Rendra Topan
Hukum Positif Indonesia-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sejumlah azas-azas hukum pidana yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa azas yang tercantum dalam undang-undang tersebut:
- Azas Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Lege): Tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang. Ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang tidak diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku.
- Azas Kebangkitan (Rehabilitasi): Merupakan prinsip yang menekankan pada rehabilitasi pelaku tindak pidana, tidak hanya menghukumnya. Ini bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.
- Azas Proporsionalitas: Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan. Hukum pidana harus menerapkan sanksi yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindakan pelaku.
- Azas Non-Diskriminasi: Hukum pidana berlaku secara adil tanpa membedakan status sosial, ras, agama, atau identitas pribadi lainnya. Semua individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama.
- Azas Tanggung Jawab Pribadi: Menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga tidak dapat dihukum karena tindakan orang lain.
- Azas Keputusan Cepat: Proses hukum harus dilakukan dengan efisien dan cepat untuk menjamin kepastian hukum, baik bagi korban maupun pelaku.
- Azas Pembangunan Keselamatan: Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan menegakkan tata tertib, bukan semata-mata untuk memberikan hukuman.
Azas-azas ini menjadi landasan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan. -RenTo180526-
