Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Sistematika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 )
BAB II Ruang Lingkup Usaha Perasuransian (Pasal 2 – Pasal 5)
BAB III Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian (Pasal 6 – Pasal 7)
BAB IV Perizinan Usaha (Pasal 8 – Pasal 10)
BAB V Penyelenggaraan Usaha (Pasal 11 – Pasal 34)
BAB VI Tata Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama (Pasal 35)
BAB VII Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan reasuransi Syariah Dalam Negeri (Pasal 36 – Pasal 38)
BAB VIII Program Asuransi Wajib (Pasal 39)
BAB IX Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, dan Peleburan (Pasal 40 – Pasal 41)
BAB X Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan (Pasal 42 – Pasal 52)
BAB XI Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta (Pasal 53 – Pasal 54)
BAB XII Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian (Pasal 55 – Pasal 56)
BAB XIII Pengaturan dan Pengawasan (Pasal 57 – Pasal 67)
BAB XIV Asosiasi Usaha Perasuransian (Pasal 68 – Pasal 69)
BAB XV Sanksi Administrasi (Pasal 70 – Pasal 72)
BAB XVI Ketentuan Pidana (Pasal 73 – Pasal 82)
BAB XVII Ketentuan Peralihan (Pasal 83 – Pasal 88)
BAB XVIII Ketentuan Penutop (Pasal 89 – Pasal 92)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337