Arsip – Laman 65 – Hukum Positif Indonesia

Hukum Positif Indonesia

inPemilihan Umum

Matriks Perubahan dan Penyisipan Pasal antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

alcohol barrel basement beer

Panduan Lengkap Pendaftaran Gudang di Indonesia

inPeraturan Lain

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

inKeuangan

Jenis-Jenis Pendapatan Daerah Menurut PP No. 12 Tahun 2019

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang

inKeuangan

Sumber Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

inYustisi

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi)

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

person holding black pen

inKeuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

inMoneter dan Fiskal

Panduan PPN untuk Transaksi Digital di Indonesia

inPeraturan Lain

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

inKeuangan

Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

inAparatur

Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN)

inAparatur

Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

inKomunikasi dan Informasi

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 Berdasarkan Ketetapan Pemerintah

inIlmiah

Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah

Pengawasan dan Penyidikan dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan

inPendidikan

Hak dan Kewajiban Guru, serta Komponen Penghasilannya

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor

inAparatur

Mekanisme Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

inPendidikan

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Guru

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat di Indonesia

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

industry technology station tower

Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ketenagalistrikan

Perjanjian yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Sehubungan dengan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kewenangan Pemerintah dalam Penguasaan dan Pengusahaan Ketenagalistrikan