Membuka Cakrawala Menuju Bijaksana
Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi dan Ketentuan Pidananya
Hukum Positif Indonesia- Hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi dan ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Larangan dalam Penggunaan Data Pribadi Larangan dalam penggunaan data pribadi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 65 – Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan…
Keep reading
Mengenal Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melindungi hak asasi manusia berkenaan dengan data pribadi yang juga merupakan hak setiap warga negara, serta memberikan kepastian hukum, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pengertian data pribadi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang…
Keep reading
Hak dan Kewajiban Klien Pemasyarakatan
Hukum Positif Indonesia- Seseorang yang mendapatkan pembimbingan kemasyarakatan disebut dengan klien pemasyarakatan, yang juga memiliki hak dan kewajiban. Mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Klien pemasyarakatan memiliki pengertian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
Keep reading
Hak dan Kewajiban Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Anak Binaan
Hukum Positif Indonesia- Hak dan kewajiban anak yang berkonflik dengan hukum dan anak binaan diatur dalam ketentuan Pasal 12 – Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang terlebih dahulu harus kita ketahui berkenaan dengan anak yang berkonflik dengan hukum dan anak binaan. Anak…
Keep reading
Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana
Hukum Positif Indonesia- Guna menjamin implementasi hak asasi manusia bagi tahanan dan narapidana, pemerintah mengaturnya dalam ketentuan Pasal 7 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Tahan dan narapidana mempunyai pengertian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Tahanan Berdasarkan…
Keep reading
Mengenal Sistem Pemasyarakatan
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan prinsip perlindungan hukum berkenaan dengan yang asasi manusia sehubungan dengan perampasan kemerdekaan seseorang dengan melakukan penahanan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Pemasyarakatan Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22…
Keep reading
Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan guna meningkatkan produktivitas kerja, serta menjamin kepastian hukum berkenaan dengan hari kerja dan jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam uraian ini…
Keep reading
Kedudukan dan Tanggung Jawab, Tugas, dan Klasifikasi Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
Hukum Positif Indonesia- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri…
Keep reading
Klasifikasi dan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka penyederhanaan birokrasi melalui transformasi briokrasi yang dinamis, dan professional di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian…
Keep reading
Ketentuan Peralihan Berkenaan dengan Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Hukum Positif Indonesia- Untuk pertama kalinya sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didasarkan pada kondisi sosiologis bangsa Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam rangka pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 624…
Keep reading
Mengenal Istilah DEELNEMING
Hukum Positif Indonesia- Dalam hukum pidana dikenal istilah deelneming, yang secara umum memiliki makna turut serta. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Deelneming berasal dari bahasa Belanda yaitu “deelnemen”. Deelneming memiliki arti yaitu penyertaan. penyertaan (Deelneming) adalah bentuk turut serta/terlibatnya orang secara psikis maupun fisik yang masing-masing melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Keterlibatan…
Keep reading
Mengenal Istilah SAMENLOOP
Hukum Positif Indonesia- Istilah samenloop digunakan dalam hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Samenloop adalah perbarengan tindak pidana dimana seseorang melakukan perbuatan melanggar beberapa peraturan hukum pidana yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim. Macam-Macam Samenloop Berdasarkan…
Keep readingLoading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.
Get new content delivered directly to your inbox.
You must be logged in to post a comment.