By: Rendra Topan

Lingkup perdagangan yang diatur menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah:

1. Perdagangan dalam negeri; adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri.
2. Perdagangan luar negeri; adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.
3. Perdagangan perbatasan; adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Standarisasi; adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
5. Perdagangan melalui sistem elektronik; adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
6. Pelindungan dan pengamanan perdagangan; meliputi pembelaan terhadap tuduhan dumping yang dilakukan oleh eksportir dan ekspor barng nasional  beserta dengan pengamanannya terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat. 
7. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Pengembangan ekspor.
9. Kerjasama perdagangan internasional.
10. Sistem informasi perdagangan; adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi,perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
11. Tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan.
12. Komite perdagangan nasional.
13. Pengawasan
14. Penyidikan.

Di samping pedagangan barang yang tersebut di atas, pelindungan dan pengamanan Perdagangan juga dilakukan terhadap perdagangan jasa yang meliputi:

1. Jasa bisnis
2. Jasa distribusi.
3. Jasa komunikasi.
4. Jasa pendidikan.
5. Jasa lingkungan hidup.
6. Jasa keuangan.
7. Jasa konstruksi dan teknik terkait.
8. Jasa kesehatan sosial.
9. Jasa rekreasi, kebudayaan, dan olahraga.
10. Jasa pariwisata.
11. Jasa transportasi.
12. Jasa lainnya.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. (RenTo)(280319)