Kelembagaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pembagian Wilayah Negara (Pasal 2-4)
  3. BAB III  Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 5-8)
  4. BAB IV Urusan Pemerintahan (Pasal 9-26)
  5. BAB V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan (Pasal 27-30)
  6. BAB VI Penataan Daerah (Pasal 31-56)
  7. BAB VII Penyelenggara Pemerintah Daerah (Pasal 57-207)
  8. BAB VIII Perangkat Daerah (Pasal 208-235)
  9. BAB IX Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 236-257)
  10. BAB X Pembangunan Daerah (Pasal 256-278)
  11. BAB XI Keuangan Daerah (Pasal 279-330)
  12. BAB XII Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 331-343)
  13. BAB XIII Pelayanan Publik (Pasal 344-353)
  14. BAB XIV Partisipasi Masyarakat (Pasal 354)
  15. BAB XV Perkotaan (Pasal 355-359)
  16. BAB XVI  Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara (Pasal 360-362)
  17. BAB XVII Kerjasama Daerah dan Perselisihan (Pasal 363-370)
  18. BAB XVIII Desa (Pasal 371-372)
  19. BAB XIX Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 373-383)
  20. BAB XX Tindakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah (Pasal 384-385)
  21. BAB XXI Inovasi Daerah (Pasal 386-390)
  22. BAB XXII Informasi Pemerintah Daerah (Pasal 391-395)
  23. BAB XXIII Dewan Pertimbangan Otomi Daerah (Pasal 396-397)
  24. BAB XXIV Ketentuan Pidana (Pasal 398)
  25. BAB XXV  Ketentuan Lain-Lain (Pasal 399-400)
  26. BAB XXVI Ketentuan Peralihan (Pasal 401-402)
  27. BAB XXVII Ketentuan Penutup (Pasal 403-411)

 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun perubahan tersebut yaitu :

a. Pasal 63 ayat (1)

b. Pasal 65 ayat (1) huruf f

c. Pasal 66 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat

d. Pasal 88

e. Pasal 101 ayat (1) antara huruf d dan e disisipkan huruf d1

f.  Pasal 154 ayat (1) antara huruf d dan e disisipkan huruf d1

 

Advertisements

Categories: Kelembagaan, undang undang