Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2).
2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4).
3. BAB III Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 5 – Pasal 6).
4. BAB IV Perencanaan (Pasal 7 – Pasal 15).
5. BAB V Pemanfaatan (Pasal 16 – Pasal 35).
6. BAB VI Pengawasan dan Pengendalian (Pasal 36 – Pasal 41).
7. BAB VII Penelitian dan Pengembangan (Pasal 42 – Pasal 46).
8. BAB VIII Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan (Pasal 47 – Pasal 49).
9. BAB IX Kewenangan (Pasal 50 – Pasal 55).
10. BAB X Mitigasi Bencana (Pasal 56 – Pasal 59).
11. BAB XI Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 60 – Pasal 62).
12. BAB XII Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 63).
13. BAB XIII Penyelsaian Sengketa (Pasal 64 – Pasal 67).
14. BAB XIV Gugatan Perwakilan (Pasal 68 – Pasal 69).
15. BAB XV Penyidikan (Pasal 70).
16. BAB XVI Sanksi Administratif (Pasal 71 – Pasal 72).
17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 73 – Pasal 75).
18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan (Pasal 76 – Pasal 78).
19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 79 – Pasal 80).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.