Komunikasi dan Informasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Perundang-Undangan

Sistematika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2)
  2. BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 3 – Pasal 4)
  3. BAB III Informasi Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik (Pasal 5 – Pasal 12)
  4. BAB IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 13 – Pasal 16)
  5. BAB V Transaksi Elektronik (Pasal 17 – Pasal 22)
  6. BAB VI Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual  dan Perlindungan Hak Pribadi (Pasal 23 – Pasal 26)
  7. BAB VII Perbuatan yang Dilarang (Pasal 27 – Pasal 37)
  8. BAB VIII Penyelesaian Sengketa (Pasal 38 – Pasal 39)
  9. BAB IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat (Pasal 40 – Pasal 41)
  10. BAB X Penyidikan (Pasal 42 – Pasal 44)
  11. BAB XI Ketentuan Pidanan (Pasal 45 – Pasal 52)
  12. BAB XII Ketentuan Peralihan (Pasal 53)
  13. BAB XIII Ketentuan Penutup (Pasal 54)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Keterangan:

  Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan sebagai berikut:

  • 20/PUU-XIV/2016
  1. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  • 5/PUU-VIII/2010; Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
WordPress.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.