Rendra Topan
Hukum Positif Indonesia-
Hukum pidana di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu aspek penting dalam pemahaman hukum pidana adalah ruang lingkupnya, termasuk pengaturan berdasarkan waktu. Dalam artikel ini, kita akan membahas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 hingga Pasal 3 mengenai ruang lingkup hukum pidana menurut waktu.
Dalam uraian ini disampaikan mengenai:
Asas Hukum Pidana
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup asas hukum pidana yang menjadi landasan bagi penegakan hukum di Indonesia. Di dalamnya ditegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan yang jelas dalam undang-undang. Asas ini mengimplikasikan bahwa hukum tidak berlaku surut (retroaktif) terhadap perbuatan yang terjadi sebelum hukum yang baru diundangkan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini penting untuk melindungi individu dari sanksi atas perbuatan yang tidak dinyatakan sebagai tindak pidana pada saat terjadinya.
Lingkup Tindakan Pidana
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan tindakan pidana dalam dua kategori, yaitu delik umum dan delik khusus. Dalam konteks ruang lingkup berdasarkan waktu, penting untuk dicatat bahwa tindakan pidana yang diatur berlaku untuk perbuatan yang dilakukan sesudah undang-undang ini dikeluarkan. Dengan kata lain, hukum pidana tidak dapat diterapkan pada tindakan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang, selama tidak ada ketentuan yang menyatakan sebaliknya. Kehadiran kedua kategori ini juga membantu dalam memahami kapan dan bagaimana hukuman dapat dijatuhkan.
Pertanggungjawaban Pidana
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukum pidana menetapkan pertanggungjawaban yang hanya dapat ditegakkan atas pelanggaran yang terjadi setelah pengesahan undang-undang. Berkenaan dengan waktu, ada dua unsur utama yang harus dipenuhi untuk pertanggungjawaban pidana, yaitu niat jahat (mens rea) dan perbuatan (actus reus). Aspek waktu dalam pertanggungjawaban pidana juga menekankan bahwa sanksi hanya dapat dikenakan pada pelanggaran yang telah jelas dan diatur dalam undang-undang yang berlaku pada waktu perbuatan dilakukan.
Kesimpulan
Ruang lingkup hukum pidana menurut waktu yang diatur dalam Pasal 1 hingga Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana hukum berlaku. Dengan adanya asas legalitas, klasifikasi tindakan pidana, dan pertanggungjawaban yang berbasis waktu, masyarakat dapat memahami kapan suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu di dalam sistem hukum pidana Indonesia. -RenTo250626-
