Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud […]
Hukum Positif Indonesia- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum yang memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan […]
Hukum Positif Indonesia- Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan baik secara teknis, adminstrasi, analisis, dan pemikiran, maka diperlukan sebuah lembaga yang diatur […]
Hukum Positif Indonesia- Kementerian/Lembaga dalam Lingkup Koordinasi Kementerian Koordinator Kementerian/Lembaga di luar Koordinasi Kementerian Koordinator Susunan kabinet tersebut di atas […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksankan tugas dan kewenangannya, seorang kepala memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang kepala desa beserta hak dan kewajibannya diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 […]
Hukum Positif Indonesia- Mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diatur dalam ketentuan Pasal 37 – Pasal 63 Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Badan layanan umum merupakan salah satu bentuk perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan […]
Hukum Positif Indonesia- Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan […]
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 13 – Pasal 19 Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang pengaturannya berpedoman pada Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan […]
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi […]
Hukum Positif Indonesia- Batas dan Pembagian wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dan ditetapkan ketentuan Pasal 6 – Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Badan Keamanan Laut merupakan implementasi dari Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Lampung terdiri dari 2 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Bengkulu terdiri dari 1 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 Kota, dan 13 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 1 Kota, dan 6 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Jambi terdiri dari 2 Kota, dan 9 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2 Kota, dan 5 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Riau terdiri dari 2 Kota, dan 10 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Riau No. Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 7 Kota, dan 12 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 Kota, dan 25 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara No. Kabupaten/Kota […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Aceh terdiri dari 5 Kota, dan 18 Kabupaten Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh No Kabupaten/Kota Pusat Pemerintahan […]