Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sistematika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal I

1. Perubahan Pasal 15 ayat (1);
2. Perubahan Pasal 71;
3. Perubahan Pasal 73;
4. Perubahan Pasal 74;
5. Perubahan Pasal 83 ayat (1);
6. Perubahan Pasal 84 ayat (1);
7. Perubahan Pasal 105 ayat (1);
8. Penambahan Paragraf 5A; dan Penambahan 7 Pasal diantara Pasal 112 dan Pasal 113;
9. Perubahan Pasal 121 ayat (1);
10. Penambahan Pasal 121A;
11. Perubahan Pasal 122;
12. Penambahan Pasal 122A dan Pasal 122B;
13. Perubahan Pasal 164 ayat (1);
14. Penambahan Pasal 180A;
15. Perubahan Pasal 204;
16. Perubahan Pasal 224;
17. Perubahan Pasal 245;
18. Penambahan satu huruf  “j”pada Pasal 249;
19. Perubahan Pasal 250 ayat (1);
20. Perubahan Pasal 260 ayat (1);
21. Penambahan Pasal 413A;
22. Perubahan Pasal 424;
23. Penambahan lima pasal diantara Pasal 427 dan Pasal 428;

Pasal II 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29

Keterangan: Mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014