Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1).
2. BAB II Asas, Tujuan, dan Lingkup Pengaturan (Pasal 2 – Pasal 4).
3. BAB III Perencanaan (Pasal 5 – Pasal 10).
4. BAB IV Penggunaan Lahan (Pasal 11 – Pasal 18).
5. BAB V Pembenihan (Pasal 19 – Pasal 31).
6. BAB VI Budi Daya Tanaman Perkebunan (Pasal 32 – Pasal 38).
7. BAB VII Usaha Perkebunan (Pasal 39 – Pasal 71).
8. BAB VIII Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Pasal 72 – Pasal 80).
9. BAB IX Penelitian dan Pengembangan (Pasal 81 – Pasal 85).
10. BAB X Sistem Data dan Informasi (Pasal 86 – Pasal 87).
11. BAB XI Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pasal 88 – Pasal 92).
12. BAB XII Pembiayaan Usaha Perkebunan (Pasal 93 – Pasal 94).
13. BAB XIII Penanaman Modal (Pasal 95).
14. BAB XIV Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 96 – Pasal Pasal 99).
15. BAB XV Peran Serta Masyarakat (Pasal 100 – Pasal 101).
16. BAB XVI Penyidikan (Pasal 102).
17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 103 – Pasal 113).
18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan (Pasal 114).
19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 115 – Pasal 118).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

• 138/PUU-XIII/2015
  Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 42, Pasal 55, Pasal 107 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.