Kelembagaan

Wewenang dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat

By: Rendra Topan

Wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 71 – Pasal 75 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubatas Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa weweang Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebagai berikut:

  1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden untuk menjadi undang-undang.
  3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden atau DPR.
  4. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan antara keuangan pusat dan daerah.
  5. Membahas bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
  6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  7. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain.
  8. Memberikan persetujuan  atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.
  9. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam meberikan amnesti dan abolisi.
  10. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
  11. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  12. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
  13. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
  14. Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukan kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.

Seiring dengan kewenangan yang dimiliki, DPR juga mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

  1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan memperluas program legislasi nasional.
  2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang.
  3. Menerima rancangan undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah.
  5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
  7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPR berhak memanggil  setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR, dengan ketentuan:

  1. Setiap orang yang yang dipanggil wajib memenuhi panggilan DPR untuk hadir dalam rapat.
  2. Setelah dipanggil sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPR dapat melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu; DPR berhak memberikan rekomendasi kepada setiap orang melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengan pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi kepentingan bangsa dan negara.

Rekomendaisi sebagaimana yang telah disebutkan di atas wajib ditindaklanjuti, apabila rekomendasi tersebut tidak dilakasanakan  oleh pejabat negara atau pejabat pemerintah, DPR dapat melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

  1. menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.
  2. Dapat meminta presiden untuk meberikan sanksi administrative kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan presiden atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau menagabaikan rekomendasi DPR.

Sedangkan bagi badan hukum, warga negara, atau penduduk yang mengabaikan rekomendasi DPR dimaksud, DPR dapat meminta instansi yang berwenang untuk memberikan sanksi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (RenTo)(140719)

Advertisements

Categories: Kelembagaan

Tagged as:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.