Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2).
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4).
  3. BAB III Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 5 – Pasal 6).
  4. BAB IV Perencanaan (Pasal 7 – Pasal 15).
  5. BAB V Pemanfaatan (Pasal 16 – Pasal 35).
  6. BAB VI Pengawasan dan Pengendalian (Pasal 36 – Pasal 41).
  7. BAB VII Penelitian dan Pengembangan (Pasal 42 – Pasal 46).
  8. BAB VIII Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan (Pasal 47 – Pasal 49).
  9. BAB IX Kewenangan (Pasal 50 – Pasal 55).
  10. BAB X Mitigasi Bencana (Pasal 56 – Pasal 59).
  11. BAB XI Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 60 – Pasal 62).
  12. BAB XII Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 63).
  13. BAB XIII Penyelsaian Sengketa (Pasal 64 – Pasal 67).
  14. BAB XIV Gugatan Perwakilan (Pasal 68 – Pasal 69).
  15. BAB XV Penyidikan (Pasal 70).
  16. BAB XVI Sanksi Administratif (Pasal 71 – Pasal 72).
  17. BAB XVII Ketentuan Pidana (Pasal 73 – Pasal 75).
  18. BAB XVIII Ketentuan Peralihan (Pasal 76 – Pasal 78).
  19. BAB XIX Ketentuan Penutup (Pasal 79 – Pasal 80).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84

Keterangan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Pemerhati Hukum dan Permasalahan Sosial

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d