Arsip – Laman 64 – Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

inOrganisasi Nonpemerintahan

Tujuan dan Fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Menghasut di Indonesia

inYustisi

Jenis Perizinan Senjata Api Nonorganik TNI/POLRI

inPeraturan Lain

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

inOrganisasi Pemerintahan

Tugas dan Kewenangan Kepolisian Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Pengertian dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Gambaran Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

inPeraturan Lain

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan

inPeraturan Lain

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia

inOrganisasi Pemerintahan

Pengaturan Hukum Tentara Nasional Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Strategi Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

inKetenagakerjaan

Matriks Perubahan Pengaturan Uang Pesangon antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

inKetenagakerjaan

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

inAparatur

Tingkatan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Pelanggarannya

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung