Pidana | Hukum Positif Indonesia

Ruang Lingkup Hukum Pidana di Indonesia Berdasarkan Tempat

Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana di Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana […]

inHukum Pidana

Ruang Lingkup Hukum Pidana Menurut Waktu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum […]

inHukum Pidana

Pengertian dan Kategori Mens Rea dalam Hukum Pidana

Hukum Positif Indonesia- Dalam dunia hukum pidana, istilah mens rea memainkan peran fundamental dalam menilai niat dan kesadaran di balik […]

inHukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun […]

inUndang-Undang

Menggali Istilah Penting dalam KUHP Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Pengertian dan istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) diatur dalam […]

inHukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan […]

inPeraturan Pemerintah

Mengenal Istilah RESIDIVIS

Hukum Positif Indonesia- Residivis merupakan istilah yang digunakan dalam hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan berulang. Dalam uraian […]

inHukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Lembaran Negara […]

inPeraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu Buku Kedua Lembaran Negara […]

inUndang-Undang

Mengenal Istilah DEELNEMING

Hukum Positif Indonesia- Dalam hukum pidana dikenal istilah deelneming, yang secara umum memiliki makna turut serta. Dalam uraian ini disampaikan […]

inHukum Pidana

Mengenal Istilah SAMENLOOP

Hukum Positif Indonesia- Istilah samenloop digunakan dalam hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pengertian Samenloop […]

inHukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Lembaran Negara […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang […]

inPeraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 […]

inPeraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekssual Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor […]

inUndang-Undang

Panduan Praperadilan dalam Hukum Pidana

Hukum Positif Indonesia- Dalam manajemen penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, dapat diajukan praperadilan berkenaan dengan hal-hal […]

inAcara Pidana

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka perlindungan hak-hak anak, pemerintah Republik Indonesia mengatur sistem peradilan pidana bagi anak yang dimplemtasikan melalui […]

inYustisi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB […]

inUndang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

inUndang-Undang

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Latar Belakang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya telah melakukan uji materil terhadap […]

inAparatur

a person pointing on the black and white photo

Memahami Tindak Pidana Pemerasan di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini sampaikan mengenai: Pengertian Apa itu pemerasan? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dijelaskan […]

inPidana Umum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Sistematika Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Pasal […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sistematika Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-undang ini terdiri dari 17 Pasal. Diumumkan pada tanggal 26 […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Sistematika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor […]

inUndang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme […]

inUndang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Terorisme Lembaran Negara Republik […]

inPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Menghasut di Indonesia

Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini di sampaikan mengenai: Pengertian Menghasut Pengertian menghasut menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disajikan […]

inPidana Umum