Kelembagaan

Dewan Perwakilan Rakyat

By: Rendra Topan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi peraturan pelaksananya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengalami beberapa kali perubahan sebagai bentuk penyempurnaan, yaitu:

  1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibedakan menjadi:

  1. Dewan Perwakilan Rakyat (Pemerintah Pusat);
  2. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Pemerintah Daerah Provinsi), dan;
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal-hal mengenai Dewan Pewakilan Rakyat diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 245 UU No.17/2014. Adapun pengaturan tersebut berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

  1. Susunan dan kedudukan.
  2. Fungsi
  3. Wewenang dan tugas.
  4. Keanggotaan.
  5. Hak DPR.
  6. Hak dan kewajiban anggota.
  7. Fraksi.
  8. Alat kelengkapan.
  9. Pelaksanaan wewenang dan tugas.
  10. Pelaksanaan hak DPR.
  11. Pelaksanaan hak anggota.
  12. Persidangan dan pengambilan keputusan.
  13. Tata tertib dan kode etik.
  14. Larangan dan sanksi.
  15. Pemberhentian antar waktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian sementara.
  16. Penyidikan.

Hal-hal tersebut di atas akan diuraikan satu persatu dengan judul tersendiri sesuai dengan pengaturan dalam ketentuan peraturan perundangan. (RenTo)(140719)

Advertisements

Categories: Kelembagaan

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.