Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung diatur dalam ketentuan Pasal 521 – Pasal 526 […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana berkenaan dengan kepercayaan dalam menjalankan usaha diatur dala ketentuan Pasal 511 – Pasal 520 Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana perbuatan curang diatur dalam ketentuan Pasal 492 – Pasal 510 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana penggelapan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 486 – Pasal 491 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana pemerasan dan pengancaman diatur dalam ketentuan Pasal 482 – Pasal 485 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan pencurian diatur dalam ketentuan Pasal 476 – Pasal 481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana karena kealpaan yang mengakibatkan kematian atau luka diatur dalam ketentuan Pasal 474 – Pasal 475 […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana di Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana terhadap tubuh diatur dalam ketentuan Pasal 466 – Pasal 473 Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap nyawa dan janin diatur dalam ketentuan Pasal 458 – Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam ketentuan Pasal 457 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap kebebasan individu diatur dalam ketentuan Pasal 446 – Pasal 456 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- TIndak pidana pembukaan rahasia diatur dalam ketentuan Pasal 443 – Pasal 445 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penghinaan dan fitnah diatur dalam ketentuan Pasal 433 – Pasal 442 […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam sistem hukum positif Indonesia, konsep actus reus memegang peranan penting dalam memahami dan menegakkan hukum pidana. […]
Hukum Positif Indonesia- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sejumlah asas-asas hukum pidana yang […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana penelantaran diatur dalam ketentuan Pasal 428 – Pasal 432 Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam dunia hukum pidana, istilah mens rea memainkan peran fundamental dalam menilai niat dan kesadaran di balik […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana berkenaan dengan tindak pidana kesusilaan diatur dalam ketentuan Pasal 406 – Pasal 427 Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana berkenaan dengan asal usul perkawinan diautr dalam ketentuan Pasal 401 – 405 Undang-Undang Nomor 1 […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam ketentuan Pasal 391 – Pasal 400 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana pemalsuan meterai diatur dalam ketentuan Pasal 382 – Pasal 390 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum penipuan uang berkenaan dengan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam ketentuan Pasal 374 – […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah diatur dalam ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 347 – Pasal 372 Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dan sanksinya yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, dan barang diatur dalam ketentuan Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Mutatis mutandis adalah istilah Latin yang berarti “dengan perubahan yang diperlukan.” Dalam konteks hukum pidana, istilah ini […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana terhadap agama diatur dalam ketentuan Pasal 300 – Pasal 305 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 […]
Hukum Positif Indonesia- Artikel ini membahas tentang asas hukum presumption of innocence atau praduga tak bersalah yang merupakan prinsip fundamental […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 278 – Pasal 299 Undang-Undang Nomor […]
Hukum Positif Indonesia- Hukum pidana dan ketertiban umum diatur dalam ketentuan Pasal 234 – Pasal 277 Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tindak pidana dalam penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 232-Pasal 233 Undang-Undang […]