Categories
Umum

Kosakata Hukum (II)

B

Badan

  • Badan; (pajak dan retribusi) Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  • Badan; (pendapatan negara) Sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
  • Badan; (statistik) Badan Pusat Statistik.
  • Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
  • Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata); Badan atau Pejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara.
  • Badan Hukum; Badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
  • Badan Kepegawaian Negara (BKN); Lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undangundang ini.
  • Badan Klasifikasi; (pelayaran) Lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
  • Badan Pelaksana; (migas) Suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Badan Pengatur; (migas) Suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
  • Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); Badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
  • Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT); Badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
  • Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu); Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu kabupaten/Kota); Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
  • Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi); Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.
  • Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi); Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
  • Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (Badan Pengawas); Unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
  • Badan Pengelola Tapera (BP Tapera); Badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
  • Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
  • Badan Peradilan; Penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional; Badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
  • Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain; Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  • Badan Publik; (keterbukaan informasi) Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
  • Badan Standardisasi Nasional (BSN); Lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
  • Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.
  • Badan Usaha; Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
  • Badan Usaha; (cipta kerja) Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha danf atau kegiatan pada bidang tertentu.
  • Badan Usaha; (informasi elektronik) Perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
  • Badan Usaha; (migas) Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Badan Usaha; (pelayaran) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
  • Badan Usaha; (pertambangan) Setiap badan hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Badan Usaha Angkutan Udara; Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
  • Badan Usaha Bandar Udara; Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
  • Badan Usaha di Bidang Jalan Tol; (Badan Usaha) Badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  • Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN); (pertambangan) BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
  • Badan Usaha Pelabuhan; Badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Bagasi

  • Bagasi Kabin; (penerbangan) barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.
  • Bagasi Tercatat; (penerbangan) Barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.

Bagian

  • Bagian Bersama; (rumah susun) Bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

Bahan

  • Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (pajak dan retribusi) Semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
  • Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB); Semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
  • Bahan; Unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
  • Bahan Bakar Minyak; Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
  • Bahan Bakar Nuklir; Bahan yang dapat menghasilkan proses transformasi inti berantai.
  • Bahan Baku; (perindustrian) Bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
  • Bahan Galian Nuklir; Bahan dasar untuk pembuatan bahan bakar nuklir.
  • Bahan Nuklir; Bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
  • Bahan Pakan; Bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
  • Bahan Peledak;Semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
  • Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; Bahan kimia sintetik, bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan OPT dalam usaha hortikultura.

Bakalan

  • Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging (Bakalan); Ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

Baku

  • Baku Mutu Lingkungan Hidup; Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Balai

  • Balai Pemasyarakatan (Bapas); Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Bandar

  • Bandar Udara; Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
  • Bandar Udara Domestik; Bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
  • Bandar Udara Internasional; Bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
  • Bandar Udara Khusus; Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
  • Bandar Udara Pengumpan (spoke); Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
  • Bandar Udara Pengumpul (hub); Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
  • Bandar Udara Umum; Bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.

Bangunan

  • Bangunan; (anggaran) Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
  • Bangunan; (pajak dan retribusi) Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
  • Bangunan Cagar Budaya; Susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
  • Bangunan Gedung; Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bank

  • Bank; Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
  • Bank; (keuangan) Bank sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
  • Bank; (tapera) Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
  • Bank Indonesia; Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.
  • Bank Indonesia; (mata uang) Bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Bank Konvensional; Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.
  • Bank Kustodian; Bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain; termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain; menyelesaikan transaksi efek; dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
  • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BiPiH); Bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
  • Bank Perantara; (keuangan) Bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
  • Bank Perkreditan Rakyat; Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • Bank Persepsi; (pajak) Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.
  • Bank Sistemik; (keuangan) Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
  • Bank Syariah; Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  • Bank Umum; Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • Bank Umum Konvensional; Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  • Bank Umum Syariah; Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bantuan

  • Bantuan Darurat Bencana; Upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
  • Bantuan Hukum; Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
  • Bantuan Iuran; (jaminan sosial) Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
  • Bantuan Pangan; Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

Barang

  • Barang; Setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
  • Barang; (kekarantinaan) Produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda lalatyang digunakan dalam Alat Angkut.
  • Barang; (perdagangan) Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
  • Barang; (perlindungan konsumen) Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
  • Barang; (persaingan usaha) Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
  • Barang; (standar nasional) Setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
  • Barang Bercampur; Barang-barang yang secara alami atau kebiasaan dalam praktik perdagangan dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur.
  • Barang dan Jasa Tertentu; (anggaran) Barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
  • Barang Milik Daerah; Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  • Barang Milik Negara; Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  • Barang Tertentu; Barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.

Batubara

  • Batubara; Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Bawahan

  • Bawahan; (militer) Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada Militer lainnya.

Bea

  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  • Bea Keluar; Pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
  • Bea Masuk; Pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
  • Bea Meterai; Pajak atas Dokumen.
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bela

  • Bela Negara; Tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.

Belanja

  • Belanja Daerah; Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
  • Belanja Daerah; Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  • Belanja Daerah; (keuangan negara) Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  • Belanja Negara; Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Bencana

  • Bencana; Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  • Bencana Alam; Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
  • Bencana Nonalam; Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  • Bencana Pesisir; Kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  • Bencana Sosial; Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Benda

  • Benda; Segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
  • Benda Bersama; (rumah susun) Benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
  • Benda Cagar Budaya; Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bendahara

  • Bendahara; (BPK) Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
  • Bendahara Umum Negara; (PNBP) Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Benih

  • Benih Hewan (Benih); Bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
  • Benih Hortikultura (benih); Tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
  • Benih Tanaman (benih); Tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.

Bentuk

  • Bentuk Usaha Tetap; (migas) Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Berhenti

  • Berhenti; (lalu lintas) Keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.

Berita

  • Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan mengenai Merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
  • Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman; Suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepentingan umum.

Biaya

  • Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA); Biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan . untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
  • Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH); Sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
  • Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPiH); Sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.
  • Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BiPiH Khusus); Sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus.

Bibit

  • Bibit Hewan (Bibit); Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Bintang

  • Bintang; (tanda jasa)Tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang.

Bio

  • Bioekoregion; Bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.

Biro

  • Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures) Biro yang dibentuk berdasarkan Konvensi Meter;

Budaya

  • Budaya bangsa; Seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan hasil karya bangsa Indonesia di seluruh wilayah nusantara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku

  • Buku Daftar Umum; (dana pensiun) Buku yang berisikan daftar pengesahan atas peraturan Dana Pensiun serta perubahan-perubahannya dan setiap saat dapat dilihat oleh umum;

Bumi

  • Bumi; (anggaran); Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
  • Bumi; (pajak dan retribusi) Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Burung

  • Burung Walet; Satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.