Sumber Hukum | Hukum Positif Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor […]

inPeraturan Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Berita […]

inPeraturan Lain

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE […]

inPeraturan Lain

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 tentang Bea Meterai BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Objek, Tarif […]

inUndang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Berita Negara Republik Indonesia […]

inPeraturan Lain

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer

Sistematika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu […]

inPeraturan Lain

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor […]

inUndang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi […]

inPeraturan Lain

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme […]

inUndang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik […]

inPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 – 2024

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme […]

inPeraturan Lain

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Sistematika Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal I Pasal II […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Keterangan:

inUndang-Undang

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah

Sistematika Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil […]

inPeraturan Lain

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Sistematika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, Fungsi, dan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Sistematika Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Keterangan:

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup dan Tujuan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Keterangan: […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Asas dan Tujuan (Pasal […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sistematika Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4) BAB […]

inUndang-Undang