Hukum Positif Indonesia- Hak kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasak 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 […]
Hukum Positif Indonesia Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran […]
Hukum Positif Indonesia- Larangan dan Sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 76 – Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Kepala daerah memiliki kewajiban selain yang diesebutkan dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik […]
Hukum Positif Indonesia- Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa yang dimaksud […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka melaksankan tugas dan kewenangannya, seorang kepala memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal […]
Hukum Positif Indonesia- Tugas dan wewenang kepala desa beserta hak dan kewajibannya diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah […]
Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru Tahun 2022 – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Batam Hasil Seleksi […]
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Guru Tahun 2022 BKD&KORPRI – Kepri BKD&KORPRI – Kepri
Sistematika Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Tahapan perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam era keterbukaan informasi sekarang ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengatur tentang pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian tengah yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagian timur yang berada […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang juga mencakup muatan pengaturan perairan […]
Hukum Positif Indonesia- Judul tulisan ini merupakan proyek perubahan yang penulis lakukan pada waktu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia […]
Hukum Positif Indonesia- Guna terlaksananya urusan pemerintahan dan program pembangunan di daerah, pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara […]
Hukum Positif Indonesia- Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Pendahuluan Latar Belakang Pemilihan kepala daerah secara langsung mempunyai dampak positif bagi […]
Hukum Positif Indonesia- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan […]
Hukum Positif Indonesia- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 3 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun […]
Hukum Positif Indonesia- Sistematika Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik […]
Hukum Positif Indonesia- Penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: […]
Hukum Positif Indonesia- Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah provinsi diberi […]