Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5)
3. BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
   • Umum (Pasal 6)
   • Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 7 – Pasal 12)
   • Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha (Pasal 13 – Pasal 25)
   • Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudanan dan Persyaratan Investasi (Pasal 26 – Pasal 75)
   • Penyederhanaan Persyaratan Investasi pada Sektor Tertentu (Pasal 76 – Pasal 79)
4. BAB IV Ketenagakerjaan
   • Umum (Pasal 80)
   • Ketenagakerjaan (Pasal 81)
   • Jenis Program Jaminan Sosial (Pasal 82)
   • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 83)
   • Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 84)
5. BAB V Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
   • Umum (Pasal 85)
   • Koperasi (Pasal 86)
   • Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 87)
   • Basis Data Tunggal (Pasal 88)
   • Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 89)
   • Kemitraan (Pasal 90)
   • Kemudahan Perizinan Berusaha (Pasal 91)
   • Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal (Pasal 92 – Pasal 94)
   • Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi (Pasal 95 – Pasal 102)
   • Partisipasi UMK dan Koperasi pada Infrastruktur Publik (Pasal 103 – Pasal 104)
6. BAB VI Kemudahan Berusaha
   • Umum (Pasal 105)
   • Keimigrasian (Pasal 106)
   • Paten (Pasal 107)
   • Merek (Pasal 108)
   • Perseroan Terbatas (Pasal 109)
   • Undang-Undang Gangguan (Pasal 110)
   • Perpajakan (Pasal 111 – Pasal 114)
   • Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman (Pasal 115)
   • Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 116)
   • Badan Usaha Milik Desa (Pasal 117)
   • Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 118)
7. BAB VII Dukungan Riset dan Inovasi (Pasal 119 – Pasal 121)
8. BAB VIII Pengadaan Tanah
   • Umum (Pasal 122)
   • Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pasal 123)
   • Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 124)
   • Pertanahan (Pasal 125 – Pasal 147)
9. BAB IX Kawasan Ekonomi
   • Umum (Pasal 148 – Pasal 149)
   • Kawasan Ekonomi Khusus (Pasal 150)
   • Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 151 – Pasal 153)
10. BAB X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
    • Investasi Pemerintah Pusat (Pasal 154 – Pasal 172)
    • Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Pasal 173)
11. BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja
    • Umum (Pasal 174)
    • Administrasi Pemerintahan Pasal (175)
    • Pemerintahan Daerah (Pasal 176)
12. BAB XII Pengawasan dan Pembinaan (Pasal 177 – Pasal 179)
13. BAB XIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 180 – Pasal 183)
14. BAB XIV Ketentuan Peralihan (Pasal 184)
15. BAB XV Ketentuan Penutup (Pasal 185 – Pasal 186)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245