Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
  2. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi (Pasal 2 – Pasal 4).
  3. BAB III Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan (Pasal 5 – Pasal 17).
  4. BAB IV Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS (Pasal 18 – Pasal 26).
  5. BAB V Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewas Pengawas Syariah, DIreksi, dan Tenaga Kerja Asing (Pasal 27 – Pasal 33).
  6. BAB VI Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah (Pasal 34 – Pasal 40).
  7. BAB VII Rahasia Bank (Pasal 41 – Pasal 49).
  8. BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 50 – Pasal 54).
  9. BAB IX Penyelesaian Sengketa (Pasal 55).
  10. BAB X Sanksi Administratif (Pasal 56 – Pasal 58).
  11. BAB XI Ketentuan Pidana (Pasal 59 – Pasal 66).
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 67 – Pasal 68).
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 69 – Pasal 70).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94

Keterangan:

  1. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
  2. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: