Skip to content

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan […]

Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 )
  2. BAB II MPR (Pasal 2 – Pasal 66)
  3. BAB III DPR (Pasal 67 – Pasal 245)
  4. BAB IV DPD (Pasal 246 – Pasal 313)
  5. BAB V DPRD Provinsi (Pasal 314 – Pasal 362)
  6. BAB VI DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 363 – Pasal 412)
  7. BAB VII Sistem Pendukung (Pasal 413 – Pasal 421)
  8. BAB VIII Ketentuan Lain-Lain (Pasal 422)
  9. BAB IX Ketentuan Peralihan (Pasal 423)
  10. BAB X Ketentuan Penutup (Pasal 424 Pasal 428)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182

Keterangan:Diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: