Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Lingkup Merek (Pasal 2 – Pasal 3)
3. BAB III Permohonan Pendaftaran Merek (Pasal 4 – Pasal 19)
4. BAB IV Pendaftaran Merek (Pasal 20 – Pasal 40)
5. BAB V Pengalihan dan Lisensi (Pasal 41 – Pasal 45)
6. BAB VI Merek Kolektif (Pasal 46 – Pasal 51)
7. BAB VII Permohonan Pendaftaran Merek Internasional (Pasal 52)
8. BAB VIII Indikasi Geografis (Pasal 53 – Pasal 55)
9. BAB IX Pendaftaran Indikasi Geografis (Pasal 56 – Pasal 65)
10. BAB X Pelanggaran dan Gugatan (Pasal 66 – Pasal 69)
11. BAB XI Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis (Pasal 70 – Pasal 71)
12. BAB XII Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek (Pasal 72 – Pasal 79)
13. BAB XIII Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek dan Indikasi Geografis (Pasal 80 – Pasal 81)
14. BAB XIV Biaya (Pasal 82)
15. BAB XV Penyelesaian Sengekta (Pasal 83 – Pasal 93)
16. BAB XVI Penetapan Sementara Pengadilan  (Pasal 94 – Pasal 98)
17. BAB XVII Penyidikan (Pasal 99)
18. BAB XVIII Ketentuan (Pasal 100 – Pasal 103)
19. BAB XIX Ketentuan Peralihan (Pasal 104 – Pasal 105)
20. BAB XX Ketentuan Penutup (Pasal 106 – Pasal 109)

Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 252

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020