By: Rendra Topan

Telah diuraikan pada artikel dengan judul ruang lingkup perdagangan bahwa diantarnya adalah perdagangan dalam negeri yang diatur dalam Pasal 5 – Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan dalam negeri adalah perdagangan barang dan/atau jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk perdagangan luar negeri, demikian pengertian perdagangan dalam negeri yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pemerintah mempunyai peranan dalam perdagangan dalam negeri ini melalui kebijakan dan pengendalian yang mengarah kepada:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi.
2. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha.
3. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri.
4. Peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri.
5. Perlindungan konsumen.

Arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas setidaknya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan (Pasal 5 ayat (3) UU No. 7/2014) :

1. Pengahrmonisasian peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah atau antar daerah.
2. Penataan prosedur perizinan bagi kelnacaran arus barang.
3. Pemenuhan ketersedian dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat.
4. Pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan  dalam negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan.
6. Peningkatan fasilitas pengembangan sarana perdagangan.
7. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
8. Perdagangan antar pulau.
9. Perlindungan konsumen.

Pengendalian perdagangan dalam negeri dilakukan oleh pemerintah meliputi hal-hal yang berkenaan dengan perizinan, standar, pelarangan dan pembatasan. Dalam perdagangan dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah menyebutkan hal-hal yang menjadi pedoman dalam penataan perdagangan dalam negeri yaitu:

1. Distribusi barang.
2. Sarana perdagangan.
3. Perdagangan jasa.
4. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
5. Perdagangan antarpulau.
6. Perizinan.
7. Pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting.
8. Larangan dan pembatasan perdagangan barang dan jasa.

Hal-hal tersebut di atas diuraikan lebih lanjut dalam artikel berikutnya.(RenTo)(240819)