Anggaran Dasar Koprs Pegawai Republik Indonesia

Sistematika Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Nama, Sifat, Waktu, dan Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 4)
  3. BAB III Dasar, Fungsi, dan Kedaulatan Organisasi (Pasal 5 – Pasal 7)
  4. BAB IV Visi, Misi, dan Program (Pasal 8 – Pasal 10)
  5. BAB V Jati Diri, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut (Pasal 11)
  6. BAB VI Keanggotaan, Hak, dan Kewajiban (Pasal 12 – Pasal  14)
  7. BAB VII Kepengurusan (Pasal 15 – Pasal 16)
  8. BAB VII Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, dan Penasehat Nasional (Pasal 17 – Pasal 21)
  9. BAB IX Dewan Pengurus dan Penasehat Provinsi (Pasal 22 – Pasal Pasal 23)
  10. BAB X Dewan Pengurus dan Penasehat Kabupaten/Kota/Kotamadya (Pasal 24 – Pasal 25)
  11. BAB XI Pengurus dan Penasehat Kecamatan/Distrik (Pasal 26 – Pasal 27)
  12. BAB XII Pengurus dan Penasehat Desa/Kelurahan (Pasal 28 – Pasal 29)
  13. BAB XIII Pengurus dan Penasehat Unit dan Sub Unit Nasional (Pasal 30 – Pasal Pasal 34)
  14. BAB XIV Pengurus dan Penasehat Unit Provinsi (Pasal 35 – Pasal 36)
  15. BAB V Pengurus dan Penasehat Unit Kabupaten/Kota/Kotamadya (Pasal 37 – Pasal 38)
  16. BAB XVI Musyawarah dan Rapat Kerja (Pasal 39 – Pasal 50)
  17. BAB XVIII Keuangan (Pasal 51)
  18. BAB XVIII Laporan dan Pertanggungjawaban (Pasal 52 – Pasal 53)
  19. BAB XIX Ketentuan Lain-Lain (Pasal 54)
  20. BAB XX Penutp (Pasal 55)

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d