Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kamus Hukum Indonesia

Kamus Hukum Indonesia Hukum Positif Indonesia- A Adaptasi Adaptasi; (cagar budaya) Upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. Administrasi Administrasi Kependudukan; Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan … Continue reading Kamus Hukum Indonesia

Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)
  2. BAB II Pembagian Wilayah Negara (Pasal 2-4)
  3. BAB III  Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 5-8)
  4. BAB IV Urusan Pemerintahan (Pasal 9-26)
  5. BAB V Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan (Pasal 27-30)
  6. BAB VI Penataan Daerah (Pasal 31-56)
  7. BAB VII Penyelenggara Pemerintah Daerah (Pasal 57-207)
  8. BAB VIII Perangkat Daerah (Pasal 208-235)
  9. BAB IX Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 236-257)
  10. BAB X Pembangunan Daerah (Pasal 256-278)
  11. BAB XI Keuangan Daerah (Pasal 279-330)
  12. BAB XII Badan Usaha Milik Daerah (Pasal 331-343)
  13. BAB XIII Pelayanan Publik (Pasal 344-353)
  14. BAB XIV Partisipasi Masyarakat (Pasal 354)
  15. BAB XV Perkotaan (Pasal 355-359)
  16. BAB XVI  Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara (Pasal 360-362)
  17. BAB XVII Kerjasama Daerah dan Perselisihan (Pasal 363-370)
  18. BAB XVIII Desa (Pasal 371-372)
  19. BAB XIX Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 373-383)
  20. BAB XX Tindakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah (Pasal 384-385)
  21. BAB XXI Inovasi Daerah (Pasal 386-390)
  22. BAB XXII Informasi Pemerintah Daerah (Pasal 391-395)
  23. BAB XXIII Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Pasal 396-397)
  24. BAB XXIV Ketentuan Pidana (Pasal 398)
  25. BAB XXV  Ketentuan Lain-Lain (Pasal 399-400)
  26. BAB XXVI Ketentuan Peralihan (Pasal 401-402)
  27. BAB XXVII Ketentuan Penutup (Pasal 403-411)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Keterangan:Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015