
Hukum Positif Indonesia-
Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
- BAB II Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4).
- BAB III Kelembagaan (Pasal 5 – Pasal 12).
- BAB IV Perbankan (Pasal 13 – Pasal 15).
- BAB V Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing (Pasal 16 – Pasal 50).
- BAB VI Perasuransian (Pasal 51 – Pasal 52).
- BAB VII Auransi Usaha Bersama (Pasal 53 – Pasal 78).
- BAB VIII Program Penjaminan Polis (Pasal 79 – Pasal 103).
- BAB IX Penjaminan (Pasal 104 – Pasal 105).
- BAB X Usaha Jasa Pembiayaan (Pasal 106 – Pasal 129).
- BAB XI Kegiatan Usaha Bulion (Bullion) (Pasal 130 – Pasal 132).
- BAB XII Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun (Pasal 133 – Pasal 200).
- BAB XIII Koperasi di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 201 – Pasal 202).
- BAB XIV Lembaga Keuangan Mikro (Pasal 203 – Pasal 204).
- BAB XV Konglomerasi Keuangan (Pasal 205 – Pasal 212).
- BAB XVI Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Pasal 213 – Pasal 221).
- BAB XVII Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Pasal 222 – Pasal 224).
- BAB XVIII Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen (Pasal 225 – Pasal 248).
- BAB XIX Akses Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 249 – Pasal 251).
- BAB XX Sumber Daya Manusia (Pasal 252 – Pasal 273).
- BAB XXI Stabilitas Sistem Keuangan (Pasal 274 – Pasal 276).
- BAB XXII Lembaga Pembiayaan (Pasal 277 – Pasal 278).
- BAB XXIII Sanksi Administratif (Pasal 279 – Pasal 286).
- BAB XXIV Ketentuan Pidana (Pasal 287 – Pasal 306).
- BAB XXV Ketentuan Lain-Lain (Pasal 307).
- BAB XXVI Ketentuan Peralihan (Pasal 308 – Pasal 325).
- BAB XXVII Ketentuan Penutup (Pasal 326 – Pasal 341).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4
Keterangan: Mengubah;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.
You must log in to post a comment.