Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Hukum Positif Indonesia-

Dokumen tersebut menguraikan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Interantional Covenant on Civil and Political Rights), menekankan hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Bagian I: Hak untuk Penentuan Nasib Sendiri

1. Semua orang berhak menentukan nasib sendiri, menentukan status politik mereka dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Masyarakat dapat dengan bebas membuang kekayaan alam dan sumber daya mereka tanpa mengurangi kewajiban kerja sama ekonomi internasional.
3. Negara-negara harus mempromosikan dan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan Piagam PBB.

Bagian II: Kewajiban Umum Negara

1. Negara harus menghormati dan memastikan hak-hak yang diakui dalam Kovenan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status lainnya.
2. Negara-negara diharuskan untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan.
3. Individu yang haknya dilanggar harus memiliki akses ke upaya hukum yang efektif, termasuk peninjauan kembali.

Bagian III: Hak Khusus

1. Pasal 6: Hak untuk hidup melekat dan dilindungi oleh hukum; tidak seorang pun akan dirampas nyawa secara sewenang-wenang.
2. Pasal 7: Larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
3. Pasal 8: Larangan perbudakan dan kerja paksa, dengan pengecualian khusus untuk penahanan dan dinas militer yang sah.
4. Pasal 9: Hak atas kebebasan dan keamanan; tidak ada penangkapan atau penahanan sewenang-wenang; hak untuk diberitahu tentang biaya.
5. Pasal 10: Perlakuan terhadap semua orang yang dirampas kebebasannya harus menghormati martabat manusia.
6. Pasal 12: Hak atas kebebasan bergerak dan tinggal; tidak ada perampasan hak sewenang-wenang untuk memasuki negara sendiri.
7. Pasal 14: Hak atas pengadilan yang adil dan praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
8. Pasal 18: Kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama, dengan batasan hanya sebagaimana ditentukan oleh hukum.
9. Pasal 19: Hak atas kebebasan berekspresi, tunduk pada pembatasan yang diperlukan untuk menghormati hak-hak orang lain.
10. Pasal 25: Hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, memilih, dan mengakses pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Bagian IV: Komite Hak Asasi Manusia

1. Pembentukan Komite Hak Asasi Manusia untuk memantau implementasi Kovenan.
2. Komite terdiri dari 18 anggota yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dengan ketentuan untuk perwakilan geografis yang adil.
3. Negara harus menyerahkan laporan tentang langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan Kovenan dan kemajuan yang dibuat dalam menikmati hak.

Bagian V: Amandemen dan Ratifikasi

1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB dan lainnya yang diundang oleh Majelis Umum.
2. Ini mulai berlaku tiga bulan setelah ratifikasi ke-35.
3. Amandemen dapat diusulkan dan harus disetujui oleh mayoritas dua pertiga Negara Pihak.

Bagian VI: Ketentuan Akhir

1. Kovenan tidak merusak hak-hak masyarakat untuk bebas menikmati sumber daya alam mereka.
2. Dokumen ini otentik dalam berbagai bahasa dan disimpan ke Sekretaris Jenderal PBB.
3. Penandatangan menegaskan komitmen mereka terhadap hak-hak yang diuraikan dalam Kovenan.