Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum Positif Indonesia-

Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4).
2. BAB II Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 5 – Pasal 63).
3. BAB III Penuntutan (Pasal 64 – Pasal 78).
4. BAB IV Mekanisme Keadilan Restoratif (Pasal 79 – Pasal 88).
5. BAB V Upaya Paksa (Pasal 89 – Pasal 141).
6. BAB VI Hak Tersangka dan Terdakwa (Pasal 142).
7. BAB VII Hak Saksi, Korban, Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Orang Lanjut Usia (Pasal 143 – Pasal 148).
8. BAB VIII Advokat dan Bantuan Hukum (Pasal 149 – Pasal 155).
9. BAB IX Berita Acara (Pasal 156).
10. BAB X Sumpah atau Janji (Pasal 157)
11. BAB XI Wewenang Pengadilan untuk Mengadili (Pasal 158 – Pasal 169).
12. BAB XII Koneksitas (Pasal 170 – Pasal 172).
13. BAB XIII Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi (Pasal 173 – Pasal 188).
14. BAB IV Penggabungan Perkara Ganti Rugi (Pasal 189 – Pasal 192).
15. BAB XV Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 193 – Pasal Pasal 284).
16. BAB XVI Upaya Hukum Biasa (Pasal 285 – Pasal 313).
17. BAB XVII Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 314 – Pasal 325).
18. BAB XVIII Korporasi (Pasal 326 – Pasal 341).
19. BAB XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 342 – Pasal 352).
20. BAB XX Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 353 – Pasal 359).
21. BAB XXI Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 360).
22. BAB XXII Ketentuan Peralihan (Pasal 361).
23. BAB XXIII Ketentuan Penutup (Pasal 362 – Pasal 369).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188

Keterangan: Mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.