Undang-Undang | Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Hukum Positif Indoensia- Sistematika Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 Tediri dari […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Extradition)

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Nomor 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Nomor 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Privinsi Sulawesi Tenggara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Privinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Repbulik Indonesia […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara Lembaran Negara Republik Indonesia […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara Lembaran Negara Republik Indonesia […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara Lembaran Negara Republik Indonesia […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara Lembaran Negara Republik […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi Terdiri dari 5 (lima) pasal dan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah […]

inUndang-Undang

Kategori: Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Extradition)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 3 Nomor 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Privinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat

Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan