Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. BAB II Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan Penyidik (Pasal 2 – Pasal 3)
3. BAB III Pakaian Atribut dan Perangkat Kelengkapan Persidangan (Pasal 4 – Pasal 5)
4. BAB IV Ganti Kerugian (Pasal 7 – Pasal 11)
5. BAB V Rehabilitasi (Pasal 12 – Pasal 15)
6. BAB VI Praperadilan pada Koneksitas (Pasal 16)
7. BAB VII Penyidik Terhadap Tindak Pidana (Pasal 17)
8. BAB VIII Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 – Pasal 25)
9. BAB IX Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 26 – Pasal 34)
10. BAB X Jaminan Penangguhan Penahanan (Pasal 55 – Pasal 36)
11. BAB XI Ketentuan Peralihan (Pasal 37 – Pasal 39)
12. BAB XII Ketentuan Penutup (Pasal 40)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36

Keterangan:

• Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.
• Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.