Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku Kesatu

1. BAB I Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana (Pasal 1 – Pasal 11).
2. BAB II Tindak Pidana dan Peratanggungjawaban Pidana (Pasal 12 – Pasal 51).
3. BAB III Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan (Pasal 51 – Pasal 131).
4. BAB IV Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana (Pasal 132 – Pasal 143).
5. BAB V Pengertian Istilah (Pasal 144 – Pasal 186).
6. BAB VI Aturan Penutup (Pasal 187).

Buku Kedua

1. BAB I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (Pasal 188 – Pasal 216).
2. BAB II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 217 – Pasal 220).
3. BAB III Tindak Pidanan Terhadap Negara Sahabat (Pasal 221 – Pasal 231).
4. BAB IV TIndak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah (Pasal 232 – Pasal 233).
5. BAB V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Pasal 234 – Pasal 277).
6. BAB VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (Pasal 278 – Pasal 299).
7. BAB VII Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kegidupan Beragama atau Kepercayaan (Pasal 300 – Pasal 305).
8. BAB VIII Tindak Pidana yang Membahayakan Kemanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang (Pasal 306 – Pasal 346).
9. BAB IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintah (Pasal 347 – Pasal 372).
10. BAB X Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah (Pasal 373).
11. BAB XI TIndak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Pasal 374 – Pasal 381).
12. BAB XII Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara, dan Tera Negara (Pasal 382 – Pasal 390).
13. BAB XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 391 – Pasal 400).
14. BAB XIV Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan (Pasal 401 – Pasal 405).
15. BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan (Pasal 406 – Pasal 427).
16. BAB XVI Tindak Pidana Penelantaran Orang (Pasal 428 – Pasal 432).
17. BAB XVII Tindak Pidana Penghinaan (Pasal 433 – Pasal 442).
18. BAB XVIII Tindak Pidana Pembukaan Rahasia (Pasal 443 – Pasal 445).
19. BAB XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang (Pasal 446 – Pasal 456).
20. BAB XX Tindak Pidana Penelundupan Manusia (Pasal 457).
21. BAB XXI Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janis (Pasal 458 – Pasal 465).
22. BAB XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh (Pasal 466 – Pasal 473).
23. BAB XXIII Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan (Pasal 474 – Pasal 475).
24. BAB XXIV Tindak Pidana Pencurian (Pasal 476 – Pasal 481).
25. BAB XXV Tindak Pidana Pemersaan dan Pengancaman (Pasal 482 – Pasal 485).
26. BAB XXVI Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 486 – Pasal 491).
27. BAB XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang (Pasal 492 – Pasal 510).
28. BAB XXVIII Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha (Pasal 511 – Pasal 520).
29. BAB XXIX Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung (Pasal 521 – Pasal 526).
30. BAB XXX Tindak Pidana Jabatan (Pasal 527 – Pasal 541).
31. BAB XXXI Tindak Pidana Pelayaran (Pasal 542 – Pasal 574).
32. BAB XXXII Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan (Pasal 575 – Pasal 590).
33. BAB XXXIII Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan (Pasal 591 – Pasal 596).
34. BAB XXXIV Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Pasal 597).
35. BAB XXXV Tindak Pidana Khusus (Pasal 598 – Pasal 612).
36. BAB XXXVI Ketentuan Peralihan (Pasal 613 – Pasal 620).
37. BAB XXXVII Ketentuan Penutup (Pasal 621 – Pasal 624).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1