Himpunan Undang-Undang

Sistematika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212

Sistematika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Dasar, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 4) BAB III Pendidikan Psikologi (Pasal 5 – Pasal 14) BAB IV Registrasi dan Izin (Pasal 15 – Pasal 25) BAB V Layanan Psikologi (Pasal 26 – Pasal […]

Sistematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyaraktan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 6) BAB II Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan (Pasal 7 – Pasal 18) BAB III Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan (Pasal 19 – Pasal 80) BAB IV Intelejen Pemasyarakatan (Pasal 81) BAB V Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan (Pasal […]

Sistematika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Bendera Negara (Pasal 4 – Pasal 24) BAB III Bahasa Negara (Pasal 25 – Pasal 45) BAB IV Lambang Negara (Pasal 46 – Pasal 57) BAB V Lagu Kebangsaan […]

Sistematika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal I Mengubah penjelasan ketentuan Pasal 5 huruf g. Mengubah ketentuan Pasal 9. Menambahkan satu bagian setelah Bagian Keenam pada BAB IV. Menyisipkan satu pasal di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43. Mengubah ketentuan Pasal […]

Sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sekssual BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 3) BAB II Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 – Pasal 18) BAB III Tindak Pidana Lain yang Berakitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 19) BAB IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal […]

Sistematika Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 32. Mengubah ketentuan Pasal 6. Mengubah ketentuan Pasal 8. Mengubah ketentuan Pasal 9. Mengubah ketentuan Pasal 10. Mengubah ketentuan Pasal 11. Mengubah ketentuan […]

Sistematika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan (Pasal 2 – Pasal 3) BAB III Tujuan, Fungsi, Tugas , dan Wewenang  (Pasal 4 – Pasal 9) BAB IV Dewan Komisioner (Pasal 10 – Pasal 25) BAB V Organisasi dan Kepegawaian […]

Sistematika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Kedudukan dan Keanggotaan (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Tugas dan Wewenang (Pasal 6 – Pasal 12) BAB IV Pemelihan dan Pemberhentian (Pasal 13 – Pasal 22) BAB V Hak Keuangan/Adminstratif dan Protokoler, Tindakan Kepolisian, Kekebalan, […]

Sistematika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kalimantan Timur BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Kalimantan Timur (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70

Sistematika Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakterisktik Provinsi Kalimantan Barat (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69

Sistematika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Kalimantan Selatan (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68

Sistematika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2) BAB II Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Sulawesi Tenggara (Pasal 3 – Pasal 5) BAB III Ketentuan Penutup (Pasal 6 – Pasal 8) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67