (Pasal 63 – Pasal 65).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.